PALI | Tintamerah.co.id -, Ketua Umum LSM Serampuh Sonny Ternando mendorong 59,3 persen rakyat PALI yang tidak memilih Paslon 02 Asgianto – Iwan Tuaji pada Pilkada Serentak 2024 untuk membentuk tim presidium pemerintahan baru.
Pernyataan tersebut diperoleh Tintamerah.co.id saat Sonny Ternando menggelar konferensi pers di kediamannya, Selasa (27/05/25).
Dalam kesempatan tersebut, mulanya Sonny menyampaikan tuntutan aksi unjuk rasa kepada pemerintah daerah (Pemda) Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) beberapa hari yang lalu.
“Yang pertama demo hari ini sebenarnya untuk meminta kepada pemerintah bertanggung jawab atas air PDAM yang dialirkan kepada masyarakat. Kenapa bertanggung jawab? Karena air tersebut sesuai dengan pernyataan pihak, apa namanya, pemerintah Kabupaten PALI melalui labor atau dinas Kesehatan bahwa air PDAM yang ada di PALI ini mengandung racun,” kata Sonny.
“Jadi kami minta pada pemerintah untuk bertanggung jawab atas hal itu,” tambah Sonny.
Sonny mengaku pihaknya tidak mendapat tanggapan dari bupati maupun wakil bupati seperti yang disaksikan oleh rekan pers dan pihak kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa.
Oleh karena itu, Sonny berpendapat, mengajak kawan-kawan agar membuat presidium untuk membentuk pemerintahan baru di Bumi Serepat Serasan sehingga dapat mengurus 59,30 persen rakyat yang tidak memilih Asgianto – Iwan Tuaji.
Saat ditanya menapa harus dilakukan pembentukan presidium itu, Sonny menaruh simpati kepada masyarakat yang tidak memilih Asgianto – Iwan Tuaji pada Pilkada Serentak 2024 lalu.
“Yang pertama, kami sebagai LSM Serampuh, kasian dengan mereka yang tidak memilih. Karena sesuai dengan statement, ataupun pernyataan-pernyataan, ataupun cerita-cerita dari masyarakat, bahwa mereka selalu menanyakan, apabila punya urusan, menanyakan, kamu memilih kami atau tidak,” ujar Sonny.
“Benar Pak Darmadi?,” tanya Sonny.
“Benar,” jawab Darmadi.
Menurut Sonny, demonstrasi yang dilakukan pihaknya untuk membuktikan apakah benar residu Pilkada PALI masih terus terjadi.
“Jadi kami ini ingin membuktikan pada hari ini, ternyata benar, hari ini kami tidak diterima. Kami tidak diterima, kami tidak bisa bernegosiasi dengan pemerintah,” terang Sonny.
Oleh sebab itu, menurut sonny, 59,3 persen rakyat PALI yang tidak mendukung Asgianto – Iwan Tuaji harus mempunyai pemerintahan yang baru.
Selain itu, Sonny menuturkan, bahwa kedepan pihaknya tidak perlu lagi mengharapkan apapun kepada rezim saat ini yang tidak mungkin akan dikabulkan karena pihaknya dinilai masuk dalam persentase 59,3 yang tidak memilih Asgianto – Iwan Tuaji.
Untuk itu, Sonny menghimbau kepada masyarakat yang tidak memilih Asgianto dan Iwan Tuwaji untuk sama-sama berjuang membentuk pemerintahan baru sehingga mempunyai pemerintah yang dapat melayani mereka.
“Punya pemerintah yang dapat mengurus, bertanggung jawab, kepada masyarakat. Kalau seperti ini, 5 tahun pemerintahan Asgianto, 59,30 persen itu tidak mendapatkan haknya. Itu dapat dibuktikan pada hari ini, itu bisa dibuktikan pada hari ini,” ungkap Sonny.
Saat ditanya bahwa dalam setiap kesempatan Asgianto – Iwan tuaji menyuarakan tidak ada lagi tim 01,02,03,04, yang ada saat ini 05, Sonny menyatakan bahwa pernyataan tersebut hanya omong kosong.
“Tapi buktinya. Sekarang itu bukti. Bukan cerita. Jadi jangan mereka menggambarkan atau seolah-olah mereka itu peduli pada rakyat, pada dasarnya mereka punya dendam,” ucap Sonny.
Bahkan Sonny sepakat bahwa pernyataan Bupati Asgianto mempertanyakan tentang Pilkada PALI itu hanya ‘Omon-Omon’ saja.
“Kalau dilihat pada hari ini, bisa. Apalagi ditambah dengan kesaksian Darmadi, yang beberapa hari yang lalu menghadap. Masih,” tegas Sonny.
Sonny kembali mengulangi bahwa pihaknya mengajak seluruh elemen masyrakat akan membuat sebuah presidium untuk pembentukan pemerintah yang akan mengurus 59,30 persen rakyat yang tidak memilih Asgianto – Iwan Tuaji.
Menjawab pertanyaan seperti apakah tindak lanjut pembentuk tim presidium ke depan, Sonny mengatakan akan mengonsolidasikan perihal ini kepada masyarakat PALI.
“Tindak lanjut kami yang pertama, kami akan konsolidasi dengan masyarakat. Apakah mereka menerima hidup mereka tidak diurus oleh pemerintah, atau mereka kepingin punya pemerintah. Kita masih berikan hak pada mereka,” imbuh Sonny.
Lebih lanjut, Sonny berujar, jika masyarakat ingin mendapat hak sebagaimana seperti yang didapatkan oleh rakyat Indonesia mereka harus mempunyai pemerintah yang baru.
Rakyat 59,3 persen, kata Sonny, mereka tidak akan mendapatkan haknya sebagai warga negara selama kepemimpinan Asgianto – Iwan Tuaji.
Menurut Sonny, pihaknya tidak akan membuat kegaduhan melainkan mereka akan menempuh jalur konsitusi karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum.
Sonny mengatakan jika ditanya apakah bisa ada dua pemeritahan di dalam satu daerah, ia menjawab bisa.
“Kalau bercerita boleh tidak ada mempunyai dua di dalam satu kabupaten, saya katakan boleh. Kenapa begitu? Karena kalau tidak boleh kenapa Asgianto mengotak-ngotakan masyarakat,” pungkas Sonny.
Sonny mengklaim bahwa residu Pilkada sampai saat ini masih belum hilang dari bumi PALI.
“Terbukti hari ini. Terbukti hari ini dari muka kami hari ini. Karena kami dianggap tidak mendukung beliau,” tegas Sonny.
Sonny menyebut bahwa di dalam konstitusi tidak dibenarkan suatu daerah mempunyai dua pemerintahan. Namun Sonny belum memastikan apakah akan melakukan pemakzulan kepemimpinan Asgianto – Iwan Tuaji.
“Itu tergantung dengan pemerintah pusat. Bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Boleh jadi diganti bupati dan wakil bupati, boleh untuk menyatukan rakyat di PALI, boleh jadi dibuat pemerintah. Dua pemerintah,” terang Sonny.
Kemudian, Sony menuturkan, agar pemerintah kabupaten PALI ada dua orang bupati karena masyarakat harus mendapatkan haknya dalam pelayan publik.
“Dua orang bupati. Di Kabupaten PALI. Untuk membagi kepemimpinan. Karena tidak boleh masyarakat itu tidak mendapatkan hak. Jadi kalau konstitusi ngomong bahwa tidak boleh ada kepemimpinan, silakan pemerintah bagaimana cara menyelesaikannya. Kami tidak perlu memakzulkan, tidak perlu ini hak pemerintah pusat. Tapi kami punya hak juga untuk mendapatkan hak yang sama di dalam demokrasi,” tutur Sonny.
Didalam persoalan ini, Sonny menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan tuntutan lagi kepada Pemda PALI.
Kendati demikian, Sonny akan meminta parlemen PALI menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Karena di Kabupaten PALI ini masih berdiri legislatif. Kekuasaan legislatif. Nah mungkin kami meminta fungsi legislatif untuk menyelesaikan permasalahan pemerintah. Jadi kami tidak pernah berharap lagi untuk ke pemerintah. Sebelum ada pemerintah baru,” ujar Sonny.
Diberitakan sebelumnya, LSM Sereampuh menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor bupati PALI beberapa hari yang lalu. Sonny meradang karena merasa aspirasinya tak digubris Pemda PALI sehingga ia bersama aksi massa-nya mendorong membentuk pemerintahan baru selain Asgianto – Iwan Tuaji.
(efran/tintamerah)
