PALI | tintamerah.co -, Suasana Aula Kantor Camat Talang Ubi tampak dinamis pada Senin (22/06/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI, Kartika Yanti, S.H., M.H., memimpin langsung jalannya rapat sosialisasi kegiatan Survei Seismik 3D Peony yang diinisiasi oleh PT BGP Indonesia dan PT Pertamina EP.
Hingga berita ini diturunkan, pertemuan masih berlangsung dengan agenda utama diskusi dua arah antara pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan unsur pemangku kebijakan lainnya. Diskusi difokuskan pada sinkronisasi teknis lapangan, mitigasi dampak lingkungan, serta pemetaan wilayah sosial agar operasional seismik tidak mengganggu stabilitas masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Dalam rapat tersebut, kehadiran para pemangku kebijakan dari berbagai sektor mempertegas pentingnya kolaborasi lintas instansi. Tercatat hadir dalam pertemuan tersebut:
- Unsur Pemerintah Kabupaten PALI dan OPD: Selain Sekda Kartika Yanti, rapat juga dihadiri oleh pejabat dari instansi teknis terkait lingkungan hidup dan ekonomi, serta Camat Talang Ubi, Atmo Maryono, S.H.
- Unsur Penegak Hukum dan Keamanan: Untuk memastikan kepatuhan hukum dan stabilitas wilayah selama proyek berlangsung, hadir perwakilan dari unsur Kepolisian (Polri), Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI, serta perwakilan TNI dari Kodim Muara Enim.
- Unsur Pemerintah Desa dan Kelurahan: Pertemuan ini juga melibatkan intensif para Kepala Desa (Kades) dan Lurah di wilayah operasional, termasuk perwakilan dari Kelurahan Handayani Mulya, Kelurahan Talang Ubi Timur, Kelurahan Talang Ubi Utara, Desa Talang Akar, Desa Suka Damai, Desa Suka Maju, Desa Sungai Ibul, dan Desa Karta Dewa, dan Desa Tambak.
Sekda Kartika Yanti dalam arahannya menekankan agar pihak PT BGP Indonesia benar-benar melakukan komunikasi transparan kepada masyarakat setempat. “Pemerintah Kabupaten PALI mendukung penuh proyek strategis nasional ini, namun setiap tahapan harus dikoordinasikan dengan baik, menjaga kondusivitas, dan memberikan manfaat bagi daerah,” tegasnya.
Diskusi dua arah saat ini masih terus berlanjut, di mana para perwakilan desa dan kelurahan diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasi serta pertanyaan teknis kepada pihak perusahaan terkait rencana operasional di wilayah mereka masing-masing.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
