tintamerahNEWS -, Cukup sudah publik disuguhi sandiwara formalitas dan retorika kosong keberlanjutan pembangunan. Fakta di lapangan tidak bisa lagi ditutupi dengan bedak pencitraan: Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan hari ini resmi memasuki fase “Mati Suri” secara sistemik. Roda pemerintahan ‘empot-empotan’, mental para pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hancur lebur hingga memilih tiarap berjamaah, dan hancurnya sinergi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bukti telanjang bahwa ego sektoral elit telah mengorbankan nasib ratusan ribu rakyat PALI.
Ini bukan sekadar salah urus (mismanagement), ini adalah tragedi kepemimpinan! Prediksi ledakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) fiktif—yang lahir bukan karena efisiensi, melainkan karena ketakutan massal birokrasi dalam mengeksekusi APBD—kini menjadi bom waktu yang siap menghancurkan sisa-sisa urat nadi perekonomian daerah.
Kutukan Korupsi: Ketika “Gedung Kuning” dan “Rumah Dinas” Jadi Horor Birokrasi
Lumpuhnya nyali para pejabat PALI bukanlah tanpa sebab. Birokrasi PALI saat ini sedang terkena serangan stroke psikologis akibat rentetan hantaman penegakan hukum yang beralasan. Gerakan masif Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI yang mengobrak-abrik dan menggeledah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), ditambah tamparan keras dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan yang secara mengejutkan mengamankan Wakil Bupati Iwan Tuaji, sukses menyebarkan teror ketakutan di koridor-koridor dinas.
Efek dominonya menjijikkan: para kepala dinas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hingga PPTK mendadak amnesia terhadap tupoksinya. Mereka lebih memilih mengunci ruangan, menumpuk berkas, dan membiarkan program kerja berdebu demi menyelamatkan leher masing-masing. Jika mereka bersih, mengapa harus sekaku dan setakut itu? Ketakutan yang berlebihan ini justru memicu kecurigaan publik: apakah tata kelola proyek selama ini memang serapuh itu hingga begitu mudah digoyang badai hukum?
Di tengah situasi sekacau ini, di mana sosok Bupati Asgianto? Sang nakhoda seolah mendadak “hilang” dari peredaran strategis. Seperti yang pernah dibongkar secara frontal oleh tintamerah.co dalam ulasan tajam sebelumnya, Bupati Asgianto dilarang keras terus-menerus bersembunyi di balik punggung Kabag Prokopim! Merilis pers rilis normatif atau mendelegasikan jawaban kepada juru bicara di saat daerah diguncang badai sedahsyat ini adalah bentuk pengabaian tanggung jawab (dereliction of duty). Rakyat butuh pemimpin yang berdiri di depan, memulihkan mental birokrasi, bukan pemimpin yang mengisolasi diri di kala krisis memuncak.
Wakil Rakyat Bermental Kerdil: DPRD PALI Ikut Tiarap Demi Amankan Pokir!
Kondisi PALI kian mengenaskan karena lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir pertahanan rakyat justru ikut-ikutan mandul. DPRD Kabupaten PALI kini ikut-ikutan tiarap! Gedung wakil rakyat yang terhormat itu mendadak sunyi dari kritik, sepi dari interupsi, dan mendadak kehilangan taringnya.
DPRD PALI terkesan sengaja mematikan fungsi kontrol (check and balances) mereka karena dicekam ketakutan akut. Mengapa mereka bungkam melihat birokrasi mati suri? Jawabannya sederhana dan memuakkan: mereka takut jatah anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) mereka dihujam dan diubek-ubek oleh Aparat Penegak Hukum (APH)! Alih-alih membela rakyat yang kelaparan, mayoritas para anggota dewan ini memilih bermain aman, menyembunyikan kepala ke dalam pasir, dan membiarkan eksekutif berjalan tanpa arah asal proyek “titipan” mereka selamat dari radar kejaksaan dan kepolisian. Ini adalah pelacuran mandat rakyat yang paling nyata. Ketika eksekutifnya penakut dan legislatifnya pengecut, maka tamatlah riwayat tata kelola PALI!
Mirisnya, fenomena tiarap massal ini memperlihatkan betapa kerdilnya mental para wakil rakyat kita saat ini. Ketika daerah diguncang prahara ekonomi dan hukum, hampir seluruh penghuni gedung parlemen itu mendadak jadi “bisu dan tuli”. Hanya satu dua orang saja yang masih memiliki urat nadi keberanian untuk berdiri kokoh dan konsisten berpihak kepada kepentingan rakyat jelata.
Di tengah sunyinya ruang sidang, publik masih bisa melihat secercah harapan pada sosok Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah. Politisi yang dikenal vokal ini menjadi satu dari segelintir legislator yang tetap konsisten dan kencang bersuara lantang menyuarakan persoalan akar rumput. Di saat rekan-rekannya sibuk mengamankan diri, Firdaus Hasbullah justru langsung pasang badan merespons jeritan emak-emak terkait karut-marut kebutuhan pokok. Informasi terbaru menyebutkan, dirinya akan segera memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) PALI untuk meminta pertanggungjawaban konkret atas kelangkaan yang berujung pada melonjaknya harga gas Elpiji 3 kg di pasaran. Sinyal tegas dari Firdaus ini setidaknya menjadi pembuktian bahwa fungsi pengawasan dewan tidak sepenuhnya mati, meski harus berjuang sendirian di tengah kepungan para pengecut.
Skandal Data UKPBJ PALI: Progres “Siput” di Tengah Tahun Anggaran
Ketakutan massal dan aksi mogok kerja terselubung para pejabat OPD ini terkonfirmasi secara akurat dan matematis melalui data resmi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda PALI. Saat dikonfirmasi langsung oleh tim tintamerah.co di ruang kerjanya pada Rabu (10/6/2026), Kepala UKPBJ PALI, Sephy Hendika Putra Masalan, membongkar angka-angka yang memilukan bagi masa depan infrastruktur PALI.
Dari rekaman wawancara, Sephy Hendika secara blak-blakan memaparkan realita lelang yang mandek:
“Hingga saat ini, dokumen paket yang baru dimasukkan oleh OPD ke UKPBJ tercatat hanya 37 paket, yang terdiri dari 15 paket konsultan dan 22 paket konstruksi. Dari jumlah yang sangat minim itu, paket yang telah dinyatakan selesai diproses baru mencapai 26 paket, dengan rincian 8 paket konsultan dan 18 paket konstruksi. Kami di UKPBJ pada prinsipnya bekerja secara normatif dan prosedural berdasarkan dokumen pengajuan yang diserahkan oleh masing-masing OPD. Cepat atau lambatnya proses lelang sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kesiapan admistrasi OPD dalam melimpahkan paket program mereka ke sistem,” ungkap Sephy Hendika Putra Masalan dengan nada tegas.
Pernyataan ini adalah tamparan keras bagi kepala-kepala OPD di PALI. Memasuki bulan Juni 2026, angka 37 paket lelang adalah bukti sahih bahwa birokrasi sengaja melakukan aksi “tarik rem darurat”. Mereka sengaja memperlambat proses, menahan dokumen, dan enggan melimpahkan proyek ke UKPBJ karena didera paranoia akut.
Progres Pengadaan Barang & Jasa Kabupaten PALI (Per Juni 2026)
| Kategori Paket | Paket Masuk | Paket Selesai | Sisa Proses | Status Birokrasi |
| Konsultan (Perencanaan/Pengawasan) | 15 | 8 | 7 | Mandek/Saling Lempar Lembar Kerja |
| Konstruksi (Fisik/Infrastruktur) | 22 | 18 | 4 | Gagap Eksekusi/Takut Target Kejari |
| Total Keseluruhan | 37 | 26 | 11 | Krisis Akselerasi Pembangunan |
Sinergi Forkopimda Ambyar: Kritik Pedas dan Tamparan Keras Aktivis PMII
Kehancuran PALI semakin lengkap akibat rusaknya komunikasi politik di tingkat elit. Sinergi Forkopimda PALI di bawah kepemimpinan Bupati Asgianto dinilai bukan lagi sekadar renggang, melainkan sudah hancur lebur (broken coordination).
Kritik tanpa ampun diledakkan oleh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PALI, Edo Saputra, pada Rabu (10/6/2026). Kepada tintamerah.co, aktivis muda ini membongkar kepalsuan hubungan antarlembaga di PALI yang dinilainya hanya kosmetik administratif.
“Publik tentu memiliki hak untuk menilai dan mengamati pola komunikasi antarlembaga negara di daerah. Sepanjang yang saya amati, sangat jarang terlihat Bupati bersama Kapolres dan Kejari duduk dalam satu forum yang secara khusus menunjukkan adanya sinergi, silaturahmi kelembagaan, atau pembahasan agenda strategis pembangunan daerah. Ini tentu menjadi perhatian karena koordinasi lintas institusi merupakan kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,” cerus Edo Saputra dengan nada tinggi.
Edo membongkar fakta memalukan bahwa simbol kekompakan tiga pilar daerah (Bupati, Kapolres, Kejari) hanya terlihat satu atau dua kali, itu pun dalam acara “nebeng” alias kegiatan yang diinisiasi pihak lain seperti kunjungan Pangdam dan HUT PALI ke-13.
“Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata persoalan personal, melainkan persoalan tata kelola. Ada apa sehingga sinergi antara kepala daerah dan aparat penegak hukum tidak tampak secara kuat di hadapan publik? Pertanyaan ini penting dijawab karena menyangkut persepsi masyarakat terhadap soliditas pemerintahan daerah dalam menjalankan fungsi pembangunan dan pengawasan,” cecar Edo.
Dampak dari dinginnya hubungan para petinggi ini merembes bak racun ke tingkat bawah. Ketika Bupati dan Aparat Penegak Hukum (APH) terlihat berjalan sendiri-sendiri, OPD kehilangan payung hukum dan kepastian koordinasi.
“Dalam perspektif birokrasi, OPD membutuhkan kepastian koordinasi dan kepastian hukum. Jika hubungan antarlembaga tidak terbangun secara kuat dan tidak ditunjukkan secara terbuka kepada publik, maka tidak menutup kemungkinan muncul rasa khawatir dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, proses administrasi dan pelaksanaan program pembangunan bisa berjalan kurang optimal karena para pejabat lebih fokus menghindari risiko daripada menghasilkan inovasi pelayanan,” tutup Edo Saputra tanpa tedeng aling-aling.
Kejahatan Sistemik: Rakyat Dipaksa Mati Kelaparan di Lumbung Sendiri
Ketika para pejabat penakut memilih tiarap untuk menyelamatkan diri, dewan perwakilan rakyatnya mandul demi mengamankan pundi-pundi pokir, dan para elit politik sibuk mempertahankan ego kelembagaan mereka, rakyat PALI dipaksa menjadi martir yang berdarah-darah.
Akibat mandeknya realitas proyek dari data UKPBJ di atas, sirkulasi uang di Kabupaten PALI mampet total. Di tengah tekanan fiskal daerah yang sudah megap-megap, keputusan bersama untuk menahan anggaran dan menghentikan pengawasan adalah bentuk kejahatan ekonomi terhadap rakyat sendiri! Daya beli masyarakat PALI terjun bebas ke titik terendah. Pasar-pasar tradisional di Talang Ubi dan sekitarnya sepi bak kuburan, pedagang menjerit karena barang dagangan membusuk, dan perputaran ekonomi makro daerah macet.
Rakyat PALI hari ini dicekik oleh kemiskinan struktural yang diciptakan langsung oleh ketidakmampuan bupatinya dalam memimpin, kebebalan dewan dalam mengawasi, dan ketakutan para pejabat dalam mengeksekusi hak-hak rakyat.
Kesimpulan Radikal tintamerah.co
Kabupaten PALI tidak sedang baik-baik saja. PALI sedang menuju kehancuran tata kelola yang brutal. Jika Bupati Asgianto masih memilih taktik “tiarap”, jika para anggota DPRD PALI masih memelihara mental pengecut demi melindungi pokir, dan semua pihak gagal mencairkan hubungan beku dengan Kapolres serta Kajari PALI, maka sebaiknya kibarkan bendera putih. Jangan korbankan sisa martabat kabupaten ini dan isi perut rakyat hanya demi memelihara ketakutan dan gengsi politik yang busuk. Keluar, hadapi, bicaralah, atau mundur!
Oleh: Efran | Editor: tintamerah.co
