PALI | tintamerah.co -, Tabir gelap yang menyelimuti operasional Pertamina EP Hulu Rokan Zona 4 Adera Field kini tak lagi sekadar desas-desus di warung kopi. Setelah Ketua MPC Penuda Pancasila Kabupaten PALI yang juga menjabat Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, meledakkan bom kebenaran mengenai gurita nepotisme dan “mafia proyek”, kini giliran kaum intelektual muda angkat bicara. Ketua Himpunan Mahasiswa PALI (HIMAPALI), Akhi Mushola, menegaskan bahwa pernyataan pimpinan legislatif tersebut adalah legitimasi tertinggi atas penderitaan rakyat PALI yang selama ini dianaktirikan di tanah sendiri.
Bagi HIMAPALI, keberanian H. Ubaidillah membongkar praktik “titipan orang dalam” dan dominasi vendor luar bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah “vonis” moral bagi manajemen Pertamina Adera.
Legitimasi Keresahan: Bukan Sekadar Opini, Tapi Realitas Pahit
“Ketika H. Ubaidillah sudah bicara secara terbuka, ini bukan lagi sekadar keluhan sporadis atau opini publik biasa. Ini adalah pengakuan institusional bahwa ada yang busuk di dalam sistem rekrutmen Adera,” tegas Akhi Mushola dalam keterangan pers yang diterima tintamerah.co, Sabtu (28//3/2026).
Menurut Akhi, kesaksian H. Ubaidillah adalah puncak gunung es dari sistem yang telah lama mengangkangi prinsip meritokrasi. Selama bertahun-tahun, generasi muda PALI yang memiliki kualifikasi dan kompetensi harus gigit jari, kalah telak oleh “jalur belakang” yang diduga dikendalikan oleh jejaring nepotisme yang rapi dan terstruktur.
Momentum Evaluasi Total: Lawan atau Tergilas?
Pernyataan keras ini merupakan sambungan dari rentetan borok Pertamina Adera yang belakangan mencuat ke permukaan. Mulai dari dugaan pelanggaran Undang-Undang demi memuluskan vendor luar, hingga seruan “Perlawanan Semesta” yang didengungkan oleh H. Ubaidillah.
HIMAPALI menilai, momen ini harus menjadi titik balik (momentum) untuk melakukan evaluasi total. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi di bawah meja. Akhi menekankan bahwa Pertamina Adera Field Pengabuan harus berani membuka diri untuk diaudit secara menyeluruh terkait sistem tenaga kerja mereka.
“Jika rekrutmen tidak objektif, maka evaluasi adalah harga mati. Kita bicara soal hak hidup warga lokal dan masa depan pemuda PALI. Jangan sampai kekayaan alam kami dikeruk, sementara kami hanya jadi penonton yang dipaksa tunduk pada aturan vendor-vendor nakal,” cetusnya pedas.
Menagih Nyali SKK Migas dan GM PHR Zona 4
HIMAPALI juga menyoroti peran regulator. Akhi mendesak SKK Migas untuk tidak sekadar menjadi penonton pasif dalam drama nepotisme ini. Ia menagih janji tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) yang selama ini hanya manis di atas kertas.
Lebih jauh, ia kembali menyuarakan agar General Manager (GM) PHR Zona 4 segera “turun gunung” untuk memutus tentakel gurita nepotisme yang telah berurat akar di Adera Field. Tanpa tindakan tegas dari pimpinan tertinggi, transparansi yang dijanjikan hanyalah bualan belaka untuk meredam kemarahan massa.
Penutup: Mahasiswa Mengawal, Rakyat Menggugat
Sebagai garda terdepan intelektual, HIMAPALI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ke akar-akarnya. Bagi mereka, ini bukan sekadar kritik musiman, melainkan tanggung jawab moral untuk memastikan keadilan sosial hadir di Bumi Serepat Serasan.
“Kami tidak akan diam melihat sistem yang tidak sehat ini terus berjalan. Kepercayaan publik sudah berada di titik nadir. Hanya ada satu jalan untuk memperbaikinya: Bersihkan Adera dari mafia proyek dan titipan orang dalam sekarang juga!” pungkas Akhi dengan tegas.
Konfirmasi Terhambat Dinding Bisu
Terkait rentetan temuan dan tudingan miring yang mengarah ke Pertamina EP Adera Field Zona 4, redaksi tintamerah.co telah melakukan upaya konfirmasi dan permintaan klarifikasi, Jumat (27/3/2026). Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PHR Zona 4 maupun SKK Migas Perwakilan Sumbagsel cenderung memilih bungkam dan belum memberikan jawaban resmi yang komprehensif terkait dugaan gurita nepotisme dan mafia proyek yang kian benderang di mata publik.
Sikap diam para pemangku kebijakan ini justru kian mempertebal kecurigaan publik bahwa ada persoalan sistemik yang sedang berusaha ditutupi di balik operasional ladang minyak di Bumi Serepat Serasan.
Laporan: Efran | Editor: tintamerah.co
