PALI | tintamerah.co -, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, terus bergerak cepat dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Di tengah tantangan ruang fiskal yang dinamis, Pemkab PALI fokus pada dua pilar utama: optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penajaman skala prioritas belanja daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten PALI menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan program strategis Bupati tetap berjalan efektif dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Lima Langkah Konkret Dongkrak PAD
Dalam keterangannya, Kepala Bappeda memaparkan lima strategi kunci yang tengah dijalankan pemerintah daerah untuk meningkatkan pundi-pundi pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat kecil:
- Pemutakhiran Data: Melakukan validasi dan pemetaan ulang potensi pajak daerah agar lebih akurat.
- Intensifikasi & Ekstensifikasi: Mengoptimalkan sumber pajak yang ada serta menggali potensi sumber pendapatan baru.
- Pengawasan Ketat: Memperkuat fungsi pengawasan dan penagihan di lapangan.
- Digitalisasi Sistem: Mengembangkan sistem pajak daerah berbasis digital untuk transparansi dan kemudahan pembayaran.
- Sinergi Lintas Sektor: Berkoordinasi dengan OPD teknis serta instansi vertikal terkait, terutama di sektor Sumber Daya Alam (SDA).
“Target kita adalah peningkatan PAD yang bertahap dan berkelanjutan. Kita ingin menjaga iklim investasi tetap kondusif namun tetap tegas dalam tata kelola pendapatan,” ujar Rina Anggraini dalam keterangan pers yang diterima tintamerah.co, Senin (9/3/2026).
Penyesuaian Belanja: Efisiensi Tanpa Mengorbankan Pelayanan Dasar
Menyikapi ruang fiskal yang menyempit, Pemkab PALI juga melakukan penyesuaian belanja daerah. Kepala Bappeda menekankan bahwa rasionalisasi anggaran dilakukan secara selektif dengan pendekatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Fokus Utama Skala Prioritas: Pemerintah memastikan bahwa pemotongan atau rasionalisasi anggaran hanya difokuskan pada kegiatan administratif dan pendukung. Sebaliknya, program-program yang menyentuh pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama, meliputi:
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
- Pembangunan Infrastruktur Desa.
- Penguatan Jaring Pengaman Sosial.
- Pelayanan Dasar (Kesehatan dan Pendidikan).
“Meskipun ada penyesuaian belanja, program strategis yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak boleh terganggu. Kita tetap berkomitmen agar target kinerja daerah tercapai secara optimal,” tambah Rina.
Untuk detail teknis mengenai potensi, target, dan realisasi penerimaan, Pemkab PALI mengarahkan koordinasi lebih lanjut melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku perangkat daerah yang berwenang.
Penulis: ej@ | Editor: Efran
