tintamerahNEWS -, Tanggal 1 Mei 2026 bukan sekadar angka merah di kalender. Bagi jutaan pekerja di Indonesia, May Day adalah monumen keringat, air mata, dan darah. Namun, di tahun 2026 ini, pekikan “Mayday! Mayday!” tidak lagi hanya terdengar sebagai peringatan seremonial, melainkan sinyal darurat (distress signal) atas kondisi hubungan industrial yang sedang berada di titik nadir.
Dr. Subiyanto Pudin, pakar hukum ketenagakerjaan sekaligus aktivis kawakan, mengingatkan kita bahwa sejarah Hari Buruh di Indonesia adalah sejarah perlawanan. Dari era kolonial di Semarang tahun 1918, hingga peristiwa robohnya pagar DPR/MPR tahun 2006 yang monumental, hak libur nasional yang kita nikmati hari ini bukanlah “hadiah” dari negara, melainkan hasil rampasan dari tangan kekuasaan yang sempat mencoba mengidentikkan buruh dengan stigma negatif.
Tantangan Konstitusional: Roh yang Tercabut
Pasca Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023, Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan. MK secara tersirat menyatakan bahwa regulasi ketenagakerjaan yang ada saat ini telah “tercabut dari akarnya”. Filosofi gotong royong dan nilai luhur Pancasila seolah hilang, digantikan oleh hukum yang lebih berpihak pada pemodal dengan dalih penciptaan lapangan kerja.
Ada tiga ancaman besar yang kini mengepung nasib pekerja domestik:
- Era Disrupsi (VUCA): Ketidakpastian yang membuat lanskap bisnis berubah radikal.
- De-industrialisasi Dini: Penurunan kontribusi sektor manufaktur yang mengancam target Indonesia Maju.
- Revolusi Industri 4.0 & AI: Ancaman nyata hilangnya peran manusia yang digantikan oleh otomasi dan kecerdasan buatan.
Negara seringkali tertatih-tatih mengejar ketertinggalan regulasi, terutama pada sektor platform digital yang hingga kini masih menjadi “anak tiri” dalam perlindungan hukum.
Budaya Hukum: Antara Teks dan Realita
Mengutip teori Lawrence M. Friedman, pembangunan hukum tidak cukup hanya dengan mengubah teks undang-undang (substansi). Tanpa struktur yang bersih dan budaya hukum yang kuat, hukum hanya akan menjadi alat pemaksa yang mandul.
Pertanyaannya: Apakah pemerintah, pengusaha, dan pekerja sudah berada dalam frekuensi yang sama? Ataukah kita masih terjebak dalam ego sektoral yang saling menjatuhkan?
Kritik Tajam: Jargon Bersatu atau Sekadar Retorika?
Bagian paling getir dalam renungan May Day 2026 ini adalah cermin yang diarahkan kepada internal Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sendiri. Fenomena Multi Union pasca UU No. 21/2000 memang membawa euforia kebebasan, namun di sisi lain menciptakan fragmentasi yang melemahkan daya tawar buruh.
Dr. Subiyanto menyoroti adanya tiga faksi besar yang membelah kekuatan pekerja. Jika dalam perayaan May Day saja buruh masih terfragmentasi dalam kelompok-kelompok yang berjalan sendiri-sendiri, maka slogan “Buruh Bersatu Tak Bisa Dikalahkan” hanya akan menjadi jargon usang di atas spanduk yang luntur terkena hujan.
Penutup: Waktunya Berbenah
Sinyal darurat telah dikirimkan. Pembentukan UU Ketenagakerjaan Baru yang diamanatkan MK harus menjadi momentum untuk mengembalikan ruh keadilan Pancasila—di mana itikad baik dan gotong royong menjadi panglima, bukan sekadar hitung-hitungan profit-loss semata.
Tanpa persatuan yang konkret di tingkat akar rumput dan keberanian politik dari pengambil kebijakan, May Day hanya akan terus menjadi ritual tahunan tanpa perubahan substansial. Saatnya kaum pekerja berhenti sejenak, merenung, dan menyusun barisan. Karena penindasan tidak pernah berhenti, ia hanya berganti wajah.
Oleh: Redaksi (Menyadur Pemikiran Dr. Subiyanto Pudin, S.Sos., SH., MKn., CLA)
