MUARA ENIM|Tintamerah.co.id – Menyikapi rilis berita dari berapa media terkait adanya tim Ahli dan APIP, puluhan kontraktor lokal kabupaten Muaraenim datangi kantor DPRD muaraenim, Rabu, 16 Juni 2021.
Audiensi bertempat diruang rapat komisi satu DPRD kabupaten Muaraenim, yang di hadiri puluhan kontraktor lokal, Riswandar Asisten dua, Liono Basuki selaku ketua DPRD kabupaten Muaraenim, Dwi Windarti selaku wakil ketua komisi satu, dan berapa DPR lainya hadir juga perwakilan ULP dan Inspektorat.
Ludy Juliansyah selaku koordinator audiensi gabungan kontraktor lokal saat audensi mengatakan Muara enim tidak sedang baik baik saja. karena terkait pemberitan teman teman media tentang ULP dan Inspektorat. Apakah APIP dan tim ahli ini hanya bertugas untuk mereviuw ULP?. Dirinya beserta rekan kontraktor hanya ingin yang adil, jangan merusak kabupaten Muara Enim. Kalau bukan kita siapa lagi. Kami minta tim ini dikroscek lagi oleh DPRD, tolong di stop dulu. Kenapa mereka tidak percaya dengan pokja kita yang ada. Masalah tim Ahli juga menjadi perhatian bagi teman teman kontraktor lokal, jangan bodohi kami dengan kebijakan kami yang sering disebut.
“Masalah Tim Ahli dan APIP ini menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Bagai mana legalitas mereka, apakah sudah sesuai dengan bidang dan apakah boleh APIP ini ada yang dari non PNS,” ungkapnya.
Dikatakan Asisten II Riswandar mengatakan, jangankan kalian, kalau memang tidak legal dirinya sendiri yang mengusirnya pertama sekali. Kalau memang ada kesalahan, kita usir dari Kabupaten Muara Enim.
“Saya akan hadirkan para stafsus termasuk pj bupati. Saya katakan itu tidak, dan saya bisa jamin hal tersebut. Pak bupati tidak berhak tentang proyek, itu tanggung jawab kepala dinas. Saya akan undang teman teman untuk melihat legalitas tim ahli tersebut,” katanya.
Sementara, wakil ketua DPRD Dwi winarti mengatakan, PJ Bupati memiliki hak untuk mengangkat hak stafsus. Namun, dirinya belum mengetahui butuh atau tidaknya stafsus tersebut dan akan langsung ditanyakan kepada PJ bupati, legal atau tidak legal. Bupati hanyalah pejabat bupati bukan definitif. Terkait kegiatan proses di ULP, semuanya ada, kita ikuti dengan aturan yang ada. “Bantu kami dalam hal mengawasi dalam aturan yang benar, kami dari komisi satu untuk memintak waktu dengan PJ untuk masalah ini. kami dari komisi satu. Kenapa kami tidak dikasih tau, harusnya kami selaku komisi dikasih tau. Komisi satu menyedian ruang untuk PJ agar sumbatan sumbatan ini menjadi baik,” tuturnya.
Ketua komisi I, H. Marsito, terkait masalah ini, dirinya selaku dewan tidak mengetahui tentang stafkhusus dan APIP yang non PNS, dan dirinya nanti akan bertanya langsung dengan PJ Bupati tentang kegunaan stafsus yang didatangkan dari provinsi.
“Saya juga sepakat, kami selaku komisi satu akan duduk langsung bersama dengan PJ Bupati,”. Ujarnya.
Ditambahkan juga oleh ketua DPRD Liono Basuki, Kedepan kita jadwalkan apa yang komisi satu inginkan sesuai apa yang dikeluhkan oleh teman teman kontraktor.
Setelah hasil dari ketemu dengan PJ Bupati, apa yang katakan oleh PJ Bupati nanti akan langsung dirinya sampaikan kepada teman teman kontraktor.
“Kita juga selaku dewan belum mengetahui legalitas tim ahli dari PJ Bupati tersebut, oleh sebab itu kami melalui komisi satu akan langsung bertanya dengan PJ Bupati,” tambahnya.(Jumantri)
