LUBUK LINGGAU | Tintamerah.co.id – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel VIII (Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuklinggau) Fraksi PKS, H Suhada Sarbini menggelar Reses Tahap I Tahun 2024 di Kota Lubuk Linggau.
Politikus PKS itu menggelar reses dengan bertemu konstituennya di Jalan Merpati Rt 03, kelurahan Bandung Kanan, kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kamis (01/02/24).
Suhada menjelaskan sebelumnya saya menggelar reses pertama di kelurahan Ulak Lebar dan Alhamdulillah hari ini saya juga menggelar reses kedua di kelurahan Bandung Kanan.
“Dalam pelaksanaan reses ini ternyata di kelurahan Bandung Kanan berbeda sekali yang dialami di kelurahan Ulak Lebar, di kelurahan Bandung Kanan tidak terlalu banyak usulan-usulan tentang pembangunan sarana prasarana seperti jalan, siring dan listrik, mungkin karena kelurahan ini ditengah tengah kota jadi infrastrukturnya sudah bagus,” katanya.
Selain itu, kata Suhada, berbeda temuan saat reses pertama di kelurahan Ulak Lebar kemarin, masih banyak usulan pembangunan jalan, talud, drainase, penerangan jalan dan lainnya. Namun kesamaannya adalah ternyata permasalahan utama di dua kelurahan ini adalah tersedianya lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah kedepannya karena masyarakat membutuhkan TPU itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa keluhan masyarakat tentang penerimaan siswa baru dan akan menjadi bahan diskusi kami di Komisi V, permasalahan-permasalahan yang muncul akibat kesalahan, pemahaman atau faktor kesengajaan dari pelaksana tingkat sekolah.
“Jangan sampai ini justru jadi permasalahan yang terus berulang setiap tahunnya di tengah-tengah masyarakat, bagaimana mungkin anak-anak kita ini bisa mendapatkan pendidikan yang baik jika dalam proses penerimaan siswa barusaja anak-anak sudah trauma, terangnya.
Tak hanya itu, ujar Suhada, masyarakat merasa trauma dengan susahnya untuk masuk sekolah yang mereka inginkan, trauma juga dengan biaya-biaya yang tinggi sedangkan setelah mereka tamat sekolah, mereka bingung mau melanjutkan kemana karena tidak ada jaminan mereka bisa mendapatkan pekerjaan.
“Jadi memang ini harus kita selesaikan dan pemerintah harus benar-benar hadir dan serius menyelesaikan masalah ini yang telah kami temui dalam dua reses ini,” jelasnya.
Dia menyatakan bahwa dibeberapa hari ke depan pihaknya masih ada agenda reses beberapa titik di beberapa kelurahan.
“Pasti ada permasalahan yang mungkin sama, dan ada juga yang berbeda, tapi inilah gunanya reses kami dapat bertemu dengan masyarakat, mendengar dan menyerap informasi langsung dari mereka, tentang permasalahan utama yang mereka hadapi yang sangat mendasar,” imbuhnya.
Selain itu, terang Suhada, masyarakat mengeluhkan biaya pakaian seragam sekolah terlampau tinggi hingga mencapai Rp. 5 juta, menurut dia, anggota DPRD saja berat apalagi yang orangtuanya buruh serta yang orangtuanya PNS juga berat.
“Kami akan menghimbau kepada pihak sekolah agar tidak membebani orangtua murid itu dengan kewajiban-kewajiban harus membeli seragam sekolah mulai dari hari Senin hingga Sabtu dan ada jenis pakaiannya tersendiri karena itu sangat memberatkan,” Suhada menambahkan.
Suhada menceritakan dahulu ia juga pernah sekolah dan merasakan bagaimana ketika pakaian seragam sekolah tidak sama dengan yang lain, apalagi anak-anak kita ini tidak semua sama karakternya.
“Ada anak-anak yang tidak sama seragamnya maka anak-anak tidak mau sekolah dan kalau anak-anak selama tiga hari tidak sekolah sehingga nantinya anak-anak berhenti sekolah,” terangnya.
Terakhir dia menegaskan bahwa program wajib belajar 9 tahun ini tidak sukses karena kebijakan-kebijakan yang memberatkan.
“Jadi mohon kerjasamanya juga teman-teman media, kita sama-sama menyuarakan ini supaya kedepannya hal-hal yang memberatkan masyarakat ini agar bisa diminimalisir sehingga masyarakat bisa terbantu dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tutupnya. (Red)
