Palembang | Tintamerah.co.id – Koalisi Penyelamat Demokrasi Sumsel geruduk gedung DPRD provinsi Sumsel, Jumat (8/3/2024). Tuntutan dalam aksi tersebut yakni menolak kenaikan harga sembako, pemilu curang, segerakan hak angket DPR RI/MPR RI.
Koordinator Aksi Ali Pudi mengatakan, pihaknya berkumpul untuk menyampaikan bahwa kehadiran demokrasi di Indonesia seharusnya sebagai sistem pemerintahan yang menganut prinsip, kebebasan, keadilan dan partisipasi rakyat, tapi pada kenyataannya kini dihadapkan pada tantangan serius akibat penyimpangan yang semakin mencuat.
“Belakangan ini yang kita lihat adalah terjadinya pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan oleh pengawas Konstitusi, seperti yang di ketahui bahwa beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi telah merubah kebijakan batas minimal umur capres dan cawapres,” kata Ali.
“Harapan kami melakukan aksi tersebut untuk menyampaikan petisi-petisi di mana kondisi itu akan kami sampaikan kepada fraksi-fraksi dan harapan kami juga fraksi di DPRD Sumsel ini mampu menyampaikan petisi kami ke DPR RI. Itu yang kami harapkan,” ujarnya.
Ali menambahkan, Gimmick politik semakin merajalela di kancah politik Indonesia menjelang Pemilihan Umum. Salah satu contoh yang mencolok adalah fenomena kampanye yang mengedepankan citra, fasilitas-fasilitas negara digunakan Bansos, ASN penyelenggara pemilu oleh penguasa saat ini.
“Saat ini cara yang paling mudah di gunakan oleh para politisi ini untuk menyampaikan gimmick mereka adalah menggunakan pantun, tidak ada yang salah dalam menambahkan gimmick dalam proses komunikasi politik ini, akan tetapi jika hal seperti ini terus dinormalisasi maka proses politik yang dihasilkan juga hanya gimmick belaka,” pungkasnya.
