PALI | tintamerah.co -, Langkah progresif dalam mengawal dunia pendidikan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan terus bergulir. Senin (15/6/2026), Efran, pemegang mandat pembentukan Forum Komite Sekolah (FKS) Kabupaten PALI, melakukan audiensi strategis dengan Ketua DPRD Kabupaten PALI, H. Ubaidillah, di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan persepsi mengenai peran komite sekolah dalam menciptakan transparansi dan meningkatkan mutu pendidikan.
Mengawal Pendidikan dengan Independensi
Dalam audensi tersebut, Efran menegaskan bahwa FKS hadir sebagai organisasi independen yang memiliki visi besar untuk memperbaiki tata kelola pendidikan. Efran menjelaskan bahwa kehadiran FKS bukanlah untuk mengambil alih fungsi institusi yang ada, melainkan untuk menjadi penyambung lidah antara sekolah, wali murid, dan pemerintah.
“Tujuan pembentukan ini adalah agar kita, sebagai organisasi independen, dapat menjadi penyambung lidah antara sekolah, wali murid, dan pemerintah,” ungkap Efran dalam audensiya.
Lebih lanjut, Efran menyoroti problematika terkait sumbangan sekolah yang selama ini sering menimbulkan polemik. Ia menegaskan bahwa aturan mengenai sumbangan bersifat sukarela, bervariasi, dan tidak boleh dipaksakan.
“Bahwa aturan itu, namanya sumbangan, sukarela. Besarnya bervariasi. Kalau sekarang ini kan di mana-mana, namanya kata sumbangan itu dia menetapkan, disepakati bersama-sama. Ini yang ingin kita luruskan,” tegas Efran.
Dukungan Penuh Ketua DPRD PALI
Ketua DPRD Kabupaten PALI, H. Ubaidillah, menyambut positif inisiatif pembentukan FKS PALI. Ia menyatakan dukungan penuhnya terhadap kehadiran forum ini, terutama karena keterlibatan tokoh dari unsur media di dalamnya dianggap mampu memperkuat fungsi pengawasan dan komunikasi.
“Saya selaku Ketua DPRD Kabupaten PALI mendukung sepenuhnya terbentuknya Forum Komite Sekolah Kabupaten PALI ini. Ya, saya sepakat, mudah-mudahan dapat menjadi pelopor, terutama komite-komite yang ada di sekolah,” ujar H. Ubaidillah.
Menurut Ubaidillah, kehadiran FKS dapat menjadi jembatan bagi masyarakat dan wali murid yang sering mengalami kesulitan dalam berkomunikasi terkait isu-isu pendidikan, terutama karena adanya batasan kewenangan di tingkat SMA yang berada di bawah naungan pemerintah provinsi.
“Dengan adanya forum ini, ini lebih bagus. Artinya bisa menyuarakan suara masyarakat, suara wali murid, masyarakat PALI yang ingin masuk sekolah di SMA Negeri yang ada di wilayah Kabupaten PALI,” tambah Ubaidillah.
Perspektif Pemangku Kepentingan
Semangat transparansi dan sinergi ini pun mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen, sebagaimana diungkapkan oleh para pemangku kepentingan pendidikan sebelumnya. Ketua FKS Sumsel, Ir. Suparman Romans, M.Si, menegaskan bahwa FKS bukan dibentuk sebagai alat atau stempel untuk melakukan pungutan liar. Sebaliknya, FKS harus menjadi mitra strategis yang mengedepankan transparansi. Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan PALI, Harun, menyambut baik langkah progresif FKS PALI. Dinas Pendidikan siap untuk bersinergi dan mengawal komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui transparansi. Sementara, Ketua Dewan Pendidikan PALI, Haris Munandar, mendukung langkah FKS PALI dalam menembus tirai pendidikan dan membawa misi transparansi, seraya berharap forum ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di daerah.
Audiensi ini menjadi langkah konkret bagi FKS PALI untuk terus bergerak membangun kemitraan yang transparan dan akuntabel demi masa depan pendidikan di Bumi Serepat Serasan yang lebih baik.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
