PALI | tintamerah.co -, Benang kusut pembatalan sepihak Grand Final Pemilihan Bujang Gadis PALI (BGP) angkatan 2025 terus menggelinding panas. Setelah satu tahun terkatung-katung tanpa kejelasan, perwakilan finalis akhirnya berani bersuara lantang membongkar borok tata kelola agenda tahunan yang dinilai merusak mental dan masa depan generasi muda Bumi Serepat Serasan.
Dalam wawancara eksklusif bersama tintamerah.co, Senin (274/2026), salah satu finalis BGP 2025, (yang namanya disembunyikan demi keselamatan narasumber—red), secara blak-blakan meluapkan kekecewaan mendalam atas ketidakjelasan nasib yang mereka gantungkan pada ajang bergengsi ini.
Bandingkan Rezim: Dulu Lancar, Sekarang Berantakan (CIKI)
Ia menyoroti perbedaan kontras dan tajam terkait komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kreativitas pemuda. Menurutnya, kegagalan penyelenggaraan BGP kali ini menjadi presen buruk yang memalukan nama Kabupaten PALI di tingkat regional maupun nasional.
“Kalau dari tahun-tahun kemarin, dari periode-periode sebelumnya (era Bupati Heri Amalindo—red), langsung berjalan lancar tanpa kendala. Nah, semenjak pergantian ini (era Bupati Asgianto—red), ujungnya BGP di tahun yang sekarang malah jadi ciki (berantakan/tidak karuan). Nggak ada kelanjutan, nggak ada kejelasan sama sekali,” ujarnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan itu kian menebal lantaran para finalis sama sekali tidak dilibatkan dalam momen-momen krusial daerah, seperti upacara HUT Kabupaten PALI yang baru lalu. Posisi mereka justru digantikan oleh paskibraka, membuat esensi keberadaan Duta Budaya dan Pariwisata PALI ini dipertanyakan.
“Pasti malulah, Bang. Kenapa kemarin-kemarin Bujang Gadis PALI ada dan mentereng sampai ke tingkat provinsi, tapi sekarang malah nggak ada sama sekali? Bagaimana kita mau mengirim utusan ke ajang yang lebih tinggi seperti Bujang Gadis Sumatera Selatan di Palembang atau tingkat nasional, kalau di tingkat kabupaten kita sendiri saja dutanya tidak ada dan berantakan?” cecarnya.
Rugi Waktu, Materi, hingga Teror Mental ‘Duit Voting’
Kerugian yang dipikul oleh 26 finalis nyatanya bukan sekadar perkara gagal memakai mahkota di panggung megah. Ia membeberkan bahwa mereka telah mengorbankan waktu produktif di bangku kelas 12 SMA dan awal perkuliahan, biaya mandiri yang tak sedikit, hingga hantaman psikologis akibat cemoohan lingkungan sekitar.
Lebih parah lagi, ada beban moral besar terkait uang taruhan voting yang sempat digalang dari keluarga besar para finalis.
“Kami rugi waktu, rugi dana (material), pikiran, dan terganggu secara psikologis akibat omongan dari keluarga dan kawan-kawan. Apalagi masalah voting kemarin. Penggalangan dana voting dari keluarga sudah kami urus dan masuk ke panitia, tapi sampai sekarang batal dan tidak ada penjelasan. Mungkin bisa jadi hilang duit kami itu,” ungkapnya tajam.
Tegas Tolak Pemilihan Ulang, Minta Bupati Turun Tangan
Saat ditanya mengenai opsi dan langkah ke depan, Ia secara tegas menyatakan bahwa mayoritas finalis angkatan 2025 menolak keras jika panitia atau dinas terkait memilih opsi jalan pintas berupa “pemilihan ulang” dari awal. Bagi mereka, proses seleksi ketat dan masa karantina berhari-hari yang telah dilalui adalah hak konstitusional mereka sebagai finalis sah yang tinggal menyisakan satu langkah lagi: Grand Final.
“Harapan kami, tidak usah pemilihan ulang. Kami ini sudah jadi finalis, sudah melewati segala tahap tes, sudah dikarantina, tinggal selangkah lagi besoknya Grand Final malah disetop. Kami tidak minta acara yang meriah-meriah, tinggal dilanjutkan saja angkatan kami ini untuk penentuannya. Kalau diulang dari awal, belum tentu waktunya ada, kawan-kawan banyak yang mau kuliah, kerja, tes polisi, bahkan ada yang mau nikah,” tegasnya.
Ia juga mendesak Bupati PALI, Asgianto, untuk tidak menutup mata dan segera turun tangan membersihkan kekacauan yang ditinggalkan oleh kepanitiaan lama.
Respons Kadisbudpar PALI: Siapkan Skema Solusi Kedepan
Kekacauan yang menimpa BGP 2025 ini diakui merupakan warisan masalah dari periode sebelumnya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) PALI saat ini, Hj. Rina Anggraini, menegaskan bahwa dirinya belum menjabat ketika sengkarut pelaksanaan BGP ini terjadi pada tahun lalu.
Kendati demikian, sebagai bentuk tanggung jawab moral birokrasi, Hj. Rina Anggraini memastikan pihak Disbudpar PALI tidak akan lepas tangan. Berdasarkan laporan tintamerah.co sebelumnya, Kadisbudpar menyatakan telah menyiapkan skema khusus sebagai solusi jalan keluar bagi ke-26 finalis yang telanjur dirugikan.
“Kami sudah menyiapkan skema sebagai solusi ke depan bagi para finalis BGP 2025. Pemerintah daerah melalui Disbudpar berkomitmen mencari jalan keluar terbaik agar hak-hak dan jerih payah para finalis ini tetap dihargai dan mendapatkan kejelasan hukum serta seremonial yang layak,” ujar Hj. Rina Anggraini dalam keterangan sebelumnya.
Kini, bola panas ada di tangan Pemkab PALI. Akankah jeritan 26 pemuda-pemudi terbaik PALI ini dijawab dengan realisasi skema solusi nyata, ataukah sejarah akan mencatat rezim saat ini sukses mematikan langkah agen perubahan kebanggaan daerah? tintamerah.co akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
