PALI | tintamerah.co -, Kesabaran kolektif masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, tampaknya telah mencapai titik didih. Aroma busuk dugaan praktik kotor dalam proses lelang proyek dan rekrutmen tenaga kerja di lingkungan Pertamina EP Hulu Rokan Zona 4, khususnya di Field Adera dan Pendopo, kini memicu reaksi keras dari organisasi paramiliter terbesar di Indonesia, Pemuda Pancasila (PP).
Tak tanggung-tanggung, instruksi “Geruduk SKK Migas” kini mulai menggema di seantero Bumi Serepat Serasan.
“Jika perintahnya adalah ‘geruduk’ SKK Migas Sumsel, maka kami akan memobilisasi massa Pemuda Pancasila se-PALI. Kami tidak akan sendirian; kami akan mengajak seluruh lapisan masyarakat, LSM, dan wartawan untuk bersama-sama membongkar dugaan praktik kotor lelang dan rekrutmen di Pertamina,” tegas Ketua PAC PP Talang Ubi, Stelly Adriansyah, dengan nada bergetar penuh amarah dalam keterangan pers kepada tintamerah.co, Sabtu (28/3/2026).
Gurita Nepotisme yang Tak Tersentuh
Ancaman aksi massa ini bukan tanpa alasan. Ini adalah akumulasi dari sederet laporan dan investigasi yang dilakukan tintamerah.co sebelumnya. Mulai dari dugaan “Borok di Tubuh Pertamina Adera” yang melibatkan mafia proyek, hingga “Gurita Nepotisme” yang secara terang-terangan menabrak undang-undang demi memuluskan jalan bagi vendor-vendor luar daerah.
Tokoh masyarakat PALI, H. Ubaidillah, sebelumnya telah menyuarakan “Perlawanan Semesta”. Ia membongkar bagaimana hak-hak masyarakat lokal dikebiri oleh sistem titipan “orang dalam” yang membuat transparansi hanya menjadi slogan kosong di atas kertas.
“Jangan main-main dengan hak masyarakat dan transparansi di tanah kami sendiri! Kami menuntut perbaikan total!” lanjut pernyataan tegas dari pihak Pemuda Pancasila.
SKK Migas dan PHR Zona 4 “Cuci Tangan”?
Menanggapi ketegangan yang kian memuncak, redaksi tintamerah.co telah melakukan upaya konfirmasi kepada pihak SKK Migas Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dan Manajemen Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4, Jumat (27/3/2026).
Namun, jawaban-jawaban normatif yang diterima justru seolah menjadi bensin yang menyiram api kemarahan warga. Alih-alih memberikan solusi konkret atau melakukan audit investigasi terhadap oknum-oknum yang bermain di Field Adera dan Pendopo, pihak manajemen terkesan berlindung di balik prosedur birokrasi yang kaku.
Sikap diam atau sekadar “menampung aspirasi” ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen pembangunan daerah yang seharusnya didukung oleh keberadaan objek vital nasional di wilayah PALI.
Menuju “Titik Balik” Perlawanan
Pesan yang dikirimkan Pemuda Pancasila PALI sangat jelas: Era diplomasi di balik meja telah usai jika keadilan terus-menerus diinjak-injak. Jika SKK Migas sebagai pengawas kegiatan hulu migas tetap menutup mata terhadap dugaan praktik lancung di level operasional, maka jalanan akan menjadi panggung bagi rakyat untuk menjemput keadilan.
Kini, bola panas ada di tangan SKK Migas dan PHR Zona 4. Apakah mereka akan melakukan pembersihan internal secara total, atau memilih untuk menyaksikan ribuan massa mengepung kantor mereka demi menuntut hak atas tanah dan martabat yang selama ini dirampas oleh oknum-oknum bermental mafia?
Rakyat PALI tidak lagi meminta belas kasihan, mereka menuntut apa yang menjadi hak mereka. Dan kali ini, mereka tidak bergerak sendiri. Loreng oranye siap mengawal setiap tetes keringat masyarakat lokal yang dikhianati oleh korporasi di rumah mereka sendiri.
Laporan: Efran | Editor: tintamerah.co
