PALI I Tintamerah.co.id – Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Tempiral Timur Kecamatan Penukal Utara, Ihsan Suharto keluhkan sulitnya untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) masyarakat petani di Bank Sumselbabel (BSB) Cabang Pendopo.
Hal tersebut dilontarkan Suharto kepada Awak Media, Selasa (11/01/2022).
Menurutnya, pihaknya telah berulang kali mengajukan usulan ke BSB Cabang Pembantu Tanah Abang, tetapi sampai anggaran tahun 2022 ini belum di realisasikan sehingga petani yang ingin manfaatkan KUR.
“Kami sangat kecewa karena para petani kesulitan membeli bibit, pupuk dan juga biaya lainnya,” katanya di kantor Dinas pertanian PALI .
Tak hanya itu, kejengkelannya bertambah saat syarat yang sulit dari BSB yang meminta agunan sertifikat kepada calon nasabah.
“Proses seleksi ketat akibatnya anggota saya semua tidak di setujui pinjaman,” jelasnya.
Dia mengatakan, keputusan BSB yang berlakukan memberlakukan para nasabah KUR tidak selaras dengan program Gubernur Sumatera Selatan Sumsel Mandiri Pangan (SMP) yang memprioritaskan usaha pertanian.
Kemudian menurut dia, sikap BSB tersebut mengangkangi instruksi presiden.
Dilansir dari CNN Indonesia, Senin (05/04/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar plafon kredit usaha rakyat (KUR) tanpa jaminan naik menjadi Rp100 juta dari sebelumnya yang sebesar Rp 50 juta. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan.
“Arahan Pak Presiden (Jokowi) KUR tanpa jaminan yang selama ini angkanya di bawah Rp50 juta untuk ditingkatkan plafonnya menjadi Rp100 juta, yang tanpa jaminan dari Rp50 juta naik jadi Rp100 juta,” ungkap Airlangga.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Hal tersebut dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
“Presiden memberikan arahan bahwa kredit UMKM ini ditargetkan di tahun 2024 adalah lebih dari 30%. Jadi dari rata-rata 20% diangkat menjadi lebih dari 30%,” kata Airlangga, Senin (05/04/2021).
Pemerintah juga memutuskan untuk mengerek plafon KUR tanpa jaminan menjadi Rp 100 juta dari yang sebelumnya Rp 50 juta. Pemerintah juga memperbesar kredit UMKM menjadi 20 miliar dari sebelumnya berkisar Rp 500 juta – Rp 10 miliar.
“Ini perubahan yang diharapkan untuk segera dilaporkan ke bapak Presiden,” kata Airlangga,.
(Sendi)
