PALI | tintamerah.co -, Aroma busuk dugaan praktik curang di tubuh PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Adera Field kini meledak menjadi kemarahan publik. Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten PALI secara terbuka menguliti borok lembaga legislatif DPRD PALI yang dianggap “mandul” dan sengaja memelihara pembungkaman demi melindungi kepentingan korporasi.
Hingga detik ini, DPRD PALI menunjukkan gejala “keheningan institusional” yang kronis. Dua surat resmi yang dilayangkan FPR pada 7 Januari 2026 dan 9 Februari 2026 hanya berakhir di keranjang sampah birokrasi tanpa balasan seujung kuku pun.
DPRD PALI: Wakil Rakyat atau Penjaga Gerbang Korporasi?
Koordinator FPR PALI, Syafri, melontarkan kritik yang menghujam jantung kekuasaan di Bumi Serepat Serasan. Ia menegaskan bahwa sikap diam para anggota dewan bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan indikasi kuat adanya “main mata” untuk membiarkan ketidakadilan merajalela.
“Kami sudah bersurat dua kali tanpa jawaban. Ini bukan sekadar lamban, ini terkesan pembiaran dengan sengaja. Wajar jika publik bertanya-tanya, apakah dewan sudah ‘dikunci’ oleh kepentingan tertentu?” tegas Syafri dalam keterangan pers yang diterima tintamerah.co, Rabu (1/4/2026).
Borok Pertamina Adera: Eksploitasi yang Menindas Lokal
FPR membongkar daftar dosa PT Pertamina Adera Field yang selama ini tertutup rapat di balik pagar besi perusahaan. Dugaan yang diajukan bukan sekadar isu, melainkan ancaman nyata bagi hajat hidup masyarakat PALI:
- Mafia Rekrutmen: Adanya dugaan praktik “titipan” dan jalur siluman yang membunuh kesempatan warga lokal yang berkompeten.
- Monopoli Proyek: Distribusi proyek diduga kuat hanya berputar di lingkaran kelompok eksklusif tertentu, menutup keran ekonomi bagi pengusaha daerah.
- Pengasingan Tenaga Kerja Lokal: Masyarakat PALI hanya menjadi penonton di tanah sendiri akibat minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam operasional perusahaan.
- Operasional Gelap: Transparansi rekrutmen dan operasional dianggap nol besar, memicu dugaan pelanggaran regulasi yang sistematis.
Ultimatum Terbuka: Jangan Bersembunyi di Balik Ketiak Birokrasi!
Serangan tajam juga diarahkan langsung kepada Field Manager PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Adera Field. FPR memperingatkan agar petinggi perusahaan tidak terus-menerus pengecut dengan bersembunyi di balik dinding birokrasi yang kaku.
“Jika tidak ada yang disembunyikan, hadapi publik di RDP! Jangan jadi pengecut yang hanya berani bersembunyi di balik birokrasi,” tantang Syafri.
Bahasa Tekanan Publik: Langkah Terakhir Menghadapi Tuli-nya Kekuasaan
Meski telah melaporkan kasus ini ke SKK Migas Sumbagsel dan melalui jalur Whistleblowing System (WBS), FPR menyadari bahwa surat resmi seringkali tidak mempan bagi mereka yang sudah nyaman dalam kekuasaan.
FPR melayangkan ultimatum terakhir: jika dalam waktu dekat DPRD PALI masih bersikap tuli dan Pertamina Adera tetap bungkam, maka jalanan akan menjadi panggung bagi rakyat untuk bicara.
“Jika surat resmi diabaikan, maka publik akan menggunakan bahasa yang lebih dipahami oleh kekuasaan: tekanan terbuka. Sejarah menunjukkan, massa di jalanan jauh lebih efektif daripada kertas yang hanya jadi pajangan di meja dewan,” pungkasnya dengan nada mengancam.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
