tintamerahNEWS -, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan kembali menyajikan teater ironi yang amat menawan sekaligus menyakitkan bagi akal sehat. Di satu sisi, lembar-lembar APBD TA 2026 yang bersumber dari uang keringat rakyat diketuk dengan sangat dermawan untuk membiayai kemewahan para pemangku kebijakan. Tak tanggung-tanggung, duit sebesar Rp4.224.312.000 (Rp4,2 Miliar) digelontorkan Sekretariat Daerah (Setda) PALI hanya untuk menyewa mobil dinas bermotor perorangan lewat skema e-purchasing.
Ingat, ini bukan beli—ini SEWA! Sebuah angka fantastis untuk kenyamanan sesaat yang akan menguap begitu masa kontrak habis.
Namun, mari balikkan pandangan kita sejauh beberapa kilometer dari gemerlap ruang AC Kantor Bupati. Mari menengok realitas di Dusun IV Talang Kampai, Desa Benuang. Di sana, wajah asli pembangunan PALI terpampang tanpa bedak: jalanan hancur bak bubur lumpur, memutus urat nadi kehidupan warga.
Foto dan video yang viral di media sosial baru-baru ini bukan sekadar konten hiburan. Itu adalah potret orisinil penderitaan rakyat. Terlihat para pahlawan tanpa tanda jasa—guru-guru wanita dari SDN 43 Talang Ubi—harus mengenakan seragam dinas putih-hitam yang kotor terpercik lumpur cokelat pekat. Sepeda motor mereka tumbang, terjebak di kubangan jalan yang lebih mirip jalur off-road ekstrem ketimbang fasilitas publik. Mereka harus berjibaku, saling dorong, membuang gengsi, dan mempertaruhkan keselamatan demi satu tujuan mulia: mencerdaskan anak-anak di pelosok PALI.
Sungguh sebuah tamparan keras di siang bolong! Di saat guru bertaruh nyawa menembus lumpur demi masa depan bangsa, para pejabat Setda PALI justru sedang asyik memilih jenis suspensi mobil sewaan miliaran rupiah agar pantat mereka tidak sakit saat melewati jalanan berlubang.
Defisit Empati dan Matinya Keberpihakan
Di mana logika prioritas Pemkab PALI? Di mana letak jargon “mensejahterakan rakyat” jika infrastruktur dasar yang menjadi hak mutlak warga sengaja ditelantarkan, sementara anggaran miliaran rupiah dihamburkan untuk memanjakan ego birokrasi?
Sikap bungkam Pemkab PALI yang memilih “diam seribu bahasa” saat dikonfirmasi media terkait anggaran sewa mobil mewah ini adalah cerminan dari arogansi kekuasaan yang anti-kritik. Diamnya pemerintah adalah bentuk pembenaran bahwa mereka memang tidak peduli. Mereka buta terhadap jeritan warga Desa Benuang yang kesulitan mencari nafkah, dan mereka tuli terhadap keluhan anak-anak sekolah yang hak atas pendidikannya terancam oleh lumpur setinggi lutut.
Benar apa yang disuarakan secara lantang oleh tokoh masyarakat sekaligus anggota DPRD, Firdaus Hasbullah. Eksekutif PALI pantas “disemprot” keras! Waktu rakyat habis untuk bertahan hidup di atas jalan yang rusak. Warga butuh akses untuk mencari nafkah, petani butuh jalan untuk menjual hasil bumi, dan guru serta anak sekolah butuh kepastian masa depan. Akses jalan bukan barang mewah, itu adalah kebutuhan primer!
Menabrak Arahan Nasional
Kebijakan sewa mobil dinas senilai Rp4,2 Miliar ini bukan hanya mencederai rasa keadilan sosial, tetapi juga secara terang-terangan membangkang dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Mendagri No. 900/833/SJ Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi anggaran, pembatasan kendaraan dinas jabatan, dan pemangkasan belanja seremonial non-prioritas.
Ketika pemerintah pusat mati-matian menyerukan ikat pinggang demi stabilitas ekonomi nasional, Pemkab PALI justru melonggarkan ikat pinggang mereka untuk memanjakan diri sendiri. Ini bukan lagi sekadar soal pelanggaran aturan administratif, ini adalah soal moralitas anggaran. Proyek sewa mobil ini sangat berisiko menjadi temuan aparat penegak hukum karena tidak didasarkan pada analisis kebutuhan riil di lapangan.
Rakyat PALI hari ini sedang menjerit. Harga kebutuhan pokok terus mencekik, omzet UMKM merosot tajam, dan infrastruktur hancur lebur di mana-mana. Menghadapi situasi krisis seperti ini, pemerintah daerah harusnya hadir sebagai pelindung, bukan justru tampil sebagai sekumpulan borjuis yang pamer fasilitas di atas penderitaan rakyatnya.
Hentikan sandiwara ini! Batalkan atau evaluasi total anggaran sewa mobil dinas Rp4,2 Miliar tersebut. Alihkan setiap rupiahnya untuk menghampar aspal dan batu di jalan Dusun IV Talang Kampai Desa Benuang. Jangan biarkan air mata dan keringat para guru mengering di atas lumpur, sementara para pejabat tersenyum lebar di dalam kabin mobil mewah yang disewa dari uang rakyat!
Sebab, kemewahan pemimpin yang berdiri di atas penderitaan rakyatnya adalah bentuk kezaliman nyata. Rakyat PALI tidak butuh pejabat dengan mobil sewaan yang kinclong; rakyat butuh jalan yang layak untuk menyambung hidup!
Oleh: Efran/tintamerah.co
