tintamerahNEWS -, Sebuah pernyataan menarik terlontar dari Bupati PALI, Asgianto, dalam acara buka puasa ramadhan 1447 H bersama insan pers baru-baru ini. Di tengah badai pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai angka fantastis Rp449 miliar—atau hampir sepertiga dari total APBD PALI—Asgianto menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga alokasi anggaran publikasi media.
“Kalau kamu berkaca dengan OI (Ogan Ilir), berkaca OKI (Ogan Komering Ilir), karena saya berteman semua dengan Bupati 17 Kabupaten/Kota itu. Alhamdulillah yang Kominfo PALI masih ada. Kalau di tempat lain sudah ‘Nol Galo’ (tidak ada lagi), malah OKI itu kondisinya sekarang dua bulan tidak gajian,” ujar Asgianto di hadapan para jurnalis di Pendopoan Rumah Dinas Bupati PALI, Senin (9/3/2026).
Kalimat “Di tempat lain sudah nol” bukan sekadar perbandingan administratif, melainkan sebuah pernyataan politik yang kuat. Di saat banyak daerah memilih untuk memangkas habis anggaran kemitraan media demi menutupi defisit, PALI mencoba mengambil jalan yang berbeda.
Bukan Sekadar Anggaran, Tapi Napas Demokrasi
Langkah Asgianto untuk tetap mempertahankan anggaran publikasi, meski harus berbagi dengan beban pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menelan biaya Rp189 miliar, patut diapresiasi.
Dengan menyebut daerah lain sudah “nol”, Asgianto secara tidak langsung mengatakan bahwa bagi Pemkab PALI, pers bukanlah beban, melainkan mitra strategis dalam penyebarluasan informasi pembangunan.
Meskipun APBD sedang “terluka” akibat pemotongan pusat, pemerintah daerah berusaha melakukan pembagian yang rata (proporsional) ke seluruh dinas, termasuk Kominfo, agar fungsi publikasi tetap berjalan.
Sikap blak-blakan Bupati mengenai kondisi keuangan daerah merupakan bentuk kejujuran publik. Hal ini penting agar insan pers memahami batasan kemampuan daerah tanpa harus merasa ditinggalkan.
Tantangan Ke Depan: Efektivitas di Tengah Keterbatasan
Namun, pernyataan “masih ada” juga membawa konsekuensi. Dengan anggaran yang terbatas, tantangan kini beralih ke Dinas Kominfo PALI. Bagaimana mengelola anggaran yang tidak lagi “gemuk” tersebut agar tetap efektif dan tepat sasaran?
Transparansi dalam distribusi anggaran publikasi menjadi kunci. Jangan sampai anggaran yang sudah susah payah dipertahankan oleh Bupati ini, justru tidak terserap dengan adil atau hanya dinikmati segelintir pihak.
Kesimpulan
Pernyataan Asgianto adalah angin segar bagi ekosistem media di Kabupaten PALI. Di saat daerah tetangga mulai “menyerah” pada keadaan fiskal, PALI menunjukkan bahwa sinergi dengan pers adalah investasi, bukan sekadar biaya.
Kini tinggal bagaimana insan pers menjawab keberpihakan tersebut dengan karya jurnalistik yang berkualitas, kritis, dan tetap mendukung pembangunan Bumi Serepat Serasan. Karena pada akhirnya, “sedikit cukup, banyak kurang” tergantung bagaimana kita mensyukuri dan mengelolanya.
Oleh: Efran
