PRABUMULIH | tintamerah.co -, Gelombang kemarahan rakyat Seinggok Sepemunyian tak lagi terbendung. Aliansi Pemuda dan Masyarakat (APM) secara resmi mengibarkan bendera perlawanan terhadap dugaan praktik “main mata” dalam proses rekrutmen tenaga kerja di lingkungan PHR Zona 4.
Dengan semboyan khas “Salam Gasak!”, massa menggelar aksi damai di kawasan Bawah Kemang (Bakem), Kantor Pertamina EP Hulu Rokan (PHR) Zona 4, Selasa (21/4/2026), menuntut transparansi total atas bobroknya sistem seleksi yang dinilai menutup pintu bagi putra daerah.
Ketua Umum APM, Adi Susanto, SE, yang akrab disapa Santon, turun langsung memimpin barisan. Dalam orasinya yang menggelegar, Santon menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar gertakan sambal, melainkan bentuk pertahanan terakhir masyarakat terhadap dugaan ketidakadilan yang melibatkan kroni Pertamina Drilling Service Indonesia (PDSI), Patra Drilling Contract (PDC), dan Dinas Tenaga Kerja Prabumulih.
“Kami tidak datang untuk mengemis! Kami hadir untuk menagih hak demokrasi yang dirampas oleh ketidakterbukaan. Ada aroma tidak sedap dalam rekrutmen PDSI-PDC dan Disnaker. Rakyat butuh penjelasan, bukan sekadar janji manis di atas kertas!” tegas Santon dengan nada keras di hadapan massa aksi.
Borok Rekrutmen: Gelombang Misterius, Hasil Gaib
Santon menyoroti tajam proses rekrutmen yang sudah berjalan hingga dua gelombang, namun mekanismenya dianggap bak “operasi senyap”. Masyarakat Prabumulih dibiarkan buta mengenai siapa yang diterima, apa dasar penilaiannya, dan bagaimana proses seleksi dilakukan.
“Siapa yang masuk? Apa standarnya? Jangan sampai kursi-kursi itu diisi oleh ‘orang titipan’ sementara warga Ring 1 hanya jadi penonton di tanah sendiri. Ini penghinaan terhadap keadilan sosial bagi warga Prabumulih!” cecar Santon.
Tuntutan Harga Mati: Batalkan atau Lawan!
Ketua DPD APM, Abi Rahmat Rizki, membacakan poin-poin tuntutan yang menusuk jantung manajemen perusahaan. Tak tanggung-tanggung, APM mendesak agar rekrutmen gelombang pertama dan kedua dibatalkan atau diulang total melalui evaluasi menyeluruh.
Beberapa poin “pedas” yang dilemparkan APM antara lain:
Audit Investigatif: Bongkar tuntas proses penerimaan tenaga kerja yang diduga penuh manipulasi.
Prioritas Lokal atau Mati: Tenaga kerja Ring 1 wajib menjadi prioritas utama, bukan sekadar pelengkap administratif.
Transparansi CSR & Lingkungan: Perusahaan jangan hanya mengeruk kekayaan bumi tapi meninggalkan limbah, kebisingan, dan getaran tanpa kompensasi nyata bagi warga.
Moratorium Aktivitas: Hentikan seluruh aktivitas di wilayah tertentu sampai kesepakatan yang adil tercapai.
Ancaman 29 April: Panggung Pembuktian di DPRD
Aksi di Bakem ini barulah “pemanasan”. APM telah menyiapkan amunisi yang lebih besar untuk dikuliti dalam forum dialog terbuka bersama DPRD Kota Prabumulih pada 29 April 2026 mendatang. Di sana, APM berjanji akan membongkar seluruh dugaan kecurangan secara gamblang di hadapan wakil rakyat.
“Ini bukan sekadar soal mencari kerja. Ini soal martabat masyarakat lokal yang tidak boleh diinjak-injak oleh kepentingan segelintir elit. Jika tidak ada perubahan, jangan salahkan jika gelombang massa yang lebih besar akan kembali tumpah ke jalan,” pungkas Abi dengan nada mengancam.
Meski dikawal ketat oleh aparat gabungan Polres Prabumulih dan TNI, aksi tetap berlangsung kondusif hingga penyerahan dokumen tuntutan. Namun, pesan yang ditinggalkan APM sangat jelas: Transparansi adalah harga mati, atau hadapi kekuatan rakyat!
Penulis: Efran| Editor: tintamerah.co
