PRABUMULIH | tintamerah.co -, Sikap bungkam manajemen Petro Prabu terkait isu biaya pemasangan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebesar Rp 4,5 juta yang meresahkan warga Prabumulih akhirnya menemui titik terang. Setelah sempat melempar tanggung jawab, Direktur Utama (Dirut) PD Petro Prabu, Rondon Juleno, menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan resmi.
Kabar mengenai biaya fantastis tersebut sebelumnya memicu kegaduhan. Betapa tidak, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, warga dihadapkan pada informasi simpang siur mengenai tarif pemasangan jargas yang mencapai angka jutaan rupiah. Ironisnya, saat dikonfirmasi di awal, pihak internal perusahaan daerah tersebut seolah enggan bersuara, menciptakan kesan ada yang ditutupi.
Respons Cepat Setelah Viral
Setelah pemberitaan mengenai keresahan warga mencuat ke publik, pucuk pimpinan Petro Prabu akhirnya merespons. Melalui pesan singkat, Rondon Juleno mengonfirmasi akan memberikan ruang bagi media untuk melakukan klarifikasi secara menyeluruh.
“Senin bae (saja) ke kantor PETRO,” tulis sang Direktur dalam pesan singkatnya kepada awak media, Minggu (5/4/2026).
Tak hanya itu, ia juga menentukan waktu pertemuan untuk mengakhiri spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. “Jam 13.00,” tegasnya saat ditanya mengenai jadwal wawancara lebih lanjut.
Tuntutan Transparansi Warga
Sebelumnya, warga Prabumulih dibuat meradang oleh kabar yang menyebutkan biaya pemasangan baru jargas melambung tinggi. Informasi yang diduga bersumber dari oknum pengurus lingkungan ini menjadi bola liar karena tidak adanya klarifikasi cepat dari pihak berwenang.
Masyarakat, terutama keluarga penerima manfaat PKH yang seharusnya mendapatkan atensi khusus, merasa tercekik dengan angka Rp 4,5 juta tersebut. Ketertutupan informasi dari pihak Petro Prabu di awal isu ini beredar dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat.
Hak Jawab: Janji Klarifikasi Senin Siang
Dengan kesediaan Direktur Utama untuk bertemu pada Senin (6/4/2026) pukul 13.00 WIB, publik kini menanti jawaban konkret. Apakah angka Rp 4,5 juta tersebut benar merupakan kebijakan resmi, ataukah hanya permainan oknum di lapangan?
Sikap kooperatif yang baru ditunjukkan ini diharapkan bukan sekadar upaya meredam suasana, melainkan bentuk transparansi nyata dari perusahaan daerah yang mengelola hajat hidup orang banyak di Kota Nanas tersebut.
Petro Prabu harus mampu menjelaskan rincian biaya secara gamblang agar tidak ada lagi warga yang merasa menjadi sasaran “pungli” berselubung kebijakan resmi. Senin besok akan menjadi penentu: apakah Petro Prabu berpihak pada rakyat, atau justru membiarkan keresahan ini terus membara?
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
