Yogyakarta | Tintamerah.co.id – Pembentukan KPK menjadi suatu amanah reformasi bagi Indonesia. Kasus KPK yang melemah menjadi tanda tanya, pasalnya aksi penggerogotan sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Puncaknya revisi UU KPK yang menjadi benteng paling tebal akhirnya jebol juga. Bahkan, terakhir kasus pegawai KPK yang banyak disingkirkan menjadi topik panas saat ini.
Demikian yang disampaikan Abi Fadillah S.E Mahasiswa Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) UGM sebagai pemantik dalam acara Nobar KPK Endgame dan Diskusi yang digelar oleh Universitas Islam Indonesia (UII) Bergerak, Rabu (9/6/2021) di Labhaus Sleman Yogyakarta. Acara diskusi ini digelar dengan tajuk Pelemahan KPK dan Implikasi Terhadap Ekonomi Nasional.
Sebelum diskusi, acara diawali nobar film KPK End-Game yang diselenggarakan secara luring diikuti oleh 30 peserta dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.
“KPK yang terus dilemahkan akan menimbulkan suatu marginalisasi, oleh karenanya KPK harus tetap independent dengan membawa transparansi, akuntabilitas dan tata kelola di sektor strategis seperti ekonomi, industri, pertanian, serta pendidikan dan kesehatan” papar Abi saat dihubungi ditempat acara.
Alumni FBE UII Jogja itu juga menuturkan, bahwa potensi pelemahan KPK dapat memperbesar ancaman pada APBN Indonesia. Pasalnya sejak era reformasi, Indonesia menerapkan asas desentralisasi fiskal dan dekonsentrasi. Oleh karenanya jika tidak ditindaklanjuti dengan tegas oleh KPK, jelas ini dapat menjadi ladang basah bagi para elit-elit daerah.
Dalam konteks masalah sosial, Abi menceritakan bahwa kemiskinan dan ketimpangan menjadi masalah yang selalu melekat bagi Indonesia. Pemerintah mengendalikan masalah sosial ini dengan memperkuat alokasi bansos.
Akan tetapi, lanjut Abi, alokasi bansos yang diharapkan dapat menjadi daya gedor mendorong ekonomi kalangan bawah, malah terjadi tindakan korupsi.
“Misalkan saja kasus Kepala Desa yang korupsi dana bansos dalam beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.
Dari sisi Indeks Persepsi Korupsi, Duta Besar Global Action Ambassadot UN-HABITAT itu menurturkan bahwa Indonesia memiliki skor IPK 37 dan berada pada posisi 102. Artinya, korupsi di Indonesia masih tinggi yang salah satunya disebabkan birokrasi yang tidak konsisten.
“Sebagai langkah transformasi ekonomi yang bersih tanpa korupsi, perlu strategi dan inovasi yang dilakukan diantaranya memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan, membangun pendidikan moral, fokus dalam program produktif, mendorong gerakan anti korupsi,” jelas pria asal Sumatera Selatan itu.
Dalam Closing statement, Abi menjelaskan bahwa upaya-upaya itu akan semakin cepat mewujud jika ada political-will dan political action yang mengarah kesana, disertai upaya menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik. (Ril-ej@)
