PALI, tintamerah.co –, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten PALI, Firdaus Hasbullah, baru saja menuntaskan agenda reses di Daerah Pemilihan (Dapil) I Talang Ubi, yang dipusatkan di Gedung Pesos Pertamina Pendopo, Senin (3/8/2026). Dalam serangkaian dialog interaktif dengan konstituen, pria yang akrab disapa FH ini mencatat sejumlah aspirasi mendesak yang menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Rangkuman aspirasi tersebut mencakup kebutuhan dasar, infrastruktur strategis, hingga hambatan birokrasi yang kerap menghambat realisasi pembangunan di lapangan.
Musim Kemarau dan Krisis Air Bersih
Salah satu isu paling menonjol yang dikeluhkan masyarakat adalah dampak musim kemarau yang mulai terasa. Warga di sejumlah desa di Kecamatan Talang Ubi menghadapi ancaman krisis air bersih.
Terkait hal ini, Firdaus Hasbullah menegaskan urgensi penanganan cepat. “Ini kebutuhan mendesak. Kita akan segera sampaikan kepada pihak terkait, dalam hal ini pemerintah daerah melalui OPD teknis, untuk segera mengantisipasi dampak kemarau ini,” ujar Firdaus kepada tintamerah.co usai acara reses.
Ia mendesak agar pemerintah daerah menyuplai air bersih ke titik-titik rawan, khususnya desa-desa yang sangat membutuhkan. Langkah mitigasi ini tidak bisa ditunda karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Infrastruktur: Jalan, Jembatan, dan Akses Jalan Tani
Selain air bersih, sektor infrastruktur masih menjadi aspirasi dominan. Warga mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan yang sangat dibutuhkan untuk mobilitas sehari-hari. Keluhan khusus juga datang dari para petani yang membutuhkan akses jalan usaha tani agar hasil panen dapat didistribusikan dengan lancar.
Firdaus menyadari bahwa kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di Talang Ubi memerlukan perhatian serius pada perbaikan infrastruktur. Namun, ia juga secara transparan menyampaikan kendala yang tengah dihadapi pemerintah daerah.
“Memang saat ini kita mengalami keterlambatan dalam proses tender. Penyerapan anggaran masih cukup minim, baru mencapai angka puluhan persen,” jelas Firdaus.
Keterbatasan anggaran dari pusat menjadi salah satu pemicu lambatnya pembangunan. Meski demikian, Firdaus menegaskan bahwa keterbatasan ini tidak boleh menjadi halangan permanen.
Perjuangan Anggaran dan Regulasi Lahan
Sebagai pimpinan DPRD, Firdaus Hasbullah berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran daerah, terutama untuk memulihkan pemotongan signifikan dari pusat yang berdampak pada tertundanya beberapa aspirasi. “Harapan kita, anggaran bisa kembali normal pada tahun 2027 dan menjadi skala prioritas,” tegasnya.
Lebih dari sekadar anggaran, Firdaus juga menyoroti hambatan regulasi terkait pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Ia secara tegas meminta agar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 42 Tahun 2017 dicabut.
Menurutnya, Pergub tersebut sudah tidak relevan dan menghambat pembangunan. Ia mendorong agar kewenangan dikembalikan ke daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 19 Tahun 2021. Dengan demikian, pembebasan lahan dapat dilakukan oleh tim khusus sehingga tidak merugikan masyarakat maupun pihak perusahaan seperti PT Pertamina dan PT BGP Indonesia.
Kritik Tajam: Absennya OPD dalam Reses
Sorotan tajam Firdaus Hasbullah juga tertuju pada absennya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau leading sector terkait dalam acara reses tersebut. Padahal, kehadiran mereka sangat krusial untuk mendengar langsung keluhan masyarakat dan mencatat teknis usulan pembangunan.
Firdaus mengungkapkan kekecewaannya, mengingat aspirasi yang masuk sangat beragam, termasuk usulan pembangunan di luar pemerintahan seperti pesantren. Ia menekankan pentingnya OPD hadir agar mengetahui mekanisme pengusulan, misalnya melalui proposal ke Kesra, sehingga aspirasi bisa langsung diproses.
“Kita sudah diingatkan oleh KPK untuk mendahulukan anggaran mendesak dan prioritas, termasuk pelayanan dasar. Oleh sebab itulah, OPD perlu hadir, mendengar, dan mencatat lebih jauh sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terlaksana,” pungkas Firdaus dengan nada tegas.
Penutup: Terobosan Konsorsium Migas dan Pembukaan Urat Nadi Ekonomi Regional
Menutup rangkaian agenda penyerapan aspirasi tersebut, Firdaus Hasbullah menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah bukanlah sebuah halangan mati untuk memajukan Kabupaten PALI. Melalui skema kolaborasi yang progresif, optimalisasi peran konsorsium perusahaan migas yang beroperasi di wilayah setempat akan terus didorong melalui Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu percepatan pembangunan infrastruktur rakyat.
Tidak hanya berhenti pada skala lokal, FH juga menggarisbawahi pentingnya diskursus strategis jangka panjang, termasuk memperjuangkan pembukaan akses jalan penghubung vital dari Talang Ubi menuju Kabupaten Musi Rawas. Langkah visioner ini diyakini mampu membuka urat nadi ekonomi regional, memperlancar arus distribusi logistik antardaerah, serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh demi kemajuan PALI ke depan.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
