PALI | tintamerah.co -, Tabir gelap yang menyelimuti operasional Pertamina EP Hulu Rokan Zona 4 Adera Field kini bukan lagi sekadar desas-desus di warung kopi. Sorotan tajam Ketua MPC Pemuda Pancasila yang juga menjabat Ketua DPRD PALI yang membidik dugaan praktik mafia proyek dan rekrutmen tenaga kerja berbasis “jalur orang dalam” menjadi konfirmasi atas bobroknya tata kelola di salah satu objek vital nasional tersebut.
Gelombang perlawanan pun mulai mengkristal. Koordinator Front Perlawanan Rakyat (FPR) Kabupaten PALI, Syafri, menegaskan bahwa suara dari lembaga legislatif ini adalah alarm keras akan adanya masalah struktural yang sudah stadium empat.
Bukan Sekadar Isu, Tapi Penindasan Sistematis
Pernyataan Syafri ini sejalan dengan laporan mendalam yang sebelumnya diungkap oleh tintamerah.co dalam ulasan bertajuk “Borok di Tubuh Pertamina Adera: Antara Mafia Proyek dan Titipan Orang Dalam”. Fakta-fakta yang muncul ke permukaan menggambarkan sebuah realitas pahit: proses lelang proyek yang tertutup dan rekrutmen yang mengabaikan kompetensi demi mengakomodasi syahwat kronisme.
“Ketika proses tender tidak lagi kompetitif dan rekrutmen hanya menjadi ajang bagi-bagi jatah, maka prinsip keadilan telah mati di tanah PALI,” tegas Syafri dalam keterangan pers-nya kepada tintamerah.co, Jumat (27/3/2026).
Logika good governance yang seharusnya menjadi napas BUMN seolah menguap begitu saja. Yang tersisa hanyalah aroma amis praktik kotor yang menguntungkan segelintir kelompok, sementara pengusaha lokal yang jujur dan pencari kerja berbakat hanya bisa menjadi penonton di tanah kelahiran mereka sendiri.
Bom Waktu Konflik Sosial
Ketidakadilan ini bukan tanpa risiko. Syafri memperingatkan bahwa Pertamina Adera sedang menabung “bom waktu” berupa kecemburuan sosial yang akut. Jika akses ekonomi dan lapangan kerja dipagari oleh tembok nepotisme, maka gesekan antara masyarakat dan perusahaan tak akan terelakkan.
“Rasa keadilan itu penting. Ketika masyarakat merasa dikhianati oleh sistem yang korup, maka jangan salahkan jika kepercayaan publik runtuh dan berubah menjadi resistensi,” ujar Syafri dengan nada pedas.
Eksploitasi sumber daya alam di Bumi Serepat Serasan seharusnya menjadi berkah, bukan kutukan bagi warga sekitar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kontras yang menyakitkan: minyak diperas dari bawah kaki rakyat, namun kemakmurannya hanya dinikmati oleh mereka yang punya “link” ke dalam lingkaran setan tersebut.
Mendesak Audit Total: Jangan Ada Main Mata!
FPR PALI kini menuntut langkah konkret, bukan sekadar janji manis atau siaran pers normatif. SKK Migas sebagai lembaga pengawas ditantang untuk menunjukkan taringnya. Evaluasi dan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta sistem rekrutmen di Adera Field adalah harga mati.
“Kami butuh transparansi, bukan akrobat regulasi yang menutupi kesalahan. Persoalan ini tidak boleh berlarut-larut atau diselesaikan di bawah meja,” tambah Syafri.
Komitmen untuk memperbaiki sistem harus dibuktikan dengan tindakan nyata—memutus rantai mafia proyek dan membuka pintu rekrutmen selebar-lebarnya bagi putra daerah yang berkompeten, tanpa perlu surat sakti dari pejabat atau orang dalam.
Titik Balik atau Tetap Berkubang Lumpur?
Kini bola panas ada di tangan manajemen Pertamina EP Hulu Rokan Zona 4 Adera Field. Apakah mereka akan terus menutup mata dan membiarkan “borok” ini semakin membusuk, atau berani melakukan pembersihan besar-besaran?
Masyarakat PALI, melalui mata jurnalisme investigatif dan gerakan rakyat, akan terus mengawal. Sebab, di balik setiap barel minyak yang dihasilkan, ada hak rakyat yang harus ditunaikan secara adil dan bermartabat.
“Yang kita butuhkan bukan saling menyalahkan, tapi keberanian untuk membedah borok ini sampai ke akarnya agar sistem kembali berpihak pada rakyat,” pungkas Syafri.
Laporan: Efran | Editor: tintamerah.co
