PALI | tintamerah.co -, Tabir gelap yang menyelimuti Program Cetak Sawah Rakyat di Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Suamtera Selatan, kini resmi menjadi sorotan nasional. Sinyal hijau yang dipancarkan oleh Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, untuk menerjunkan tim investigasi khusus, langsung memantik respons progresif dari kalangan gerakan mahasiswa. Negara dinilai tidak boleh berkompromi sedikit pun dengan para perampok hak-hak petani kecil.
Merespons perkembangan krusial tersebut, Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten PALI, Edo Saputra, menegaskan bahwa komitmen lisan dari kementerian harus segera diejawantahkan dalam tindakan nyata di lapangan. Menurutnya, karut-marut yang terjadi di Tempirai bukan lagi sekadar urusan kelalaian administrasi, melainkan sebuah kejahatan sistematis yang mencoreng marwah program strategis nasional demi ketahanan pangan.
“Persoalan ini menyangkut marwah negara dalam menjaga integritas pembangunan sektor pertanian. Cita-cita besar swasembada pangan yang digelorakan pemerintah pusat jangan sampai dikotori oleh kepentingan kelompok rakus yang menjadikan program rakyat sebagai komoditas korupsi,” cetus Edo Saputra kepada titamerah.co, Selasa (9/6/2026).
Sebelumnya, berdasarkan laporan mendalam dari tintamerah.co bertajuk “PALI Memanggil, Wamentan Sudaryono Turun Tangan, Perang Total Melawan Mafia Cetak Sawah Tempirai Dimulai”, gurita skandal di Desa Tempirai ini memang sudah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan. Investigasi di lapangan menguak serangkaian praktik culas yang terstruktur dan masif.
Laporan tersebut membongkar adanya dugaan manipulasi data melalui pola penggusuran lahan warga secara sepihak demi memuluskan proyek fiktif. Tidak berhenti di situ, jeritan petani kian menyayat hati setelah bantuan pupuk yang menjadi hak mereka dilaporkan lenyap pada malam buta, di mana pusat penimbunan disinyalir mengarah pada gudang milik oknum kepala desa, yang diperparah oleh pengakuan teledor dari ketua kelompok tani yang menjual pupuk subsidi tersebut. Ironisnya lagi, konflik ini juga menyeret perampasan tanah adat waris milik warga lokal yang nyaris hilang sebelum akhirnya diultimatum oleh Wakil Bupati. Komoditas alat dan mesin pertanian yang seharusnya menunjang produktivitas lokal bahkan disewakan keluar daerah demi meraup keuntungan pribadi.
Melihat fakta-fakta berdarah di lapangan tersebut, Edo Saputra menyuarakan urgensi tuntutan agar Kementerian Pertanian bertindak tanpa pandang bulu. Ia menilai penolakan konfirmasi dan terkesan ditutup-tutupinya borok ini oleh Dinas Pertanian setempat menjadi bukti kuat bahwa lingkaran setan ini harus dipotong langsung oleh otoritas pusat.
“Kami mengapresiasi atensi awal dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Namun, kehadiran negara di Tempirai harus dirasakan melalui keberanian nyata menindak, mengeksekusi, dan menyeret setiap oknum dinas, kepala desa, maupun kelompok tani yang terlibat ke jalur hukum. Anggaran negara mengalir dari uang rakyat, ketika dikorupsi, yang dihancurkan adalah masa depan ketahanan pangan bangsa,” cecar Edo.
Lebih lanjut, PMII PALI mengingatkan bahwa membiarkan mafia proyek pertanian tumbuh subur di Bumi Serepat Serasan sama saja dengan membiarkan sabotase terhadap agenda kedaulatan pangan Presiden. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa menuntut dilakukannya audit forensik menyeluruh, investigasi independen yang transparan, serta keterbukaan informasi publik secara utuh mengenai pelaksanaan proyek cetak sawah tersebut.
Sementara itu, Guna menjamin keberimbangan informasi dan menguji transparansi publik, redaksi tintamerah.co telah melayangkan surat permohonan wawancara resmi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten PALI, Ahmad Jhoni, SP., MM., pada Selasa (9/6/2026). Langkah ini diambil sebagai upaya konfirmasi langsung terkait karut-marutnya program cetak sawah di Desa Tempirai yang kini tengah menjadi sorotan tajam. Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih menunggu jawaban resmi dari pihak dinas terkait dan berkomitmen untuk segera menerbitkan tanggapan serta hak jawab tersebut secara utuh begitu diperoleh, demi tegaknya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Edo menegaskan bahwa sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab moral mengawal keadilan, PMII akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. “Negara harus hadir dengan wajah keadilan yang menakutkan bagi para koruptor. Tidak boleh ada satu pun pihak yang kebal hukum. Perang melawan mafia cetak sawah di Tempirai bukan sekadar soal penegakan regulasi, tetapi merupakan perjuangan suci menjaga kehormatan negara dan mempertahankan hak hidup petani Indonesia,” pungkasnya tanpa ragu.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
