PALI | tintamerah.co -, Jeritan rakyat miskin terkait kelangkaan dan melambungnya harga gas elpiji 3 kg di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kian mencapai titik didih. Tidak tanggung-tanggung, harga gas melon yang seharusnya disubsidi untuk masyarakat miskin tersebut dilaporkan pernah menyentuh angka fantastis dan tidak masuk akal, yakni Rp40.000 per tabung.
Fakta mencengangkan ini terungkap dalam wawancara eksklusif bersama sejumlah emak-emak di wilayah Simpang Raja, RT 22/RW 05, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, pada Sabtu (6/6/2026).
“Dulu malah pernah sampai Rp40.000 (per tabung) waktu sekitar 4 bulan yang lalu,” ungkap salah seorang ibu rumah tangga di Simpang Raja dengan nada kecewa mendalam.
Meskipun saat ini harga di tingkat eceran berkisar antara Rp30.000 hingga Rp32.000, nominal tersebut dinilai tetap mencekik leher rakyat kecil. Apalagi, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebenarnya hanya berada di kisaran Rp16.000 hingga Rp18.500.
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Mahal dan Langka!
Bukan hanya dihantam harga yang ugal-ugalan, para ibu rumah tangga di Simpang Raja juga harus menghadapi kenyataan pahit berupa kelangkaan barang. Untuk mendapatkan satu tabung gas elpiji 3 kg, mereka harus berburu dan berebut.
“Gas ini ibaratnya sudah tidak teratur lagi sejak satu tahun belakangan. Semenjak ada aturan pakai KTP atau kartu keluarga itu, malah makin tidak teratur. Harganya naik, barangnya langka, susah didapat,” keluh warga setempat.
Kondisi ini memaksa warga untuk memutar otak dan merogoh kocek lebih dalam demi memenuhi kebutuhan dapur dasar mereka, di tengah situasi ekonomi yang kian sulit.
Dugaan Pembiaran Berjamaah: Ke Mana Hati Nurani Pemangku Kebijakan?
Jeritan emak-emak Simpang Raja ini seolah mengonfirmasi rangkaian laporan investigasi yang dirilis tintamerah.co sebelumnya. Dalam catatan redaksi, karut-marut distribusi gas melon di Bumi Serepat Serasan ini sudah berulang kali disuarakan, namun terkesan mental tanpa solusi konkret dari pihak berwenang.
Sebelumnya, tintamerah.co telah menyoroti tajam fenomena ini melalui tiga laporan investigasi berturut-turut:
- “Jeritan Rakyat Miskin PALI, Elpiji 3 KG Tembus Rp30 Ribu, Ke Mana Larinya Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif?”
- “LPG 3 KG di PALI Tembus Rp30 Ribu, Ke Mana Perginya Hati Nurani dan Tindakan Pemangku Kebijakan?”
- “PALI Membara, Gas Melon Tembus Rp30 Ribu, PGK Tuding Pemda, DPRD, Polres, dan Kejari PALI Lakukan Pembiaran Berjamaah.”
Ketiga laporan tersebut secara tegas mempertanyakan fungsi pengawasan dari Pemerintah Daerah (Pemda) PALI, DPRD PALI, hingga aparat penegak hukum seperti Polres dan Kejari PALI. Tudingan adanya “pembiaran berjamaah” kian menguat karena praktik penjualan di atas HET ini terjadi secara terang-terangan di depan mata tanpa ada tindakan hukum yang tegas terhadap para oknum pangkalan atau agen nakal.
Desakan Tegas: Tindak Mafia Gas atau Rakyat Terus Diperas!
Melalui momentum ini, emak-emak Simpang Raja menyampaikan pesan menohok dan tuntutan keras kepada pemerintah serta aparat penegak hukum. Mereka meminta agar karut-marut ini segera diberantas dan harga dikembalikan sesuai aturan baku.
“Pesan untuk pemerintah, tolonglah jangan sampai gas ini langka lagi. Harganya bisa diturunkan karena masyarakat ini bebannya sudah berat. Banyak keperluan lain seperti anak sekolah. Kalau harga gas turun, itu sangat membantu sekali,” cetus warga penuh harap.
Publik kini menunggu tindakan nyata dari Pemda PALI, Polres PALI, dan Kejari PALI. Apakah mereka akan tetap bungkam dan membiarkan raungan rakyat kecil di Simpang Raja terus bergema, ataukah berani mengambil tindakan tegas menyeret para mafia dan spekulan gas melon ke jalur hukum? Rakyat butuh bukti, bukan sekadar janji manis di atas kertas!
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
