PALI | tintamerah.co -, Aroma ketupat dan jabat tangan hangat di momentum Idulfitri biasanya menjadi simbol kemenangan. Namun, bagi masyarakat Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), foto bersama dua tokoh besar—Asgianto dan Heri Amalindo—di bawah fasilitasi pimpinan DPRD PALI, menyisakan sebuah tanya besar: Apakah ini awal perubahan, atau sekadar drama politik musiman?
Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten PALI tidak ingin terbuai oleh narasi “persatuan” yang meluap di media sosial. Sekretaris DPD PGK PALI, Rawan, memberikan tamparan keras di tengah suasana hangat tersebut. Meski mengapresiasi langkah Ketua DPRD H. Ubaidillah dan Wakil Ketua II Firdaus Hasbullah dalam mencairkan kebekuan politik, Rawan menegaskan bahwa rakyat tidak kenyang hanya dengan melihat foto elit yang tersenyum.
“Jangan Hanya Jadi Panggung Foto Senyum”
Rawan membedah realitas pahit yang kontras dengan kemesraan para pemimpin. Baginya, jembatan komunikasi politik yang dibangun pimpinan DPRD harus segera bertransformasi menjadi jembatan fisik yang menghubungkan desa-desa terisolasi di PALI.
“Silaturahmi ini tentu kita apresiasi. Tapi jangan sampai ini hanya jadi panggung politik foto senyum dan narasi persatuan, sementara rakyat masih berkutat dengan persoalan yang sama dari tahun ke tahun,” tegas Rawan dengan nada bicara yang menghujam dalam keterangan pers yang diterima tintamerah.co, Selasa (24/3/2026).
Kritik ini bukan tanpa alasan. PGK menyoroti potret PALI yang seolah jalan di tempat. Masalah infrastruktur yang carut-marut, minimnya lapangan kerja, hingga lambannya realisasi pembangunan menjadi “warisan” yang terus berpindah tangan tanpa solusi konkret.
Warisan Masalah dan Krisis Kepercayaan
Bagi PGK, PALI sedang mengalami kejenuhan politik. Dari satu periode ke periode berikutnya, wajah-wajah pemimpin boleh berganti, namun “penyakit” daerahnya tetap sama. Rawan menyindir keras bahwa persatuan elit seringkali tidak linear dengan kesejahteraan masyarakat bawah.
“Jangan sampai yang bersatu hanya elitnya,” sindirnya.
Ia menilai masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Jika pertemuan tokoh-tokoh besar ini tidak menghasilkan gebrakan nyata, maka rekonsiliasi tersebut tak lebih dari sekadar upaya “mempercantik masalah” tanpa berniat menyembuhkannya.
Menanti Bukti, Bukan Janji
Publik kini berdiri di persimpangan jalan. Pertemuan Asgianto dan Heri Amalindo adalah momentum besar, sekaligus ujian integritas bagi pimpinan DPRD yang memfasilitasinya. Menurut Rawan, meraka harus berkomitmen yang terukur, bukan sekadar janji lisan. Risikonya, jika gagal, runtuhnya kepercayaan publik terhadap institusi politik di PALI. Ia berharap ada kolaborasi nyata yang mampu mendobrak stagnasi pembangunan.
“Ini momentum besar, tapi juga ujian besar. Jangan sampai ini hanya jadi sejarah foto bersama, bukan sejarah perubahan,” ujar Rawan menutup pernyataannya.
PGK PALI menegaskan posisi mereka: mereka akan menjadi yang terdepan dalam memberi apresiasi jika kerja nyata terlihat, namun mereka juga akan menjadi alarm yang paling bising jika pertemuan elit ini berakhir sebagai seremoni kosong di meja makan.
Rakyat PALI tidak butuh dekorasi politik; mereka butuh bukti di atas aspal dan piring nasi mereka.
Lapora: Efran | Editor: tintamerah.co
