PALI | tintamerah.co -, Benang kusut pelaksanaan Pemilihan Bujang Gadis PALI (BGP) 2025 kian menyingkap tabir kegagalan yang memuakkan. Bukan lagi sekadar masalah teknis atau isu anggaran, carut-marut ajang tahunan ini telah menorehkan luka psikologis yang mendalam bagi para peserta. Salah satu finalis gadis (perempuan) BGP 2025 akhirnya berani blak-blakan membongkar beban mental, rasa malu, hingga kekecewaan berat yang selama ini dipendam akibat tidak adanya kejelasan dari pihak panitia maupun kedinasan terkait.
Ajang bergengsi yang sedianya menjadi panggung prestasi pemuda-pemudi Bumi Serepat Serasan ini, kini berubah menjadi panggung sandiwara penuh ketidakpastian yang telah terkatung-katung selama hampir 8 bulan sejak dimulai pada Oktober 2025 hingga Mei 2026.
Sudah Promosi “Kenyol” di Sosmed, Berakhir Menanggung Malu
Kepada tim investigasi tintamerah.co, Senin (27/4/2025), sang finalis perempuan—yang identitasnya dirahasiakan demi keamanan—mengaku bahwa kerugian terbesar yang dialami para peserta bukan hanya soal materi, melainkan hancurnya harga diri di mata publik dan keluarga.
“Kami ini sudah promosi jor-joran, istilahnya kenyol di media sosial. Semua orang, tetangga, kawan-kawan, sampai pendukung dari luar PALI sudah tahu kalau kami ini Grand Finalis tahun ini. Tiba-tiba acaranya berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan. Dampaknya? Malu luar biasa, Kak! Ke mana-mana ditanya orang kapan Grand Final, tapi kami sendiri tidak tahu harus jawab apa,” ungkapnya dengan nada emosi campur sedih.
Dirinya menegaskan, kekecewaan ini memuncak karena proses karantina diputus sepihak dan tidak pernah diselesaikan. Selama berbulan-bulan, para peserta hanya diberikan janji-janji palsu berbalut kata “sabar” yang diulur setiap bulan.
“Uang untuk beli baju, sepatu, dan modal voting sudah keluar banyak. Tapi yang paling menyakitkan itu non-materialnya: beban mental. Kalau dibilang menyesal ikut, mungkin tidak karena ini pelajaran hidup. Tapi rasa gondok, marah, kecewa, dan malu itu campur aduk. Kami seperti digantung tanpa sebab yang masuk akal,” tegasnya tajam.
Ketika ditanya apa yang ingin disampaikan langsung jika bertemu dengan Bupati PALI saat ini, Asgianto, ia menjawab dengan lugas. “Saya cuma mau tanya langsung ke Pak Bupati: kenapa BGP ini tidak dilanjutkan? Apakah mau diganti dengan program lain atau bagaimana? Tolong transparan. Jangan biarkan kami terus-menerus berada di area abu-abu seperti ini. Peluang kami untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi (tingkat provinsi) sudah dihancurkan oleh ketidakjelasan ini.”
Rangkaian Dosa Panitia: Menolak Lupa Jejak Skandal BGP 2025
Jeritan hati finalis perempuan ini menjadi peluru baru yang mempertegas bahwa tata kelola BGP 2025 di bawah nakhoda leading sektor saat ini benar-benar hancur berantakan. Kasus ini merupakan akumulasi dari rangkaian kebobrokan yang sebelumnya telah secara konsisten dilaporkan oleh tintamerah.co:
- Awal Mula Janji Manis Dinpar (Laporan Pertama): Prahara ini berawal saat perhelatan yang mandek total direspons oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) PALI. Kala itu, Kadisbudpar sempat membuka suara dan mengklaim tengah menyiapkan solusi bagi 26 finalis yang nasibnya terkatung-katung (baca: “Batalnya Grand Final Bujang Gadis Pali 2025, Kadisbudpar Buka Suara dan Siapkan Solusi Bagi 26 Finalis”). Namun kenyataannya, hingga detik ini, “solusi” tersebut terbukti hanya menjadi isapan jempol belaka.
- Satu Tahun Kerugian Nyata (Laporan Kedua): Ketidakpastian yang berlarut-larut memicu gelombang protes perdana. Sebanyak 26 finalis menyuarakan protes keras karena merasa dirugikan secara waktu, biaya yang tak sedikit, hingga kesehatan mental mereka akibat digantung selama berbulan-bulan tanpa kepastian pelaksanaan Grand Final (baca: “Satu Tahun Tanpa Kejelasan, 26 Finalis Bujang Gadis Pali 2025 Protes Keras: Kami Dirugikan Waktu, Biaya, dan Mental”).
- Perbandingan Rezim yang Menampar Pemerintah (Laporan Ketiga): Krisis ini kian memanas ketika para peserta mulai berani membandingkan kepemimpinan. Di era Heri Amalindo, ajang BGP selalu sukses besar dan prestisius, sementara di era transisi kepemimpinan Asgianto saat ini, ajang ini dinilai berantakan. Para peserta pun dengan tegas menuntut kejelasan nyata dan menolak keras opsi pemilihan ulang yang dianggap sebagai bentuk lepas tanggung jawab panitia (baca: “Peserta Sebut Era Heri Amalindo Sukses, Era Asgianto Berantakan: 26 Finalis BGP 2025 Tuntut Kejelasan dan Tolak Pemilihan Ulang”).
- Desakan Legislatif dan Tokoh Masyarakat (Laporan Keempat): Melihat pemerintah daerah yang bungkam dan seolah ‘cuci tangan’, tokoh masyarakat sekaligus politisi PALI, Firdaus Hasbullah, akhirnya angkat bicara. Ia mendesak dengan keras agar pemerintah segera memberikan kepastian hukum dan moral bagi 26 finalis yang telantar, serta mempertanyakan ke mana aliran anggaran daerah yang telah dialokasikan (baca: “Prahara BGP 2025, Firdaus Hasbullah Angkat Bicara: Desak Pemerintah Beri Kepastian 26 Finalis yang Terlantar”).
Anggaran 200 Juta Jadi Misteri, Alasan “Kesalahan Teknis” Tidak Masuk Akal!
Narasumber perempuan tersebut juga menyentil keras dalih klasik panitia yang selalu berlindung di balik frasa “kesalahan teknis”. Menurutnya, jika alasan dihentikannya ajang ini adalah karena ketiadaan anggaran, hal itu sangat tidak masuk akal mengingat plot anggaran BGP di Dinas Pariwisata selalu ada setiap tahunnya dan disebut-sebut menyentuh angka Rp 200 juta untuk tahun 2025.
“Kalau masalah anggaran tidak mungkin tidak ada, kan setiap tahun dianggarkan dari pariwisata. Kemarin cuma dibilang oleh oknum ketua ikatan atau panitia kalau ini ‘kesalahan teknis’. Habis itu tidak ada kelanjutan. Jadi ini murni karena ketidaksiapan, ketidakbecusan, dan ketidakpedulian panitia pelaksana!” semprotnya pedas.
Sikap pasif pemerintah yang justru membuat para peserta harus mengemis informasi—bukan sebaliknya pemerintah yang mendatangi peserta untuk meminta maaf—menunjukkan arogansi birokrasi yang akut.
Kini, nasi telah menjadi bubur. Antusiasme pemuda-pemudi di Kabupaten PALI untuk ikut serta dalam ajang BGP di tahun-tahun mendatang dipastikan akan merosot tajam. Siapa yang mau mendaftar jika pada akhirnya hanya dijadikan komoditas politik dan ujung-ujungnya dihadiahi rasa malu di depan publik?
Pemerintah Kabupaten PALI dan panitia pelaksana BGP 2025 tidak bisa lagi bersembunyi di balik dinding retorika. Publik menuntut audit total terhadap penggunaan anggaran BGP 2025, dan yang paling utama: pulihkan nama baik serta berikan kepastian hak bagi 26 finalis yang telah dizalimi oleh sistem yang bobrok ini!
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
