tintamerahNEWS -, Presiden Prabowo Subianto baru saja melempar “bom” peringatan yang menggetarkan kursi-kursi empuk para pejabat daerah. Dalam pernyataannya yang dikutip dari detikcom, Kamis (19/3/2026), Prabowo menyoroti gaya hidup mewah pejabat yang dibiayai oleh uang rakyat namun tidak memberi dampak produktif. Beliau secara spesifik menyentil pengadaan mobil dinas yang harganya di luar nalar. Ketua Umum Gerindra ini bahkan menyebut adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp 8 miliar.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa, namun anggaran daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ujarnya dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor.
Namun, di saat Presiden bicara soal efisiensi, di sudut Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, kita melihat kontras yang memuakkan. Ketika Bupati PALI, Asgianto, menjadi sorotan karena pengadaan mobil dinas mewah seharga miliaran rupiah, ia justru melempar bola panas ke masa lalu.
Asgianto berkilah bahwa anggaran tersebut bukanlah inisiatif barunya, melainkan warisan kebijakan sebelumnya. “Itu bukan pengadaan di zaman saya, itu warisan masa lalu yang sudah teranggarkan,” dalihnya di berbagai platform media massa, seolah-olah “warisan” adalah tiket gratis untuk membenarkan ketidakpekaan sosial.
Jeritan dari Lumpur Tempirai
Sementara para pejabat sibuk berdebat soal “warisan” anggaran mobil mewah, rakyat di Dusun VIII, Desa Tempirai, Kecamatan Penukal Utara, harus bertaruh nyawa dan tenaga di kubangan lumpur. Jalanan di sana bukan lagi sekadar rusak, tapi telah berubah menjadi rawa yang membusuk, persis seperti janji-janji politik yang mereka terima.
Beberapa ibu rumah tangga (Emak-emak) dari Dusun VIII Tempirai, dengan nada getir dan penuh amarah, menyuarakan penderitaan mereka.
“Mana janji kamu, Pak Bupati?” Kalimat itu terlontar spontan, getir, dan penuh tuntutan.”
“Buat apa beli mobil mewah kalau jalan kami hancur begini? Lebih baik bangun jalan kami!”
Kutipan ini adalah potret nyata dari ketimpangan yang ekstrem. Di satu sisi, ada pejabat yang merasa “berhak” menikmati fasilitas miliaran dengan alasan protokol atau anggaran yang sudah terlanjur diketuk. Di sisi lain, ada rakyat yang untuk sekadar membawa hasil bumi atau mengantar anak sekolah harus bergelut dengan infrastruktur yang lebih mirip jalur kerbau daripada jalan kabupaten.
Kesimpulan: Pemimpin atau Penguasa?
Jika Presiden Prabowo sudah memberikan sinyal keras bahwa belanja tak produktif adalah pengkhianatan terhadap rakyat, maka pembelaan diri dengan alasan “warisan” adalah bentuk kegagalan kepemimpinan. Pemimpin yang punya nurani seharusnya berani membatalkan pengadaan yang mencederai hati rakyat, bukan malah menikmatinya sambil menunjuk hidung pendahulu.
Mobil dinas seharga miliaran rupiah itu mungkin bisa melaju kencang di jalan tol, tapi ia tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalan kesejahteraan rakyat di pelosok Tempirai. Jika lumpur di desa-desa tak segera kering oleh pembangunan, maka kemewahan mobil dinas itu tak lebih dari sekadar “keranda” bagi kepercayaan rakyat kepada pemerintahnya.
Sudah saatnya anggaran tidak lagi menjadi ajang pamer kekuasaan, melainkan alat untuk memanusiakan manusia. Jangan sampai jeritan emak-emak di Dusun VIII menjadi kutukan bagi mereka yang duduk manis di balik kaca gelap mobil mewah.
Oleh: Efran
