Palembang, tintamerah.co.id -Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Drs H Edward Candra MH mewakili Gubernur H. Herman Deru menghadiri dalam Rapat Paripurna XV DPRD Sumsel, Rabu (11/6/2025).
Agenda rapat kali ini adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie. Sebanyak sembilan fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terkait pelaksanaan APBD yang telah berjalan.
Fraksi Partai NasDem yang diwakili oleh Ade Pramanja menyampaikan persetujuannya terhadap Raperda tersebut. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemprov Sumsel dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Capaian ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Namun, ini bukan akhir. Masih banyak yang harus dicapai melalui pengelolaan anggaran yang lebih baik,” ujar Ade.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Syarif Hidayatulah Askolani Puta menyoroti pentingnya transparansi dalam penerimaan siswa baru di wilayah Sumsel. Ia menekankan perlunya tindakan tegas terhadap oknum kepala sekolah yang tidak menjalankan proses penerimaan secara terbuka.
“Berikan sanksi tegas kepada kepala sekolah yang tidak transparan dan membuat proses penerimaan siswa baru menjadi kacau,” tegas Syarif.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, H. Primani Putra, menyampaikan sorotannya terhadap dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) yang terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, fenomena ini harus menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan anggaran ke depan.
“Dana silpa perlu kita cermati bersama dan menjadi refleksi agar proses perencanaan anggaran ke depan lebih adaptif dan akurat,” ujarnya.
Selain itu, beberapa fraksi lainnya menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka menilai bahwa Sumsel memiliki potensi besar dalam sektor pajak daerah, retribusi, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, yang seharusnya bisa dikelola lebih maksimal.
Fraksi-fraksi berharap Pemprov Sumsel tidak hanya mempertahankan kinerja pengelolaan anggaran, tetapi juga meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor yang berpotensi mendongkrak PAD demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Rapat paripurna ini menjadi momen penting bagi Pemprov Sumsel dalam mendengar langsung kritik, saran, dan apresiasi dari lembaga legislatif sebagai bentuk kontrol dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan. (YL/ADV)
