PALI | tintamerah.co -, Kesabaran para wakil rakyat di Bumi Serepat Serasan nampaknya sudah mencapai titik nadir. Tragedi kecelakaan maut yang kembali melibatkan armada pengangkut kayu milik PT Musi Hutan Persada (MHP) dan merenggut nyawa warga lokal baru-baru ini, memicu reaksi keras dan tajam dari kursi pimpinan DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.
Wakil Ketua DPRD PALI, H. Kristian, dengan nada bicara yang tidak lagi berkompromi, melayangkan kecaman pedas terhadap operasional perusahaan raksasa tersebut. Ia menilai nyawa masyarakat PALI seolah-olah tidak ada harganya di hadapan kepentingan bisnis kayu yang melintasi jalanan Bumi Serepat Serasan.
“Jalan Bukan Milik Perusahaan!”
Dengan lugas, Kristian menegaskan bahwa jalan-jalan di wilayah PALI dibangun untuk mobilitas warga, bukan sebagai lintasan maut bagi armada-armada bertonase berat yang kerap abai terhadap keselamatan. Ia menyoroti bagaimana iring-iringan truk kayu ini telah lama menjadi momok menakutkan bagi pengguna jalan lainnya.
“Sudah berapa banyak lagi nyawa yang harus dikorbankan? Rakyat kami tewas di tanah mereka sendiri oleh kendaraan yang hanya lewat mencari keuntungan,” ungkapnya dengan nada bicara yang menuntut pertanggungjawaban nyata saat dihubungi tintaemrah.co, Jumat (20/2026).
Tuntutan Keras: Evaluasi atau Berhenti!
Tidak sekadar mengecam, Politisi PDIP ini meminta pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah ekstrem. DPRD PALI mendesak agar seluruh izin lintasan armada PT MHP di wilayah kabupaten dievaluasi secara menyeluruh, bahkan jika perlu, dihentikan sementara hingga ada jaminan keselamatan yang konkret.
DPRD PALI tidak ingin lagi mendengar alasan-alasan teknis atau sekadar ucapan belasungkawa dari pihak manajemen. Kristian menekankan bahwa perusahaan sebesar PT MHP seharusnya memiliki standar keamanan yang jauh lebih ketat dan tidak mengabaikan kelayakan kendaraan serta kompetensi pengemudinya di lapangan.
Tragedi yang Terus Berulang
Kritik tajam ini muncul bukan tanpa alasan. Rentetan kecelakaan yang melibatkan armada perusahaan tersebut dianggap sudah menjadi pola yang sangat mengkhawatirkan. Kristian melihat adanya ketimpangan antara keuntungan yang diraup perusahaan dengan risiko kematian yang harus dihadapi oleh warga PALI setiap kali mereka keluar rumah.
“Kami tidak akan diam. Ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas biasa, ini adalah masalah kemanusiaan dan martabat warga PALI yang terancam di rumahnya sendiri,” tegas Kristian menutup pernyataannya.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah dan manajemen PT MHP. Akankah suara keras dari gedung wakil rakyat ini mampu menghentikan laju roda maut di jalanan PALI, ataukah nyawa warga akan terus menjadi “biaya” yang harus dibayar demi kelancaran bisnis kayu?.
Tintamerah.co sudah berusaha menghubungi Kadishub PALI, manajemen PT. MHP, dan Humas pereusahaan serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten PALI mengenai armada angkutan kayu MHP masih melintas di jalanan pusat Kota Pendopo, Jumat (20/3/2026). Hingga berita ini diturunkan, belum ada satupun pihak yang memberikan jawaban.
Laporan: Efran
