PALI | tintamerah.co -, Tabir kepalsuan yang menyelimuti kursi-kursi empuk di Gedung DPRD Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, akhirnya telanjang bulat. Jika sebelumnya laporan investigasi Tintamerah.co mengecam skandal “Gaji Buta” delapan legislator yang mangkir dalam sidang LKPJ Bupati, kini data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka 2026 menjadi bukti sahih bahwa pengkhianatan terhadap amanah rakyat telah terdokumentasi secara permanen.
Absensi ‘Berjamaah’: Teater Kemalasan di Ruang Sidang
Data BPS pada Tabel 2.2.6 membongkar fakta memuakkan mengenai tingkat kehadiran anggota DPRD PALI sepanjang tahun 2025:
- Puncak ‘Kemalasan’ di Rapat 7: Hanya 17 orang yang menampakkan batang hidungnya. Ke mana sisa legislator lainnya saat nasib rakyat sedang dipertaruhkan di meja sidang?.
- Stagnasi Kehadiran yang Kronis: Pada Rapat 12, 13, dan 14, jumlah kehadiran konsisten membusuk di angka 22 orang. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan potret nyata pengabaian tugas secara sadar.
- Kehadiran Tak Pernah Utuh: Dari 14 agenda rapat yang tercatat, tidak satu pun rapat yang dihadiri secara lengkap oleh seluruh anggota. Paling tinggi hanya menyentuh 30 orang, itu pun jarang terjadi.
Fenomena “kursi kosong” ini kian mempertegas laporan Tintamerah.co sebelumnya: para pemakan gaji buta ini seolah merasa tak berdosa menelantarkan tugas meski fasilitas mewah terus mengalir ke kantong pribadi.
Produktivitas Terjun Bebas: Banyak Bolos, Minim Kerja!
Kebobrokkan moral ini berbanding lurus dengan mandulnya fungsi legislasi. Data BPS pada Tabel 2.2.5 mengungkap penurunan produktivitas yang sangat memprihatinkan:
- Keputusan DPRD Merosot: Jika pada tahun 2024 DPRD PALI mampu menelurkan 18 Keputusan, di tahun 2025 angka tersebut melorot tajam menjadi hanya 13 Keputusan.
- Kinerja Loyo: Bagaimana mungkin kebijakan daerah bisa digodok dengan maksimal jika para wakil rakyat lebih memilih mangkir daripada duduk berdiskusi untuk kepentingan publik?.
Amanah Rakyat Digadai, Alasan Klasik Jadi Perisai
Rakyat PALI dipaksa menjadi penonton setia dari sandiwara absensi yang memuakkan ini. Saat masyarakat berjuang mati-matian di tengah himpitan ekonomi, para legislator justru mempertontonkan etika kerja yang “bopeng” dan tidak tahu malu.
Skandal mangkirnya delapan legislator pada rapat LKPJ Bupati yang sempat viral hanyalah puncak gunung es dari budaya “setor muka” yang telah mengakar di lingkungan Sekretariat DPRD PALI. Data BPS ini menjadi “tamparan keras” yang membuktikan bahwa kritik pedas masyarakat selama ini adalah kebenaran yang pahit.
Sampai kapan rakyat harus membiayai kemalasan ini? Jika para penghuni gedung terhormat itu sudah tidak lagi memiliki rasa malu, maka sudah saatnya rakyat mengambil tindakan tegas untuk tidak lagi memberikan panggung bagi para “pemakan gaji buta” di periode mendatang.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
