PALI | tintamerah.co -, Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Wakil Ketua DPRD Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan Firdaus Hasbullah, menyoroti urgensi peran pers sebagai pilar keempat demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, peradaban pers yang bertahan sejak Romawi Kuno hingga era digital saat ini membuktikan bahwa pers adalah kebutuhan dasar peradaban manusia.
“Pers bertahan karena lahir dari kebutuhan dasar: informasi, kontrol kekuasaan, dan pencatatan kebenaran. Teknologinya boleh berubah dari batu hingga digital, tetapi fungsinya sebagai penjaga ingatan kolektif dan alat koreksi sosial tidak pernah usang,” ujar Firdaus saat dimintai pandangannya mengenai peradaban pers, Sabtu (7/2/2026).
Fase Transisi Pers di Kabupaten PALI
Mengenai potret pers di Kabupaten PALI, Ketua PGK Sumsel itu menilai saat ini tengah berada dalam fase transisi. Pertumbuhan kuantitas media dan wartawan meningkat pesat, ditandai dengan adopsi teknologi digital yang cepat. Namun, hal ini belum diikuti dengan pemerataan kualitas.
“Peradaban pers di PALI sedang tumbuh, medianya cepat hadir secara digital dan akses informasi lebih luas. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kompetensi, etika, dan independensi wartawan. Jika ada kesan stagnan, itu bukan karena persnya tidak penting, tapi karena ekosistem pendukung dan profesionalisme yang belum sepenuhnya menjadi standar bersama,” jelas Firdaus.
Oleh karena itu, Firdaus menekankan perlunya peningkatan kualitas SDM, penguatan etika, dan pemisahan tegas antara kerja jurnalistik dan kepentingan non-jurnalistik (bisnis/politik).
Disrupsi Digital dan Tantangan Profesionalisme
Menanggapi maraknya media baru di era disrupsi, Firdaus menyebutnya sebagai pisau bermata dua. Ia mengakui, wartawan yang benar-benar menjalankan fungsi ideal—informasi, edukasi, dan kontrol sosial—di daerah belum mayoritas, meski peran mereka penentu arah.
“Ada sebagian wartawan yang bekerja ideal dan konsisten. Ada pula yang masih menjadikan pers sebatas alat akses. Tantangannya adalah bagaimana memperbesar kelompok idealis ini lewat pendidikan, keteladanan, dan sistem yang adil,” tegas politisi Demokrat tersebut.
HPN 2026: Kembali ke Akar Perjuangan
Menyambut HPN 2026, Firdaus mengajak insan pers untuk menjadikan momen ini sebagai “Lebaran” pers—ruang refleksi dan konsolidasi, bukan sekadar seremoni.
“Pendiri pers Indonesia berjuang bukan dengan fasilitas, tetapi dengan keberanian dan integritas. Nilai keberpihakan pada kepentingan publik ini yang perlu dihidupkan kembali, bukan hanya identitas profesinya,” tutur Firdaus.
Tanggung Jawab Negara dan Peran Legislatif
Firdaus menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap ekosistem pers, bukan isi pemberitaan. Sesuai UU No. 40 Tahun 1999, kemerdekaan pers harus dijamin, termasuk melindungi wartawan dari kriminalisasi.
Di tingkat daerah, ia berjanji DPRD PALI akan terus mendorong kebijakan yang pro-kemerdekaan
pers.
“Sebagai legislatif, kami menganggap pers sebagai mitra demokrasi, bukan musuh politik. Pers yang kuat bukan ancaman, melainkan penopang legitimasi demokrasi. Kami berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas wartawan dan transparansi informasi publik,” kata Firdaus.
Pers PALI Harus Lebih Dipercaya
Menutup pandangannya, Firdaus mengakui pers daerah seringkali tertinggal secara kualitas dan sistem dibandingkan nasional. Namun, ia optimistis jika dikelola dengan strategi tepat, pers daerah bisa lebih dipercaya publik lokal karena kedekatan konteks.
“Pers daerah PALI harus naik kelas, tidak hanya mengekor arus teknologi, tapi unggul dalam kualitas dan integritas,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap 9 Februari, bertepatan dengan hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1946, ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI No. 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985. Peringatan ini lahir dari semangat para tokoh pers untuk mengakui dan menghargai peran pers Indonesia dalam kehidupan nasional.
Pada tahun ini, HPN digelar pada 7–9 Februari 2026 di Kota Serang, Banten. HPN tak hanya menjadi ajang peringatan, tetapi juga ruang refleksi untuk memperkuat profesionalisme, integritas, dan peran pers yang edukatif serta bertanggung jawab.
Laporan: efran
