PALEMBANG|tintamerah.co.id – Efek kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, mulai dirasakan sejumlah masyarakat Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang.
Berdasarkan pantauan salah satu organisasi pemerhati Lingkungan Hidup yakni Perhimpunan Barisan Aktivis Hijau Sriwijaya (BAHARI), yang menilai mulai terjadi efek (ambien) akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa tempat khususnya provinsi sumatera selatan.
Direktur BAHARI, Jhon Kenedy SY, S.Fil.I melalui Sekjend BAHARI, Amrullah, S.Sos., SH menuturkan, bahwa BAHARI mengkritisi langkah, upaya, program, dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Satgas Karhutbunlah Provinsi Sumatera Selatan yang dinilai tidak optimal dan bahkan dugaan kelalaian serta indikasi lemahnya pengawasan terhadap program Karhutbunlah.
“Selain itu kami menduga banyak alokasi anggaran penanganan penanggulangan bencana khususnya terkait karhutbunlah yang mubazir, hingga realisasi anggaran yang diduga tidak transfaran digelontorkan untuk kegiatan tersebut,” cetusnya.
Berdasarkan data dari aplikasi Sipongi KLHK Luas Kebakaran Hutan dan Lahan dihitung berdasarkan analisis citra satelite landsat 8 OLI/TIRS yang di overlay dengan data sebaran hotspot, serta laporan hasil groundcheck hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni, tercatat 1.178,50 ha luas lahan di Sumsel yang terjadi kebakaran pada tahun 2023.
Selain itu menurut Amrullah, Anggaran Karhutbunlah Nasional, untuk water bombing dalam Satu kali terbang guna memadamkan api biayanya mencapai Rp 210 juta, dengan durasi lamanya waktu terbang 3,5 jam. Sedangkan menurut keterangan gubernur Sumsel Herman Deru, untuk di Sumsel sendiri, BNPB membayar untuk anggaran unlimited water bombing sebesar Rp 60 juta/jam,” bebernya.
Lebih lanjut dirinya menegaskan, bahwa faktanya hingga hari ini kabut asap tetap saja mengancam masyarakat di Sumsel, bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesehatan seperti ISPA pada usia yang relatif rentan terkena efek kabut asap tersebut.
“Kita menanti upaya dan langkah cepat dilakukan semua stakeholder yang terlibat dalam Satgas Karhutbunlah Sumsel baik Pemerintah Provinsi Sumsel, BNPB, Polda Sumsel, dan satuan TNI memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Sumsel khususnya,” tutup Amrul.
Terpisah, sebelumnya dilansir dari detik.com, Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang Kolonel Pnb Sigit Gatot Prasetyo, Jumat lali (8/9/2023) menjelaskan, Upaya penekanan penyebaran asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Sumatera Selatan (Sumsel) tak dapat dilakukan. Penerapan TMC terkendala karena tidak adanya awan hujan.
“Untuk TMC kami sudah melakukan di bulan Mei dan Juni semua berjalan dengan baik namun untuk di akhir bulan ini sampai di bulan oktober kami belum bisa melaksanakan TMC dikarenakan awan hujannya belum memungkinkan untuk melaksanakan operasi TMC karena kita membutuhkan awan hujan tersebut,” terangnya.
Sigit mengatakan bahwa saat ini ada sebanyak 6 unit heli. Diantaranya 1 pesawat patroli dan 5 water boombing. Kondisi peralatan tersebut dimaksimalkan. Namun saat ini ada 2 unit waterboombing dalam perawatan karena jam terbang yang cukup tinggi, sehingga hanya 3 unit yang dapat dioperasikan secara maksimal. (bams)
