Sekayu | Muba | Tintamerah.co.id – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tahun 2023 di buka secara resmi oleh Plt Bupati Muba Beni Hernedi, Kamis (7/4/2022) bertempat di Auditorium Pemkab Muba.
Plt Bupati Beni menyampaikan, bahwa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Muba tahun 2023 diarahakan pada peningkatan produktifitas dan hilirisasi komoditas unggulan yang berkelanjutan untuk mendukung tema pembangunan 2023 tersebut, ditetapkan empat prioritas daerah.
“Empat prioritas tersebut yaitu, meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan, kemudian meningkatkan produktifitas dan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya membangun infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, terakhir meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan,” bebernya.
Ketua PMI Kabupaten Muba ini juga menyebutkan, dalam arah kebijakan tahun 2023 disebutkan target sasaran makro pembangunan tahun 2023 yang akan dicapai Pemkab Muba meliputi, Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,50 – 3,00 ,Angka kemiskinan sebesar 14,75 – 15,25, Tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,50 – 4,00 , Indeks pembangunan manusia meningkat sebesar 68,25 – 69,25 dan Indeks GINI sebesar 0,325 – 0.300. Untuk itu ditekankan seluruh Kepala OPD tetap fokus terhadap target-target sasaran strategis perangkat daerah dan Pemkab Muba.
“Meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan tetap menjadi prioritas utama pembangunan Muba, meski angka kemiskinan menurun dan mencapai angka 15,84 persen, namun tetap membutuhkan upaya dan kerja keras optimal untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga satu digit,” pungkas Beni.
Lanjut Beni, dirinya meminta kepada tim TAPD dan Perangkat Daerah di lingkungab Pemkab Muba agar lebih intensif dalam berkoordinasi untuk membangun perencanaan secara lebih baik dan saling strategis untuk bersama-sama mencapai target pembangunan.
Menurut laporan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Muba Drs Iskandar Syahrianto MT, dalam penyusunan RKPD tahun 2023, proses perencanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan-pendekatan perencanaan partisipatif, yaitu dengan mengkolaborasi konsep pembangunan secara top down planning maupun bottom up planning.
“Sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD, Musrenbang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten, telah dirangkum sumber usulan-usulan kegiatan pembangunan baik secara top-down maupun bottom-up.
Iskandar memaparkan, rincian usulan-usulan kegiatan pembangunan yaitu jumlah Pokir sebanyak 3.155 usulan, RKPD hasil forum Perangkat Daerah sebesar Rp 5.537.725.387.373 terdiri dari 92 SKPD, 39 program, 308 kegiatan dan 927 sub kegiatan, usulan Musrenbang kecamatan sebanyak 943 usulan. Penyusunan Renja dan RKPD tahun 2023 telah mengacu pada dokumen rencana pembangunan daerah Kabupaten Muba tahun 2023-2026.
“Tahun 2023 pembangunan masih diprioritaskan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Muba masih mencapai 15,84% dan menurun dibandingkan tahun 2020, namun masih dibutuhkan upaya untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan hingga satu digit,” ujarnya.
Musrenbang RKPD tersebut mengambil tema Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan, turut di hadiri Wakil Ketua DPRD Muba Jhon Kanedi SH, Kapolres Muba AKBP Alamsyah Peluppesy SH SIK, Dandim 0401 Muba Letkol Arh Faris Kurniawan SST MT, Ketua Pengadilan Agama Waluyo SAg MHI, Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi, Seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Camat.
Kemudian Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Muba Susy Imelda Beni beserta pengurus TP PKK dan pengurus DWP Kabupaten Muba, Tokoh Masyarakat, tokoh agama dan perwakilan Perguruan Tinggi di lingkungan Pemkab Muba. Selain itu juga dihadirkan sebagai narasumber Peneliti Basic Income Lab Research Centre For Climate Change Universitas Indonesia Dr Sonny Mumbunan dan Fungsional Ahli Madya Bappeda Provinsi Sumsel Sriwidayati.
(***)
