PALI | tintamerah.co -, Jeritan pilu warga miskin dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bumi Serepat Serasan terkait kelangkaan serta melambungnya harga gas elpiji tiga kilogram akhirnya mendapat respons tegas dari parlemen. DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memastikan tidak akan tinggal diam melihat hak masyarakat kecil dirampas oleh oknum mafia gas yang mencari keuntungan pribadi.
Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, saat dihubungi tintamerah.co sedang mengikuti agenda partai di Jakarta. Namun, beliau langsung merekomendasikan Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, untuk memberikan jawaban resmi dan meluruskan karut-marut yang sedang terjadi, Selasa (9/6/2026).
Dengan nada bicara yang lugas dan penuh empati, Firdaus Hasbullah menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas beban berat yang harus dipikul masyarakat saat ini.
“Pertama, saya menyampaikan rasa prihatin dan empati yang mendalam kepada masyarakat, khususnya warga miskin dan pelaku UMKM di Bumi Serepat Serasan. Saya paham betul, gas tiga kilogram itu bukan barang mewah. Itu kebutuhan pokok! Kalau harganya sampai menembus angka yang sangat tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), itu artinya ada beban ekonomi tambahan yang sangat mencekik,” ujar Firdaus dengan tegas.
Respons Nyata Terhadap Jeritan Warga dan UMKM
Kondisi di lapangan memang sudah berada di titik nadir. Berdasarkan rentetan laporan investigasi tintamerah.co sebelumnya, jeritan paling perih datang dari warga Talang Ubi Timur dan emak-emak di Simpang Raja hingga para pelaku UMKM kuliner dan pedagang kaki lima. Harga gas subsidi yang seharusnya dinikmati rakyat miskin di kisaran belasan ribu rupiah, di lapangan justru melonjak drastis hingga puluhan ribu rupiah per tabung. Bahkan, dalam situasi paling parah, harganya pernah menyentuh angka yang berlipat-lipat dari HET resmi pemerintah.
Kondisi kelangkaan dan ugal-ugalan harga ini memicu keresahan massal. Para pelaku UMKM mengaku terpukul hebat karena modal produksi membengkak sementara keuntungan menipis, bahkan sebagian dari mereka terancam gulung tikar. Pertanyaan besar pun mencuat di tengah masyarakat: Ke mana perginya hati nurani dan tindakan nyata dari para pemangku kebijakan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif?
Menjawab kegelisahan tersebut, Firdaus Hasbullah memastikan bahwa seluruh aspirasi dan keluhan dari perwakilan pedagang kecil sudah didengar oleh pihak legislatif.
“Data di lapangan menunjukkan adanya kelangkaan dan permainan harga di tingkat pengecer. Ini tugas kami sebagai wakil rakyat untuk memastikan hak masyarakat miskin terhadap subsidi tepat sasaran tidak dirampas oleh oknum yang mencari keuntungan. Kami sudah mendengar aspirasi dari pelaku UMKM kuliner dan pedagang kaki lima. Biaya produksi naik, keuntungan tipis, bahkan ada yang mau tutup usaha. UMKM adalah tulang punggung ekonomi PALI, mereka harus kita lindungi!” cetus politisi senior ini.
Jawab Tudingan Mahasiswa: Jadikan Kritik Sebagai Cambuk
Terkait adanya tudingan dari aliansi mahasiswa dan organisasi kepemudaan seperti PGK dan PMII yang menilai legislatif terkesan “tutup mata” atau melakukan pembiaran, Firdaus meresponsnya dengan terbuka namun defensif.
“Saya hargai kritik dari adik-adik mahasiswa PGK dan PMII. Itu bentuk kontrol sosial yang sehat untuk demokrasi. Tapi saya luruskan: DPRD PALI tidak tutup mata. Fungsi pengawasan itu tidak cukup dengan koar-koar di media. Kami bekerja lewat mekanisme,” sanggahnya.
Ia menambahkan bahwa kompleksitas masalah elpiji ini melibatkan banyak faktor, mulai dari kuota pusat, jalur distribusi, hingga pengawasan di lapangan.
“Kalau hari ini masalah belum selesai, itu bukan berarti kami diam. Tudingan ‘pembiaran’ kami terima sebagai cambuk. Tapi kami akan buktikan dengan kerja, bukan hanya narasi. Kami akan terus kawal sampai gas tiga kilogram kembali normal, harganya sesuai HET resmi, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Langkah Konkrit: Panggil Instansi Terkait dan Dorong OTT APH
DPRD PALI tidak ingin sekadar mengumbar janji manis. Firdaus menegaskan, mulai minggu depan, pihaknya akan langsung mengambil tindakan konkrit dengan melayangkan surat pemanggilan resmi.
“Minggu depan akan kami panggil bersama Dinas Perindag dan para pangkalan resmi untuk Dengar Pendapat (RDP). Kita akan bongkar di mana letak kebocorannya!” tegas Firdaus.
Selain itu, menyikapi desakan dari emak-emak dan pelaku UMKM yang meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap agen atau pangkalan nakal, DPRD PALI memberikan dukungan penuh.
“Ke depan, langkah konkret DPRD PALI adalah menyisir rantai distribusi dari Pertamina, Perindag, Agen, hingga Pangkalan. Kita dorong Data Terpadu agar warga miskin penerima manfaat benar-benar akurat—jangan sampai yang mampu malah menikmati subsidi. Dan yang paling penting: jika ada pangkalan atau pengecer nakal yang sengaja menimbun atau memainkan harga, kami dorong APH untuk menindak tegas, seret, dan tangkap! Subsidi itu uang rakyat. DPRD PALI berkomitmen gas melon harus kembali ke rakyat kecil. Itu amanat undang-undang!” pungkasnya dengan nada berapi-api.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
