PALI | tintamerah.co -, Genderang perang terhadap arogansi korporasi akhirnya ditabuh keras dari kursi legislatif. Ketua DPRD Kabupaten PALI, H. Ubaidillah, meledak dalam amarah yang tak tertahankan saat menyoroti borok operasional PT Musi Hutan Persada (MHP) yang kian hari kian “mencekik” kenyamanan dan keselamatan rakyat PALI.
Dalam pernyataan yang membakar kepada tintamerah.co, Senin (30/3/2026), Ubaidillah tidak lagi menggunakan bahasa birokrasi yang halus. Ia menghantam manajemen MHP dengan rentetan kalimat pedas yang menuntut pertanggungjawaban mutlak atas hancurnya infrastruktur dan hilangnya nyawa warga.
“Haram Tawar-Menawar, Bangun Flyover atau Tutup Jalur!”
Sorotan tajam tertuju pada titik maut Simpang Raja menuju Simpang Rasowo. Ubaidillah menegaskan bahwa MHP telah terlalu lama “memperkosa” jalan umum demi pundi-pundi keuntungan perusahaan, tanpa mempedulikan aturan perundang-undangan.
“Seyogyanya mereka patuh undang-undang! Bangun flyover! Tidak ada tawar-menawar lagi, saya tegaskan: BANGUN FLYOVER! Mereka ini sudah terlalu banyak merugikan masyarakat. Jangan hanya mau ambil untung di tanah kami tapi meninggalkan bangkai jalan dan debu menderita bagi rakyat!” gertak Ubaidillah dengan nada berapi-api.
Menurutnya, perlintasan Simpang Raja adalah urat nadi warga yang dikangkangi oleh armada logging raksasa MHP. Membiarkan truk-truk itu melintas di jalan umum tanpa jembatan khusus adalah bentuk penghinaan terhadap kedaulatan daerah.
Sindir “Dishub Mandul” dan Skandal Hibah Lahan
Tak hanya MHP, Ubaidillah juga mengirim “peluru panas” ke arah Pemerintah Kabupaten PALI, terutama Dinas Perhubungan (Dishub) yang dinilai melempem dan kehilangan taji di hadapan raksasa kayu tersebut.
“Saya minta Dinas Perhubungan jangan diam saja! Bertindak tegas! Jangan ada main mata. Pemerintah harus keras terhadap MHP. Kami tidak peduli itu jalan Provinsi atau bukan, yang melewatinya adalah rakyat Kabupaten PALI yang kami wakili. MHP wajib bertanggung jawab penuh atas kerusakan jalan itu!” tegasnya.
Pernyataan ini seolah mengonfirmasi kecurigaan publik terkait skandal hibah lahan 9 hektar yang diduga menjadi “bungkam” bagi otoritas setempat untuk menindak armada tronton MHP yang masih leluasa menjajah kota Pendopo.
Roda Maut MHP: Aspal yang Basah oleh Darah Rakyat
Ubaidillah menegaskan bahwa DPRD memegang data lengkap mengenai daftar dosa MHP di lapangan. Hal ini merujuk pada rentetan laporan tintamerah.co yang merekam jejak hitam perusahaan:
- Tumbal Nyawa: Dari darah pelajar SMP yang tumpah di aspal hingga nyawa warga yang melayang di bawah roda raksasa, semua menjadi bukti bahwa “Raja Hutan” ini telah berubah menjadi “Malaikat Maut” di jalanan.
- Kebohongan Aturan: Klaim MHP soal sanksi bagi driver nakal dianggap hanya isapan jempol belaka, karena di lapangan, teror tronton logging tetap menghantui jalanan umum tanpa ada perubahan signifikan.
- Infrastruktur Hancur Lebur: Jalur Simpang Raja hingga Simparasowo kini tak ubahnya kubangan kerbau akibat beban muatan yang melampaui kapasitas jalan.
“Kami punya data! Kami akan panggil mereka, kami klarifikasi semua pengaduan ini. Benar atau tidak kelakuan mereka di lapangan, kami pegang datanya. MHP jangan coba-coba berkelit!” tantang Ubaidillah.
Pesan Terakhir untuk Manajemen MHP
Ketua DPRD PALI ini menutup pernyataannya dengan peringatan terakhir yang sangat keras bagi manajemen MHP.
“Saya pesankan selaku Ketua DPRD, segera perbaiki setiap jengkal jalan yang rusak akibat mobil logging kalian! Kami tidak akan tinggal diam melihat rakyat menderita sementara kalian berpesta di atas kerusakan daerah kami. Tunggu langkah tegas kami jika ini diabaikan!” pungkasnya menutup wawancara.
Kini bola panas ada di tangan PT MHP dan Pemerintah Daerah. Apakah mereka akan terus “bermesraan” di atas penderitaan rakyat, atau akhirnya tunduk pada perintah konstitusi untuk membangun flyover dan memperbaiki jalan? Rakyat PALI tidak butuh janji, rakyat butuh bukti!
MHP Bungkam? Surat Konfirmasi tintamerah.co Belum Dibalas
Sikap tertutup ditunjukkan oleh manajemen PT Musi Hutan Persada (MHP). Hingga Selasa berita ini diturunkan raksasa perusahaan logging tersebut belum memberikan jawaban resmi terkait surat permohonan wawancara dan konfirmasi tajam yang dilayangkan redaksi tintamerah.co, Selasa (31/3/2026)
Surat yang berisi poin-poin krusial mengenai tuntutan Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, terkait kewajiban membangun flyover dan pertanggungjawaban kerusakan jalan Simpang Raja – Simpang – rasau itu seolah menguap begitu saja di meja manajemen MHP.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
