PALI | Tintamerah.co.id – Beberapa hari yang lalu sejumlah karyawan perkebunan sawit PT Proteksindo Utama Mulia Divisi I Desa Sungai Ibul Kecamatan Talang Ubi ini mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menuntut pembayaran gaji dan THR yang belum dibayar pihak perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PALI Usman Dani menjelaskan bahwa sudah beberapa melakukan pertemuan mediasi dengan Perusahaan PT PUM.
“Setelah beberapa kali melakukan pertemuan untuk mediasi dan sudah ada kesepakatan bersama dari pihak perusahaan maupun pekerja untuk pembayaran THR dan gaji melalui hasil jual aset seperti penjualan pupuk dan hasil panen, namun pihak perusahaan justru mengingkari kesepakatan,” kata Usman saat dibincangi tintamerah.co.id diruang kerjanya, Rabu (16/06/21).
Setelah itu timbul tuntutan lain lagi karena dari pihak perusahaan tidak menepati janji Disnakertrans PALI kembali melakukan pertemuan lagi.
“Karena belum ada mediator baru ada calon mediator, jadi untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut secara undang-undang kami meminta bantuan dari Disnakekertrans Provinsi dan pengawas mediator, setelah itu di rekomendasi oleh Disnakertrans provinsi mengutus dari perwakilan Prabumulih, hasil dari pertemuan ini membuat kesepakatan baru,” jelasnya.
Menurut Usman, perusahaan yang tidak membayar upah kepada karyawannya dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana.
“Karena ada pengaduan baru dari Desa Sungai Ibul, kasus ini sudah di tangani oleh mediator Prabumulih dan pengawas Disnakertrans Provinsi, PALI tidak berhak lagi, untuk tindakan hukum sesuai undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 ada sangsi administrasi dan sangsi pidana dari 1 tahun sampai 4 tahun penjara jika tidak memenuhi pembayaran upah, secara kedinasan tidak bisa memberi sangsi, yang berhak pihak pengawas dari provinsi, jadu kasus ini sudah di tangani pihak pengawas dari provinsi,” tutupnya.
Laporan : Efran
