PALI | tintamerah.co -, Benang kusut pembatalan sepihak Malam Grand Final Pemilihan Bujang Gadis PALI (BGP) 2025 kian menggelinding panas dan menuai sorotan tajam dari legislatif. Setelah satu tahun terombang-ambing tanpa kejelasan hingga memicu gelombang protes keras dari para peserta, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) sekaligus Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumatera Selatan, Firdaus Hasbullah, SH., MH., akhirnya angkat bicara secara tegas.
Tokoh pemuda yang dikenal vokal ini mendesak pemerintah daerah dan seluruh pihak kepanitiaan untuk segera menghentikan polemik ini dengan memberikan solusi nyata, bukan sekadar janji manis di atas kertas.
Rangkaian Krisis BGP 2025: Dari Jeritan Kekecewaan hingga Perbandingan Era Kepemimpinan
Sebagaimana dilaporkan oleh tintamerah.co sebelumnya, prahara ini bermula dari keputusan mengejutkan panitia yang membatalkan malam puncak Grand Final BGP 2025 secara mendadak. Sebanyak 26 finalis yang telah dinyatakan lolos hingga tahap akhir dipulangkan begitu saja di hari kedua atau ketiga masa karantina tanpa alasan yang transparan.
Kondisi tanpa kejelasan selama setahun penuh ini akhirnya memicu ledakan protes dari para peserta. Melalui laporan bertajuk “Satu Tahun Tanpa Kejelasan, 26 Finalis Bujang Gadis PALI 2025 Protes Keras: Kami Dirugikan Waktu, Biaya, dan Mental”, para finalis secara blak-blakan membongkar kerugian masif yang mereka tanggung, baik secara materiil, waktu, hingga hantaman beban psikologis di tengah masyarakat.
Suasana kian memanas ketika para peserta mulai membandingkan tata kelola birokrasi dan agenda kepemudaan antargenerasi kepemimpinan di Bumi Serepat Serasan. Dalam laporan tintamerah.co selanjutnya, para peserta secara frontal menyebut bahwa pada era kepemimpinan Heri Amalindo, ajang bergengsi seperti BGP selalu sukses besar dan melahirkan kebanggaan. Sebaliknya, mereka menilai manajemen di era Bupati Asgianto saat ini berantakan dan minim profesionalisme, hingga berujung pada tuntutan tegas menolak opsi pemilihan ulang yang dianggap melecehkan perjuangan yang telah mereka lalui.
Merespons gelombang perlawanan tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) PALI, Hj. Rina Anggraini, ST., MT., sebenarnya sempat membuka suara. Pihak Disbudpar menyatakan bahwa pembatalan terjadi karena tidak terpenuhinya Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh kepengurusan dinas sebelumnya. Sebagai jalan keluar, Disbudpar mengklaim tengah menyiapkan skema khusus, yakni memasukkan langsung 26 finalis BGP 2025 ke panggung Grand Final BGP 2026 tanpa seleksi ulang, dengan sokongan anggaran yang diusulkan pada APBD Perubahan 2026.
Firdaus Hasbullah Mengetuk Nurani Pemkab: “Mereka Wajah Masa Depan PALI!”
Kendati Disbudpar PALI telah menawarkan skema penyelesaian, Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai kelalaian administratif belaka. Pria yang akrab disapa FH ini menegaskan ada harga diri dan mentalitas anak muda daerah yang sedang dipertaruhkan.
“Saya pribadi mendengar langsung keluhan dari para finalis. Jujur, saya sangat prihatin dan ikut terpukul. Anak-anak muda ini sudah berjuang, berkorban waktu, tenaga, bahkan biaya untuk sampai di tahap 26 besar. Mereka adalah generasi penerus PALI,” ujar Firdaus dengan nada bergetar penuh empati kepada tintamerah.co, Minggau (24/5/2026).
FH mengingatkan bahwa jika pemerintah daerah bersikap abai dan membiarkan hak-hak para finalis menggantung, dampak buruknya akan berimbas pada runtuhnya legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
“Kalau prosesnya mentok di tengah jalan tanpa kejelasan dan solusi, ini bukan hanya merugikan 26 finalis, tapi juga melukai kepercayaan publik terhadap kita semua,” tegas Ketua PGK Sumsel tersebut.
Secara lugas, FH menuntut adanya tindakan konkret dan mendesak semua otoritas terkait untuk segera duduk bersama melepas ego sektoral demi menyelamatkan masa depan 26 finalis tersebut.
“Untuk itu, saya mendorong semua pihak, baik panitia maupun pemerintah daerah, untuk duduk bersama mencari jalan keluar. Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut. Anak-anak muda PALI butuh kepastian, bukan janji!” cetusnya mengkritik lambannya penanganan konflik.
Menutup pernyataannya, legislator yang dekat dengan konstituen muda ini melayangkan kalimat penggugah yang menohok nurani para pemangku kebijakan di Pemkab PALI.
“Kito harus hadir untuk mereka. Karena 26 finalis ini bukan sekadar peserta, tapi wajah masa depan PALI yang akan kita wariskan nanti,” pungkas Firdaus Hasbullah dengan dialek khas daerah yang sarat akan ketegasan.
Kini, publik dan 26 finalis BGP 2025 menanti apakah komitmen yang didorong oleh legislatif dan janji dari Disbudpar PALI akan benar-benar terealisasi pada APBD Perubahan 2026 nanti, ataukah impian emas generasi muda PALI ini kembali layu sebelum berkembang di tangan birokrasi.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
