PALI | tintamerah.co -, Aroma pengkhianatan terhadap keselamatan publik kian menyengat di Bumi Serepat Serasan. Di saat aspal jalanan pusat kota Pendopo masih basah oleh darah warga akibat keganasan armada PT Musi Hutan Persada (MHP), otoritas pengatur jalan justru mempertontonkan drama “kebisuan” yang memuakkan dan melanggar hukum.
Hingga hari ini, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) PALI, Kartika Sari, memilih jurus bungkam seribu bahasa. Sikap ini berbanding terbalik dengan kegarangan pimpinan DPRD PALI yang secara kompak meledakkan kecaman keras terhadap aktivitas PT MHP yang dinilai telah mengangkangi kedaulatan jalan raya milik rakyat.
Kartika dan Pelanggaran Nyata UU Keterbukaan Informasi Publik
Upaya Tintamerah.co untuk meminta pertanggungjawaban publik dari Dinas Perhubungan PALI terus membentur tembok baja. Sejak surat konfirmasi resmi terkait program kerja dan fungsi pengawasan Dishub 2026 dilayangkan pada 26 Februari 2026, tidak ada satu pun kata yang keluar dari lisan Kartika.
Sikap bungkam ini bukan sekadar masalah etika, melainkan indikasi kuat bahwa Kadishub PALI sengaja mengangkangi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai pejabat publik, Kartika memiliki kewajiban hukum untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, terutama menyangkut kebijakan transportasi yang menyentuh nyawa warga.
“Menutup diri dari konfirmasi media di tengah krisis nyawa warga adalah bentuk arogansi kekuasaan. Ini bukan hanya soal tidak menjawab wartawan, tapi soal menutup akses kebenaran bagi rakyat PALI,” tegas Ketua LSM LIDIK PALI kepada tintamerah.co, Jumat (20/3/2026).
Pimpinan DPRD Meradang: “Hentikan Armada Maut!”
Berbanding terbalik dengan sikap pasif dan “ketakutan” eksekutif, Pimpinan DPRD PALI akhirnya menunjukkan taringnya. Secara kolektif, mereka mengecam keras operasional PT MHP yang terus melintas di jalanan umum tanpa menghiraukan keselamatan warga.
Pimpinan dewan secara tegas mempertanyakan mengapa armada raksasa itu seolah memiliki “tiket sakti” untuk terus melintas pasca-insiden tabrak lari. Kekompakan legislatif ini menjadi sinyal kuat bahwa ada ketimpangan serius: saat wakil rakyat berteriak membela nyawa, Kadishub justru tampak seperti “penjaga gerbang” bagi kepentingan korporasi.
Skandal Hibah 9 Hektar: “Obat Bungkam” yang Mujarab?
Ubaidillah, aktivis yang konsisten menyuarakan perlawanan rakyat, kembali melontarkan kritik pedas yang menusuk jantung kekuasaan. Ia mempertanyakan apakah skandal hibah lahan 9 hektar dari PT MHP telah menjadi alasan di balik mandulnya fungsi pengawasan Dishub.
“Apa karena hibah 9 hektar itu kalian bungkam? Apa karena tanah itu kalian rela mengorbankan keselamatan warga di jalanan sendiri?” cetus Ubaidillah dengan nada geram. Ia menyebut bungkamnya Kartika sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat rakyat PALI yang sedang berduka.
Kesimpulan: Rakyat Menuntut Nyali, Bukan Sekadar Kursi
Bungkamnya Kartika adalah potret buram birokrasi yang kehilangan nurani dan melanggar mandat undang-undang informasi. Di saat pimpinan DPRD sudah satu suara mengecam keras PT MHP, sikap diam Kadishub adalah sebuah pembangkangan terhadap rasa keadilan masyarakat.
Pilihannya kini hanya dua bagi Dinas Perhubungan PALI: Segera bertindak tegas menghentikan armada maut PT MHP di jalanan kota dan buka informasi seluas-luasnya, atau akui secara jujur bahwa kalian telah bertekuk lutut di bawah roda-roda raksasa perusahaan.
Rakyat PALI tidak butuh pejabat yang ahli bersembunyi. Rakyat butuh keberanian dan transparansi!
Laporan: Efran
