PALI | tintamerah.co -, Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati PALI Asgianto, ST dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH, sebuah isu krusial tengah mengguncang kepercayaan publik. Program jaminan kesehatan gratis yang menjadi salah satu pilar kampanye mereka kini dihantam kontroversi setelah puluhan ribu warga mendapati kartu BPJS Kesehatan mereka tiba-tiba tidak aktif.
40.499 Warga Kehilangan Akses Kesehatan Gratis
Data terbaru menunjukkan sebanyak 40.499 warga Kabupaten PALI kehilangan status kepesertaan BPJS Gratis mereka di awal tahun 2026. Penonaktifan massal ini memicu gelombang protes dari berbagai kalangan, mulai dari aktivis hingga masyarakat kecil yang baru mengetahui status kartunya saat hendak berobat di Puskesmas atau RSUD.
Sejumlah pengamat menilai langkah penonaktifan ini sebagai bentuk pengabaian terhadap instruksi presiden terkait perluasan cakupan kesehatan nasional. Para aktivis dan warga PALI turun ke jalan mendesak pemerintah daerah segera memberikan solusi konkret bagi warga miskin yang terdampak.
Puncaknya, pada Senin, 19 Januari 2026, ribuan warga PALI menggelar aksi protes mendesak Pemkab dan DPRD PALI segera mengaktifkan kembali BPJS warga yang sudah dinonaktifkan.
“Kami hanya ada satu tuntutan yakni, Aktifkan kartu BPJS. Apabila tidak diaktifkan saya tidak tahu lagi harus bagaimana,” kata Abu Rijal, seperti dikutip dari TribunSumsel.com
Dalih “Bersih-bersih” Data vs Nasib Pasien Kronis
Pemerintah Kabupaten PALI berkilah bahwa langkah ini adalah bagian dari pembaruan data agar subsidi kesehatan lebih tepat sasaran. Namun, kritikan tajam muncul karena proses verifikasi dinilai kurang sosialisasi dan dilakukan secara mendadak.
Dampaknya sangat fatal bagi pasien dengan penyakit kronis. Laporan di lapangan menunjukkan adanya pasien cuci darah dan penyakit katastrofik lainnya yang kesulitan mendapatkan layanan medis karena administrasi yang terputus.
Respons Bupati Asgianto: “Jangan Khawatir”
Menanggapi kegaduhan ini, Bupati PALI Asgianto meminta masyarakat untuk tetap tenang. Ia menjamin bahwa layanan kesehatan darurat tetap akan dilayani. Bupati juga menegaskan bahwa proses reaktivasi kartu bagi warga yang benar-benar berhak sedang dipercepat melalui koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
“Masyarakat jangan khawatir, administrasi dan aktivasi kembali BPJS dapat berjalan cepat bagi mereka yang memenuhi syarat,” ujar Asgianto dalam sebuah pernyataan resmi beberapa waktu yang lalu.
“Kabar Baik! 40 Ribu Lebih BPJS Warga PALI Kembali Diaktifkan Pemkab Usai Aksi Warga”
Setelah sempat menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat, kabar melegakan datang dari Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Pemkab PALI akhirnya memutuskan untuk kembali mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi puluhan ribu warga yang sebelumnya sempat dinonaktifkan per 1 Januari 2026.
Langkah reaktivasi ini diambil merespons aspirasi masyarakat dan aksi damai yang digelar oleh Masyarakat Peduli PALI di kawasan Simpang Limo hingga kantor DPRD PALI pada Senin, 19 Januari 2026. Sebelumnya, sebanyak 40.499 jiwa warga sempat terdampak kebijakan penonaktifan BPJS PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) yang dibiayai APBD sebagai bentuk efisiensi anggaran.
Wakil Bupati PALI bersama pihak terkait langsung bergerak cepat melakukan pertemuan dan berjanji akan mengaktifkan kembali BPJS warga dalam waktu 10 hari sejak tuntutan disampaikan. Laporan terbaru per 28 Januari 2026 menunjukkan sebagian besar, yakni sebanyak 38.633 warga, telah berhasil direaktivasi dan statusnya kembali aktif sebagai peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran).
Pemerintah Kabupaten PALI menegaskan komitmennya untuk memastikan jaminan kesehatan masyarakat tetap terpenuhi. Meskipun sempat terjadi kendala teknis dan administratif, proses verifikasi data terus berjalan agar bantuan kesehatan ini tepat sasaran.
Dengan diaktifkannya kembali BPJS ini, masyarakat PALI diharapkan dapat kembali mengakses layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit tanpa perlu khawatir dengan biaya.
Evaluasi Dinas Kesehatan Mendesak
Selain masalah BPJS, kepemimpinan Asgianto-Iwan Tuaji juga diterpa isu keterlambatan gaji ribuan tenaga kesehatan (nakes) di lingkungan Pemkab PALI. Hal ini memicu desakan dari pengamat kebijakan publik agar Bupati segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Dinas Kesehatan PALI yang dianggap gagal mengelola transisi kebijakan kesehatan di tahun pertama masa jabatan mereka.
Kini, publik menunggu apakah di sisa tahun kepemimpinannya, duet Asgianto-Iwan Tuaji mampu mengembalikan hak kesehatan puluhan ribu warganya atau justru polemik ini akan menjadi rapor merah permanen bagi pemerintahan mereka.
