PALI | tintamerah.co -, Ambisi besar Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, untuk memuluskan konektivitas wilayah kini berhadapan dengan tembok tebal efisiensi anggaran. Di tengah target ambisius “80 Persen Jalan Mantap” pada 2029, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) PALI harus memutar otak akibat menyusutnya APBD secara drastis.
Kepala Dinas PUTR PALI, Ristanto Wahyudi, mengungkapkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini sedang mengalami tekanan hebat. Anggaran yang biasanya berada di angka Rp1,5 triliun, kini merosot tajam menjadi hanya Rp1 triliun.
“Ibaratnya, APBD PALI ini hilang 500 miliar, tinggal 1 triliun. Padahal dengan 1,5 triliun saja persoalan infrastruktur belum tuntas semua, apalagi sekarang,” ujar Ristanto dalam sebuah wawancara mendalam baru-baru ini bersama tintametah.co, Jumat (6/3/2026).
Kejar Target 80% Jalan Mantap di 2029
Meski anggaran “terjun bebas”, Ristanto menegaskan bahwa mandat dari Bupati PALI sangat jelas: 80 persen jalan kabupaten harus dalam kondisi mantap pada akhir 2029. Target ini mencakup transformasi jalan dari sekadar jalan cor atau aspal ala kadarnya, menjadi aspal mulus yang standar (hotmix), serta menghapuskan jalan tanah di jalur kabupaten.
“Kerja kami jadi dobel. Target belum berubah, tapi APBD sudah berubah duluan. Namun, Pak Bupati tidak mengajarkan kami untuk menyerah. Kami tetap berupaya berjibaku mencari sumber dana lain di luar APBD,” tegasnya.
Dinas PUTR kini mulai gencar melakukan “ngamen” anggaran ke pemerintah provinsi maupun pusat. Koneksi dan relasi diperkuat demi menarik kucuran dana alokasi khusus maupun bantuan gubernur agar ritme pembangunan tidak terhenti.
Sentil Etika Medsos: “Jangan Terlalu Heboh, Pusat Bisa Malas Turunkan Dana”
Dalam kesempatan tersebut, Ristanto juga memberikan pesan menohok bagi seluruh elemen masyarakat PALI mengenai pentingnya menjaga kondusivitas daerah. Menurutnya, kegaduhan di media sosial yang berlebihan bisa menjadi bumerang bagi pembangunan.
“Kritik silakan, kalau ada pelaksanaan yang salah di lapangan sampaikan langsung ke kami. Tapi tolong jangan terlalu heboh di medsos,” kata Ristanto.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat memantau dinamika daerah melalui ruang digital. Daerah yang dianggap tidak kondusif atau penuh konflik internal seringkali membuat pihak kementerian enggan menurunkan anggaran.
“Orang pusat itu memperhatikan. Kalau kita terlalu ramai (gaduh), mereka malas turunkan anggaran. Takutnya pas dana diturunkan, malah ribut. Kita butuh dukungan dan doa masyarakat agar Pak Bupati enak ‘ngamen’ mencari duit ke luar untuk dibawa pulang ke PALI,” pungkasnya.
Diplomasi Infrastruktur di Tengah Defisit
Langkah Dinas PUTR PALI saat ini menunjukkan pergeseran strategi dari ketergantungan APBD menuju diplomasi infrastruktur. Dengan sisa anggaran yang ada, tantangan terbesarnya adalah memastikan proyek prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas standar K3 dan ketahanan lingkungan.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah pusat dan provinsi—sejauh mana mereka merespons “ngamen” anggaran dari Bumi Serepat Serasan di tahun anggaran 2027 mendatang.
Laporan: Efran
