PALI | tintamerah.co -, Krisis moralitas dan buruknya komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan tampaknya kian akut dan berada di titik nadir. Publik kini disuguhkan drama memuakkan dari para pemangku kebijakan yang digaji dari uang rakyat, namun enggan memberikan informasi publik. Fenomena “menghilang dan bersembunyi” dari kejaran jurnalis diduga kuat telah menular dari pucuk pimpinan tertinggi hingga ke jajaran birokrasi di bawahnya.
Kondisi ini tercermin jelas dari sikap Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, Kartika Yanti, yang secara sengaja menolak diwawancarai oleh awak media tintamerah.co pada Rabu (10/6/2026). Sikap bungkam dan menghindar ini memicu kecaman keras, lantaran Sekda diduga kuat telah mengangkangi perintah langsung dari Bupati Asgianto.
Kangkangi Perintah Bupati di Tengah Kekosongan Kekuasaan
Berdasarkan laporan tintamerah.co sebelumnya, pasca diamankannya Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, roda pemerintahan di Bumi Serepat Serasan ini seolah berjalan tanpa nakhoda. Posisi Wakil Bupati (Wabup) saat ini kosong, sementara Bupati Asgianto sendiri diketahui sedang berada di luar daerah menuju Jakarta, dengan dalih dinas luar untuk menjemput anggaran ratusan miliar bagi Kabupaten PALI yang sedang diguncang badai isu korupsi.
Guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal selama ditinggal ke Jakarta, Bupati Asgianto sebenarnya telah menginstruksikan Sekda Kartika Yanti untuk standby di tempat dan mengawal jalannya birokrasi. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda PALI, yang mengarahkan awak media agar mewawancarai Sekda mengenai jalannya roda pemerintahan di tengah kekosongan pimpinan daerah.
Namun alih-alih menjalankan perintah atasan dan memberikan keterbukaan informasi kepada publik, Sekda Kartika Yanti justru memilih jalan pengecut: sembunyi dari kejaran kamera wartawan.
Drama Papan Informasi dan “Kucing-kucingan” di Ruang Kerja
Pantauan langsung tim tintamerah.co di lapangan menangkap sederet kejanggalan yang diduga sengaja diskenariokan untuk menghindari awak media. Di area parkir khusus pejabat Pemkab PALI, mobil dinas milik Sekda sama sekali tidak menampakkan moncongnya. Tak hanya itu, indikasi rekayasa informasi terlihat sangat mencolok pada Papan Informasi Kehadiran di dalam gedung Sekretariat Daerah. Status kehadiran Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekretaris Daerah semuanya dibuat atau digeser ke status “TIDAK ADA”.
Publik pun dibuat bertanya-tanya dan menilai sinis: apakah mobil dinas tersebut sengaja disembunyikan di tempat lain dan papan informasi itu sengaja dimanipulasi hanya demi menghindari sorotan kamera jurnalis?
Padahal, fakta di dalam ruangan berkata sebaliknya. Awak media yang semula bersemangat untuk mendapatkan kejelasan demi kepentingan publik, dengan tertib mengikuti prosedur birokrasi. Setelah mengisi buku tamu melalui petugas Satpol PP di kantor bupati dan diteruskan ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sekda, surat permohonan wawancara resmi disampaikan.
Setelah menunggu lebih dari satu jam dengan penuh kesabaran, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada staf PTSP Sekda. Dari celah konfirmasi tersebut, terlihat dengan sangat jelas bahwa Sekda Kartika Yanti sebenarnya ada dan sedang duduk di kursi ruang kerjanya. Staf tersebut kemudian berjanji akan menyampaikan kembali perihal wawancara tersebut ke dalam.
Namun, drama pengelabuan kembali berlanjut. Selang beberapa menit kemudian, saat staf PTSP tersebut keluar ruangan, ia memberikan alasan klasik yang berbelit-belit. Staf berdalih bahwa wawancara belum bisa dilakukan karena ajudan Sekda belum bisa dihubungi, padahal ia sendiri membenarkan bahwa Sekda berada di dalam ruangan dan pesan wawancara sudah disampaikan langsung.
Melihat tidak adanya iktikad baik, tintamerah.co mencoba berkoordinasi kembali dengan Kabag Prokopim, namun tetap tidak mendapatkan jawaban pasti. Awak media kemudian diarahkan untuk menghubungi langsung Sekda via pesan singkat WhatsApp. Sayangnya, hingga waktu tunggu yang menguras energi habis, pesan tersebut diabaikan tanpa jawaban, hingga akhirnya awak media memutuskan untuk pulang dengan tangan hampa.
Pembusukan Moral Pejabat: Publik Kian Jengah
Aksi “kucing-kucingan” Sekda PALI ini memicu kegeraman dan menjadi bukti nyata terjadinya pembusukan moralitas serta etika komunikasi publik di tubuh Pemkab PALI. Sikap apatis pejabat ini seolah memperpanjang daftar hitam kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Belum hilang dari ingatan bagaimana masyarakat PALI dibuat menjerit akibat kelangkaan gas Elpiji, di mana pada saat itu awak media dan rakyat juga harus menelan pil pahit terkena “prank” oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) PALI yang membatalkan wawancara secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Ketika rakyat menjerit kesusahan dan daerah diguncang badai ketidakpastian hukum, para pejabat tinggi justru menutup diri di dalam ruang ber-AC dan memutus akses informasi.
Publik kini semakin jengah dan menilai bahwa pola komunikasi pejabat Pemkab PALI sudah berada dalam kondisi yang sangat parah. Menolak diwawancarai terkait jalannya roda pemerintahan bukan lagi sekadar urusan teknis kesibukan, melainkan bentuk arogansi kekuasaan, pelanggaran terhadap semangat keterbukaan informasi publik, serta tindakan nyata membangkang atau mengangkangi perintah Bupati. Jika kepada jurnalis yang dilindungi undang-undang saja para pejabat berani melakukan pembungkaman secara halus, lantas di mana lagi hati nurani Pemkab PALI saat rakyat menuntut transparansi?
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
