PALI | tintamerah.co -, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan terus bergerak taktis dan agresif dalam menjaga konsistensi penurunan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Bumi Serepat Serasan. Menghadapi tantangan pembangunan tahun anggaran 2026, Bappeda PALI tidak lagi sekadar mengandalkan program seremonial, melainkan langsung menghantam akar persoalan melalui intervensi data yang presisi serta pemberdayaan ekonomi riil di tingkat akar rumput.
Kepala Bappeda Kabupaten PALI, Hj. Rina Anggraini, ST., MT., menegaskan bahwa mempertahankan tren positif penurunan kemiskinan memerlukan komitmen radikal dari seluruh elemen pemerintahan. Berdasarkan rekam jejak capaian makro daerah, Kabupaten PALI sebenarnya telah mencatatkan progres yang sangat signifikan. Angka kemiskinan di PALI terbukti menyusut drastis dari 11,76 persen pada tahun 2022, melorot ke angka 10,91 persen (2023), merosot lagi ke 9,87 persen (2024), hingga berhasil menyentuh angka tunggal 9,27 persen pada akhir tahun 2025.
“Kita tidak boleh terlena dengan penurunan angka ini. Tantangan ke depan justru semakin berat untuk menyasar kantong-kantong kemiskinan ekstrem yang tersisa di tingkat kecamatan hingga pelosok desa,” tegas Hj. Rina Anggraini saat memberikan jawaban resmi kepada tintamerah.co, Jumat (5/6/2026) terkait evaluasi strategis program kerja Bappeda PALI 2026.
Strategi Tempur Akhiri Kemiskinan Ekstrem: Data Valid & Pemberdayaan Riil
Menjawab pertanyaan krusial mengenai strategi menjaga konsistensi penurunan kemiskinan ekstrem di tingkat kecamatan, Bappeda PALI telah memetakan tiga langkah taktis utama yang wajib dieksekusi secara terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah (PD):
- Pemutahiran Data Garis Depan: Bappeda PALI mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan verifikasi secara ketat dan memutakhirkan data masyarakat miskin ekstrem langsung dari tingkat desa dan kelurahan. Validasi berlapis ini bertujuan agar seluruh program bantuan, jaminan sosial, dan stimulus ekonomi berjalan lebih efektif, transparan, serta tepat sasaran tanpa salah sasaran.
- Dongkrak Ekonomi Lewat “Satu Desa Satu Produk” (One Village One Product): Guna meningkatkan pendapatan langsung dan kemandirian ekonomi masyarakat, fokus program tahun 2026 diarahkan pada penguatan sektor UMKM, pelatihan keterampilan kerja yang aplikatif, serta dukungan penuh pada sektor pertanian daerah.
- Perlindungan Pekerja Rentan & Sinkronisasi Total: Pemerintah Kabupaten PALI tidak ingin masyarakat yang sudah keluar dari zona kemiskinan kembali jatuh miskin akibat risiko kerja. Oleh karena itu, skema jaminan sosial diperkuat melalui dukungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Di saat yang sama, Bappeda melakukan sinkronisasi vertikal agar program daerah tegak lurus dan saling mendukung dengan program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta Pemerintah Pusat.
Investasi Manusia: Kunci Utama APBD 2026
Langkah agresif Bappeda PALI dalam mengikis kemiskinan ekstrem ini menjadi jawaban logis atas kebijakan fiskal daerah yang sebelumnya telah diulas oleh tintamerah.co. Dalam laporan terdahulu bertajuk “Gempur Kemiskinan dan Stunting, Bappeda PALI Kunci 349 Persen APBD 2026 untuk Investasi Manusia”, diketahui bahwa Bappeda PALI secara berani mengunci porsi perencanaan terbesar—yakni mencapai 34,9 persen dari total APBD—khusus untuk sektor penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Hj. Rina Anggraini memaparkan bahwa sektor ini menjadi prioritas mutlak karena indikator kemiskinan, stunting, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi merupakan variabel yang saling beririsan dan saling mendukung. Keberhasilan intervensi pada sektor ini terbukti linier dengan meroketnya IPM PALI dari 67,89 (2022) menjadi 70,55 (2025), serta pertumbuhan ekonomi yang melesat ke angka 5,02 persen pada tahun 2025.
Namun, komitmen fiskal yang besar ini menuntut eksekusi lapangan yang cepat. Melalui laporan tintamerah.co lainnya yang berjudul “Menembus Target 2026, Bappeda PALI Pacu Realisasi Fisik dan Serapan Anggaran Program Strategis”, Bappeda mengakui bahwa hingga pertengahan tahun 2026, realisasi fisik dan serapan anggaran program strategis masih berada di kisaran 25 hingga 40 persen karena mayoritas kegiatan fisik masih dalam tahap pelaksanaan awal dan penyesuaian teknis di lapangan.
Untuk itu, momentum paruh kedua tahun 2026 ini akan dimanfaatkan Bappeda sebagai fungsi koordinator perencanaan untuk memperketat monitoring, mengendalikan capaian indikator, serta memastikan seluruh jajaran Perangkat Daerah mengejar ketertinggalan serapan anggaran. Langkah tegas ini diambil agar program-program besar, mulai dari pemantauan proyek jalan mantap penghubung antar-kecamatan, peningkatan fasilitas rujukan RSUD Talang Ubi, hingga validasi kemiskinan ekstrem di tingkat desa, selesai tepat waktu dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten PALI.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
