PALI | tintamerah.co -, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Skema keuangan daerah mengalami kontraksi hebat setelah dana transfer dari pemerintah pusat dipangkas besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, Bumi Serepat Serasan kehilangan potensi anggaran hingga Rp449 miliar—hampir menyentuh angka setengah triliun rupiah.
Kondisi ini memicu efek domino, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur yang menjadi urat nadi ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten PALI, Ristanto Wahyudi, mengungkapkan betapa menyesaknya ruang gerak pembangunan saat ini akibat efisiensi ekstrem dari pusat.
Anggaran Dinas PU: Dari Rp400 Miliar Menjadi Rp100 Miliar
Ristanto memaparkan perbandingan yang cukup mencolok. Jika biasanya Dinas PU mengelola anggaran di kisaran Rp300 hingga Rp400 miliar per tahun, kini mereka harus bertahan dengan angka yang jauh dari ideal.
“Bayangkan, infrastruktur kita kehilangan daya dobraknya. Dari biasanya sekitar Rp400 miliar, sekarang maksimal hanya Rp100 miliar. Artinya, kita kehilangan dua pertiga kekuatan anggaran. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat PALI,” ujar Ristanto kepada tintamerah.co, Jumat (6/3/2026)
Menurutnya, penurunan APBD dari asumsi Rp1,5 triliun menjadi hanya sekitar Rp1 triliun memaksa pemerintah daerah untuk memutar otak agar program strategis tidak mandek total.
Diplomasi “Ngemis” ke Ibu Kota
Menghadapi defisit yang menganga, Ristanto membeberkan perjuangan tak terlihat dari pimpinan daerah. Ia menyebut Bupati PALI harus bekerja ekstra keras, bahkan rela bolak-balik ke Jakarta demi menjemput bola anggaran di kementerian.
“Kalau Pak Bupati yang bicara, istilahnya itu ‘ngemis’ atau ‘ngamen’ ke pusat. Kita harus pintar-pintar mengatur anggaran dan mencari sumber pendanaan di luar APBD agar ekspektasi masyarakat terhadap pembangunan tetap terpenuhi,” tegasnya.
Perjuangan “merantau” ke Ibu Kota tersebut, lanjut Ristanto, mulai membuahkan hasil nyata lewat jalur pendanaan alternatif seperti Inpres Jalan Daerah (IJD) dan dana APBN.
Cahaya di Tengah Efisiensi: IJD dan Proyek Pusat
Meski APBD sedang “sakit”, Ristanto memastikan sejumlah proyek vital tetap berjalan melalui intervensi pusat. Beberapa poin keberhasilan diplomasi anggaran tersebut antara lain:
- Inpres Jalan Daerah (IJD): PALI berhasil mengamankan dana Rp23 miliar untuk pembangunan di wilayah Purun Timur yang sumber dananya murni dari APBN.
- Pembangunan Rumah Sakit: Proyek ini dikabarkan telah melewati proses lelang dan sudah mendapatkan pemenang kontrak, dengan pembiayaan penuh dari pusat dengan total anggaran Rp150 miliar.
- Bantuan Keuangan Khusus (BKBK): Setelah tahun lalu sukses mendapatkan Rp72,5 miliar dari Gubernur Sumsel, Pemkab PALI optimis tahun ini angka tersebut bisa lebih besar setelah serangkaian lobi dan peninjauan lapangan.
Menjaga Asa Pembangunan
Ristanto menegaskan bahwa meski secara teknis pengerjaan di lapangan tidak ada masalah, namun keterbatasan dana adalah realita pahit yang harus dikelola dengan transparansi. Dinas PUPR berkomitmen untuk tetap memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung pada mobilitas warga meski harus dengan skala prioritas yang sangat ketat.
“Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Sumber-sumber anggaran pusat dan provinsi terus kita kejar agar pembangunan di PALI tidak mandek,” pungkasnya.
Laporan: Efran
