PALI | tintamerah.co -, Polemik Peraturan Bupati (Perbup) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Nomor 62 Tahun 2023 kian membara dan memicu perlawanan sengit dari akar rumput. Di tengah klaim sepihak yang mencederai hak ulayat leluhur, suara tegas dan lugas datang dari Kasat Abdul Karim warga Dusun 10 (sebelumnya Dusun X) Desa Tempirai Selatan.
Dalam wawancara mendalam bersama tintamerah.co di Talang Sebetung, Kamis (13/8/2026), Kasat Abdul Karim dengan berani membuka lembaran hitam sejarah perumusan tapal batas yang dinilai cacat administrasi dan mengabaikan fakta lapangan sejak era kepemimpinan sebelumnya.
Membongkar Akar Perbup 62/2023: Warisan Birokrasi yang Salah Kaprah
Menanggapi pertanyaan tajam mengapa Bupati PALI saat ini mengklaim wilayah tersebut, Kasat Abdul Karim dengan lugas menyoroti bahwa kebijakan tersebut merupakan produk lanjutan dari pemerintahan terdahulu. Bupati Asgianto dinilai hanya meneruskan kebijakan bermasalah yang diwariskan oleh rezim sebelumnya.
Polemik ini berakar dari keputusan kontroversial yang menetapkan sebagian wilayah Talang Sebetung masuk ke dalam administrasi Mangkunegara. Kasat Abdul Karim, yang saat itu menjabat sebagai Ketua BPD sekaligus anggota tim tapal batas resmi, membeberkan bagaimana proses peninjauan lapangan dilakukan secara kolaboratif pada tahun 2022.
“Pak Rahmat (Kabid DPMD), dari Tapem dulu pak ini ya? Kepala Tapem, entah siapa. Kepala Tapem, saya lupa. Nah jadi, pada hari yang lain, kami menunjukkan ini batas kami dengan, yang dari Topdam tadi menunjukkan batas ini sesuai dengan administrasi yang ada di surat menyurat.
Dari tahun yang disebutkan tadi sampai pada detik ini kami masih administrasi wilayah Tempira Selatan. Dan itu baik SKT, SPPHT maupun sertifikat masih atas dasar, atas nama Tempira Selatan. Adapun dokumen-dokumen seperti lelang lebak lebung, kemudian dulu pernah masuk perusahaan di sini untuk, apa yang untuk lampu itu? Sutet, itu semuanya masih administrasi Desa Tempira Selatan.”
— Kasat Abdul Karim. (Warga Dusun 10 / Tokoh Masyarakat Tempirai Selatan)
Kolaborasi Tim Tapal Batas TNI dan Pemerintah
Kasat Abdul Karim merinci bahwa penelusuran tapal batas pada Mei 2022 melibatkan unsur TNI dari Topdam II Sriwijaya yang bekerja sama langsung dengan Pemerintah Kabupaten PALI. Bersama perangkat desa, Sekretaris Desa, serta anggota BPD seperti Rustam Karim, tim turun langsung menyusuri titik-titik batas wilayah historis Tempirai Selatan.
Namun ironisnya, fakta-fakta yuridis dan historis di lapangan tersebut seolah diabaikan dalam produk hukum Perbup Nomor 62 Tahun 2023. Padahal, seluruh dokumen legalitas pertanahan mulai dari Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pengoperan Penguasaan Hak Tanah (SPPHT), hingga sertifikat hak milik sah tercatat atas nama Desa Tempirai Selatan.
Estafet Perlawanan Rakyat Tempirai Selatan
Pernyataan keras Kasat Abdul Karim ini memperkuat gelombang kemarahan dan perlawanan kolektif masyarakat Talang Sebetung yang sebelumnya telah disuarakan oleh para saksi sejarah seperti Burhanuddin. Tanah kelahiran leluhur yang telah dijaga selama puluhan tahun kini menghadapi ancaman penggerusan administratif yang dinilai sepihak dan tidak berdasar.
Masyarakat Talang Sebetung bersama para tokoh adat dan aktivis mendesak Bupati PALI dan DPRD PALI untuk segera mencabut Perbup Nomor 62 Tahun 2023. Gelombang protes yang terus bergulir sejak awal tahun hingga Agustus 2026 ini menunjukkan ketidakpuasan mendalam atas lambannya respons pemerintah kabupaten terhadap aspirasi warga.
Kumulasi Perlawanan: Suara Saksi Sejarah dan Desakan Pencabutan Perbup
Kritik tajam yang disuarakan Kasat merupakan bagian integral dari rangkaian laporan investigasi mendalam yang terus dikawal oleh tintamerah.co. Sebelumnya, para saksi sejarah dan tokoh masyarakat setempat, termasuk Burhanuddin, telah berulang kali meluapkan kemarahan atas klaim sepihak yang mencaplok tanah kelahiran leluhur mereka yang telah dihuni secara turun-temurun selama puluhan tahun.
Dalam berbagai catatan investigasi sebelumnya, masyarakat Talang Sebetung menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang menyimpan memori kolektif mendalam. Para tokoh dan saksi sejarah dengan lantang mendesak Bupati dan DPRD PALI agar segera mencabut Perbup Nomor 62 Tahun 2023 yang dinilai telah mencederai rasa keadilan sosial dan mengancam kedaulatan warga.
Ketegangan ini semakin memuncak ketika respons dari pihak berwenang dinilai lamban dan seolah menutup mata. Kemarahan warga meledak akibat tidak adanya tanggapan konkret dari pemerintah meskipun desakan dan nota protes telah disampaikan berbulan-bulan. Di sisi lain, pernyataan Kepala Desa Mangkunegara Timur yang menyebutkan bahwa regulasi tersebut sudah ada sejak dirinya dilantik justru memicu penolakan keras karena dianggap mengabaikan legitimasi sejarah di lapangan.
Hingga hari ini, gelombang perlawanan warga Dusun 10 Desa Tempirai Selatan di bawah komando kesadaran kritis para tokohnya terus bergema. Mereka menegaskan tidak akan pernah mundur selangkah pun demi mempertahankan kedaulatan tanah leluhur mereka dari cengkeraman birokrasi yang cacat administrasi dan historis.
Hingga berita ini diturunkan, warga Dusun 10 Desa Tempirai Selatan menegaskan tidak akan mundur sejengkal pun dalam mempertahankan hak atas tanah leluhur mereka, serta menuntut transparansi penuh atas proses penerbitan tapal batas yang cacat hukum tersebut.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
