Telepon Kapolres-Kajari Tak Lagi Sakti: Putusan MK Runtuhkan Ambisi Bupati PALI Pidanakan Pers

Jumat, 27 Maret 2026 - 01:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi foto AI: Bupati PALI, Asgianto, saat berkomunikasi via telepon di ruang kerjanya. Putusan MK Nomor 192/2025, praktik

Ilustrasi foto AI: Bupati PALI, Asgianto, saat berkomunikasi via telepon di ruang kerjanya. Putusan MK Nomor 192/2025, praktik "telepon sakti" untuk memidanakan wartawan kini resmi kehilangan taji karena sengketa pers wajib melalui mekanisme Dewan Pers. (Dok/tintamerah)

PALI | tintamerah.co -, Selama bertahun-tahun, profesi wartawan di daerah kerap berada di bawah bayang-bayang pasal karet dan ancaman jeruji besi. Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), aroma intimidasi itu sempat menyengat ketika kekuasaan mulai gerah dengan kritik. Masih segar dalam ingatan publik bagaimana pernyataan bernada ancaman dari orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan sempat mencuat—sebuah gertakan untuk memenjarakan wartawan cukup dengan sekali telepon kepada Kapolres maupun Kajari.

Namun, per 19 Januari 2026, peta kekuatan itu berubah total. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Perkara Nomor 192/PUU-XXIII/2025 resmi mengetuk palu keadilan: Produk jurnalistik bukan delik pidana instan. Konstitusi kini berdiri tegak sebagai tameng di balik meja redaksi.

Restorative Justice: Dewan Pers Adalah Panglima

Putusan MK ini menegaskan bahwa sengketa pers bukan lagi urusan borgol dan sel tahanan di tahap awal. Mekanisme restorative justice kini menjadi harga mati. Artinya, siapapun—termasuk pejabat publik yang merasa dirugikan oleh pemberitaan—wajib menempuh jalur Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Mediasi di Dewan Pers.

BACA JUGA  KADISKOP UKM PALI BONGKAR MISI UTAMA SUNDAY MORNING: Putar Roda Ekonomi, Jaga Daya Beli, dan Benteng Agar Kuliner PALI Tak Lari ke Luar Daerah

Polisi tidak lagi bisa menjadi pintu pertama untuk membungkam berita. Dengan putusan ini, laporan pidana baru bisa diproses jika dan hanya jika upaya di Dewan Pers tidak menemui titik temu, atau jika ditemukan unsur pidana murni seperti pemerasan yang berlindung di balik kartu pers.

Tamparan Bagi Arogansi Kekuasaan

Bagi para jurnalis di PALI, putusan ini adalah jawaban atas fenomena “telepon sakti” yang sering digunakan untuk menekan independensi media. Pernyataan Bupati PALI yang mengancam akan memenjarakan wartawan dengan mengandalkan kedekatan personal dengan aparat penegak hukum kini tak lebih dari sekadar gertakan kosong yang bertentangan dengan konstitusi.

MK secara tegas menyatakan bahwa perlindungan hukum khusus bagi wartawan adalah instrumen untuk menjaga kemerdekaan pers. Tanpa perlindungan ini, pers hanya akan menjadi corong penguasa, dan kritik terhadap kualitas infrastruktur atau transparansi anggaran akan mati sebelum sempat diketik.

BACA JUGA  PALI MELEJIT! Sentuhan Dingin Kaban Bapenda Aryansyah Dongkrak Pajak Daerah PALI hingga 27,34%, Visi Hebat Asgianto-Iwan Tuaji Mulai Berbuah Manis

Profesionalisme Adalah Syarat Mutlak

Namun, “senjata” baru dari MK ini tidak diberikan secara gratis. Ada garis api yang jelas. Perlindungan ini hanya berlaku bagi mereka yang:

  1. Bekerja di bawah perusahaan pers berbadan hukum.
  2. Melaksanakan kegiatan jurnalistik secara teratur.
  3. Wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Artinya, bagi wartawan di PALI dan seluruh Indonesia, putusan ini adalah mandat untuk meningkatkan kualitas karya. Kebebasan yang diberikan oleh MK berbanding lurus dengan tanggung jawab moral untuk menyajikan data yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Menanti Komitmen Polri dan Kejaksaan

Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum di daerah. Komitmen Polri untuk menghormati putusan MK akan diuji di lapangan. Tidak ada lagi ruang bagi intervensi politik atau “pesanan” pejabat untuk mengkriminalisasi produk berita.

BACA JUGA  Gelorakan Ekonomi, Kadiskop & UKM PALI Optimalkan Perhelatan Sunday Morning

Putusan MK 192/2025 adalah pesan keras bagi siapapun yang memegang tongkat kekuasaan di daerah: Jangan coba-coba memidanakan kebenaran. Sebab di belakang tinta para jurnalis, kini ada konstitusi yang mengawal.

Tintamerah.co telah berusaha mengkonfirmasi Bupati Asgianto selepas memberikan pernyataan soal telpon Kapolres dan Kajari pada silaturahmi puasa ramadhan 1447 H di Pendopoan Rumah Dinas Bupati PALI, Senin (9/3/2026), namun beliau menolak doorstop (wawancara cegat).

 

Laporan: Efran | Editor: tintamerah.co

 

 

Berita Terkait

Skandal “Bangkai Besi” Berulang: Mesin ATM Mandiri Simpang Lima Pendopo PALI Rusak Lagi, Manajemen Cuek dan Alergi Perbaikan Total?
Layanan Bobrok, ATM Mandiri PALI Mangkrak: Anggaran Ada, Solusi Tiada!
Kado Pahit HUT ke- 28 Bank Mandiri Untuk Nasabah PALI: Mesin ATM Rusak Bertahun-Tahun di Hari Jadi Korporasi
Skandal “Bangkai Besi” ATM Mandiri PALI: Layanan Bobrok & Merugikan Nasabah, Ketua LSM Serampuh Desak Pinca Dicopot!
Skandal “Bangkai Besi” ATM Bank Mandiri Cabang Pendopo PALI, Pimpinan Cabang Diduga “Alergi” Konfirmasi dan Abaikan Hak Nasabah
Bongkar Dugaan Rekrutmen Tertutup Pertamina Adera Field: DPRD PALI Layangkan Surat Pemanggilan Resmi, Tuntut Keadilan Bagi Tenaga Kerja Lokal
PA GMNI PALI: Tidak Boleh Ada Rekrutmen Tertutup, Setiap Perusahaan Harus Terbuka dan Non-Diskriminatif
Firdaus Hasbullah: Tiga Tim ORADO PALI Siap Harumkan Nama Daerah di Turnamen 101 Piala Panglima TNI

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 09:58 WIB

Skandal “Bangkai Besi” Berulang: Mesin ATM Mandiri Simpang Lima Pendopo PALI Rusak Lagi, Manajemen Cuek dan Alergi Perbaikan Total?

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:48 WIB

Layanan Bobrok, ATM Mandiri PALI Mangkrak: Anggaran Ada, Solusi Tiada!

Jumat, 2 Oktober 2026 - 17:32 WIB

Kado Pahit HUT ke- 28 Bank Mandiri Untuk Nasabah PALI: Mesin ATM Rusak Bertahun-Tahun di Hari Jadi Korporasi

Jumat, 2 Oktober 2026 - 16:16 WIB

Skandal “Bangkai Besi” ATM Mandiri PALI: Layanan Bobrok & Merugikan Nasabah, Ketua LSM Serampuh Desak Pinca Dicopot!

Jumat, 2 Oktober 2026 - 14:42 WIB

Skandal “Bangkai Besi” ATM Bank Mandiri Cabang Pendopo PALI, Pimpinan Cabang Diduga “Alergi” Konfirmasi dan Abaikan Hak Nasabah

Berita Terbaru