Musi Rawas | Tintamerah.co.id – Menjadi Kewajiban sebagai wakil Rakyat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Anggota DPRD Dapil 8 melakukan Reses ke Dua guna menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Muratara, Kota Lubuklinggau.
Kegiatan kali ini dilaksanakan di dua wilayah, yakni Musi Rawas tetapnya di Kecamatan Tuah Negeri dan Kabupaten Muratara Kecamatan Rawas Ulu, Senin (18/07/2022).
Reses ini di Koordinator oleh H Toyeb Rekembang, H Solehan Ismail, H A. Gani Sunit, H. Novian Fauzi, H.M Subhan dan Hj. Rita Suryani, dilaksanakan pada tanggal 11 Juli hingga 18 Juni 2022.
Koordinator Reses Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 8 Toyeb Rekembang meminta kepada konstituen agar menyampaikan aspirasinya kepada mereka guna dapat ditindak lanjuti di tingkat provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).
“Mulai dari infrastruktur, listrik UMKM dan Pendidikan boleh disampaikan, jadi nanti kita akan membawanya pada sidang paripurna untuk di tindak lanjuti,” ungkap Alumni HMI itu.
Ditempat yang sama, Anggota DPRD Provinsi Sumsel H M. Subhan menerangkan pertanyaan masyarakat mengenai turunnya harga TBS Sawit ada beberapa faktor, termasuk covid -19 dan di tutupnya expor hingga adanya pungutan liar yang tidak bertanggung jawab.
“Kita mewakili masyarakat dari komisi 2 DPRD Provinsi Sumsel telah melakukan kenker ke DPR RI untuk menyelamatkan harga TBS sawit,” ucapnya.
Sementara, Anggota DPRD Provinsi Sumsel Dapil 8 Solehan Ismail mengatakan kegiatan reses guna mendengar aspirasi masyarakat langsung, namun dari sekian banyak aspirasi yang diterima menonjol ke infrastruktur dan pendidikan.
“Saya menyimak dari aspirasi yang ada masyarakat meminta pembangunan pagar sekolah dan MCK, semua dapat kita bantu namun ada jenjang. Sebab kewenangan kita adalah SMA dan SMK saja. Namun tidak menutup kemungkinan nantinya akan kita perintahkan dinas terkait kabupaten untuk menindak lanjuti,” ungkap Solehan.
Angga Siska Pratama Perwakikan Dari Desa Darma Sakti menyampaikan beberapa aspirasinya pada reses kedua DPRD Provinsi Sumsel.
“Seperti jalur penghubung masyarakat sudah mulai rusak, kemudian mengenai permasalahan hasil perkebunan kurang stabil tidak sesuai dengan harga pupuk, seharusnya kalau harga hasil perkebunan turun pupuk juga harus turun. Agar masyarakat tidak menjerit,” jelasnya.
Japarin salah seorang Suku Anak Dalam (SAD) mengatakan pada kegiatan reses ke 2 meminta kepada anggota DPRD Provinsi Sumsel untuk pembangunan musolah serta
Rumah adat suku Anak Dalam (SAD).
“Mohon untuk direalisasikan saja kalau bisa untuk pembangunan rumah adat, mengingat itu cukup penting di desa kami maupun kabupaten,” ungkapnya.
(***)
