PALI | tintamerah.co -, Slogan transparansi dan profesionalisme yang digembar-gemborkan oleh manajemen Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4 nampaknya mulai kehilangan taringnya di mata masyarakat. Pernyataan Pjs Manager Corporate Communication PHR, Yulia Rintawati, yang mengeklaim rekrutmen berjalan objektif, justru memicu “api” kemarahan dari Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten PALI.
Koordinator FPR PALI, Syafri, dengan nada bicara tegas dan pedas, membanting narasi manis tersebut. Ia menilai klaim manajemen PHR sangat kontras dengan realitas pahit yang terjadi di lingkungan Pertamina EP Adera Field.
“Cuci Tangan” di Balik Kewenangan Mitra
Syafri menuding dalih PHR yang melemparkan tanggung jawab rekrutmen Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) sepenuhnya kepada perusahaan mitra adalah bentuk pelarian tanggung jawab.
“PHR tidak bisa cuci tangan begitu saja! Menyerahkan rekrutmen ke mitra tanpa pengawasan ketat itu sama saja memberikan ‘karpet merah’ bagi praktik titipan elit dan jaringan tertentu. Ini bukan sistem, ini pengondisian!” cetus Syafri dalam keterangan pers kepada tintamerah.co, Selasa (7/3/2026).
Menurutnya, tanpa audit yang transparan, celah ini dimanfaatkan untuk mengisi posisi-posisi strategis dengan tenaga kerja luar daerah, sementara masyarakat lokal PALI hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Kaitan dengan “Nyanyian Maut” dan Skandal Jalur Tikus
Kecurigaan FPR PALI ini seolah mengonfirmasi laporan investigasi Tinta Merah sebelumnya. Praktik “jalur tikus” yang sempat dibongkar oleh tokoh pemuda, Ubaidillah, kembali mencuat ke permukaan.
Dalam laporan sebelumnya, rekrutmen di Adera Field diduga kuat hanyalah formalitas administratif. Nama-nama calon pekerja disinyalir sudah “dikantongi” sebelum lowongan diumumkan. Hal ini sinkron dengan temuan FPR PALI bahwa masyarakat lokal sangat kesulitan mengakses informasi lowongan kerja yang valid.
- Baca Juga: Nyanyian Maut Ubaidillah: Bongkar Skandal Jalur Tikus Pertamina Adera!
- Baca Juga: Menjawab Gurita Nepotisme: Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Akhirnya Buka Suara
Gugatan Terhadap Good Corporate Governance (GCG)
Syafri menegaskan bahwa prinsip Good Corporate Governance yang sering dipamerkan Pertamina tidak akan berarti jika tidak ada tindakan konkret terhadap mitra kerja yang “nakal”.
Tuntutan Keras FPR PALI:
- Audit Independen: Mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap proses rekrutmen di Adera Field selama 2 tahun terakhir.
- Transparansi Data: Membuka data penyerapan tenaga kerja lokal vs non-lokal secara publik.
- Sanksi Tegas: Memutus kontrak mitra kerja yang terbukti bermain “mata” dengan oknum dalam proses rekrutmen.
Ancaman RDP dan Jalur Hukum
FPR PALI memastikan bahwa masalah ini tidak akan berhenti di meja rilis berita. Mereka tengah menyiapkan langkah strategis untuk mendesak DPRD Kabupaten PALI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum.
“Jika ditemukan indikasi pelanggaran serius atau praktik jual beli jabatan, kami tidak segan-segan menyeret persoalan ini ke ranah hukum. SKK Migas harus turun gunung, jangan biarkan Adera Field jadi sarang nepotisme yang merugikan rakyat PALI!” tutup Syafri dengan geram.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat menunggu bukti nyata dari Pertamina: apakah mereka benar-benar “Milik Bangsa” atau hanya milik “Kelompok Tertentu”?
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
