PALI | tintamerah -, Atmosfer politik dan birokrasi di Bumi Serepat Serasan belakangan ini mendadak pekat dan mencekam. Pasca-penahanan Wakil Bupati Iwan Tuaji oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, riuh rendah suara miring berembus liar ke setiap sudut daerah. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) disebut-sebut sedang diguncang badai hebat: birokrasi dituding tiarap, sinergi Forkopimda dianggap ambyar, dan jeritan rakyat terdengar kian menyayat di tengah hantaman tekanan fiskal yang mencekik daerah.
Di tengah situasi yang carut-marut tersebut, publik bertanya-tanya tentang keberadaan sang nakhoda utama. Sosok nomor satu di PALI, Bupati Asgianto, mendadak “menghilang” dari pandangan publik lokal. Belum menampakkan batang hidungnya sama sekali, apalagi memberikan klarifikasi secara langsung di hadapan masyarakat yang tengah diselimuti kegelisahan. Tudingan miring dan kecaman pun sempat dialamatkan kepadanya. Sebagian pihak menilai sang bupati sengaja bersembunyi di balik punggung jajaran Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) yang dianggap hanya melempar jawaban normatif bahwa atasannya tengah melakukan dinas luar ke Jakarta.
Namun, benarkah Bupati Asgianto lari dari tanggung jawab? Benarkah sang pemimpin tiarap di kala daerahnya diguncang badai?
Ketika panggung publikasi lokal mengira sang bupati tengah menghindar, sebuah gerakan senyap, taktis, dan progresif justru sedang dieksekusi di jantung ibu kota negara. Bupati Asgianto tidak sedang bersembunyi dari kemelut daerah; ia memilih bergerak dalam sunyi, bergerilya memburu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru demi menyelamatkan PALI dari ancaman kebangkrutan fiskal.
Gerilya dalam Sunyi di Ibu Kota
Misteri “menghilangnya” sang Bupati akhirnya terjawab tuntas melalui sebuah agenda krusial di Jakarta. Langkah senyap ini terendus dari dokumen administrasi resmi berupa permohonan kesediaan mengikuti audiensi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pali Anugerah Sejahtera (Perseroda). Tim khusus yang dipimpin langsung oleh Bupati Asgianto melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan jajaran petinggi PT Pertamina Hulu Rokan Regional Satu.
Pertemuan strategis yang berlangsung di Gedung RDXT Place, kawasan Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut menjadi saksi bisu bagaimana kepentingan rakyat PALI diperjuangkan di tingkat pusat. Agenda ini bukan sekadar pertemuan formalitas di atas kertas, melainkan sebuah tindak lanjut nyata dari komitmen bersama Ditjen Migas, SKK Migas, serta jajaran manajemen Pertamina EP di berbagai wilayah kerja lapangan, termasuk Field Pendopo dan Field Adera.
Tidak main-main, diplomasi senyap ini dikawal langsung oleh Anggota Komisi Dua Belas DPR RI Syarif Pasha. Duduk satu meja, Bupati Asgianto berhadapan langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Zona Satu beserta jajaran Vice President, didampingi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten PALI, Kepala Bagian Ekonomi Setda, serta jajaran Komisaris dan Direksi BUMD PT PAS.
Misi utama yang dibawa sangat tegas dan lugas: mengeksekusi percepatan pemanfaatan puluhan sumur minyak tidur (idle well) yang selama ini telantar di hamparan bumi PALI agar dapat segera dikelola secara sah oleh daerah berdasarkan regulasi menteri ESDM terbaru.
Meluruskan Persepsi: Bergerak Secara Silent
Klarifikasi menohok sekaligus jawaban atas segala praduga liar yang berkembang di masyarakat akhirnya disampaikan secara gamblang oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten PALI, Aryansyah. Saat dikonfirmasi langsung oleh tintamerah.co pada Kamis (11/6/2026), Aryansyah meluruskan pandangan skeptis publik yang mengira sang bupati sengaja mematikan radar komunikasinya di tengah krisis wabup.
“Jadi bukan menghilang, tapi secara silent bergerak untuk mendapatkan sumber-sumber PAD bagi Kabupaten PALI,” tegas Aryansyah dengan nada lugas dan penuh keyakinan.
Aryansyah menguraikan bahwa di saat opini publik menuduh birokrasi tiarap dan daerah dalam keadaan kacau, pemerintah daerah justru sedang melakukan penetrasi ekonomi yang masif di luar daerah. Puluhan sumur minyak yang selama ini berstatus menganggur telah disepakati untuk segera diusahakan, sementara puluhan sumur lainnya kini sedang digenjot masuk dalam tahap verifikasi akhir agar bisa segera dikelola melalui mekanisme idle well.
Ketika ditanya mengenai seberapa besar dampak dari gerilya senyap ini terhadap ketahanan finansial daerah, Aryansyah mengungkapkan proyeksi yang sangat menggugah dan menjadi angin segar bagi masa depan PALI.
“Potensi PAD dari sumur-sumur yang bakal masuk ke PALI diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per tahun,” ungkap Kadis LH PALI tersebut.
Menjawab Keraguan dengan Hasil Nyata
Langkah taktis yang dipimpin Bupati Asgianto ini dipastikan berjalan cepat dan tanpa kompromi. Pasca-pertemuan tingkat tinggi tersebut, para pihak langsung tancap gas memasuki tahapan pembukaan data (data opening) yang akan segera dikunci melalui penyusunan dan penandatanganan kesepakatan kontrak kerja sama (Contract Agreement). Targetnya, seluruh pengelolaan sumur minyak ini sudah harus mulai direalisasikan secara nyata menjelang akhir tahun ini.
Melalui sinergi erat antara pemerintah daerah, BUMD, dan PT Pertamina Hulu Rokan Zona 1, optimalisasi sumur tidur ini tidak hanya akan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan energi nasional, tetapi yang paling utama adalah menjadi juru selamat yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta memulihkan kesejahteraan masyarakat PALI yang sempat tertekan.
Bupati Asgianto telah menunjukkan kelasnya sebagai seorang eksekutor. Di saat publik menanti sebuah klarifikasi retoris di depan kamera, ia memilih memberikan jawaban yang jauh lebih bermartabat: sebuah diplomasi senyap di ibu kota yang pulang membawa jaminan ratusan miliar rupiah demi menyelamatkan masa depan daerahnya dari badai fiskal. Sang bupati tidak sedang bersembunyi; ia sedang bertarung untuk rakyatnya dalam sunyi.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
