PALI | tintamerah.co -, Di ruang-ruang diskusi publik dan deretan kolom komentar media sosial, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kerap menjadi “panggung penghakiman”. Angka-angka yang berderet dalam laporan tersebut dipelototi, diperdebatkan, dan dijadikan ukuran tunggal integritas. Namun, di tengah riuhnya polemik administratif itu, sebuah suara kritis muncul dari Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), mengingatkan kita pada satu hal yang jauh lebih fundamental: perut rakyat.
Edo Saputra, S.Pd, Ketua Kajian Strategis DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) PALI, melempar sebuah otokritik tajam. Baginya, diskursus LHKPN saat ini mulai kehilangan substansi dan justru berisiko menjadi “tabir asap” yang menutupi luka kemiskinan di akar rumput.
Antara Formalitas dan Realitas
“Pertanyaan paling mendasar yang harus kita jawab hari ini adalah: apakah rakyat sudah hidup sejahtera?” tegas Edo dalam keterangan pers kepada tintamerah.co, Senin (30/3/2026).
Edo tidak sedang menafikan pentingnya transparansi. Namun, ia melihat adanya ketimpangan prioritas. Baginya, LHKPN tanpa korelasi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat hanyalah estetika birokrasi.
“Apa arti laporan yang terlihat tertib jika kemiskinan masih menjadi wajah keseharian rakyat? Transparansi tanpa dampak nyata hanyalah formalitas administratif,” ujarnya retoris.
Ia menyoroti sebuah kontradiksi yang menyakitkan: publik sibuk menghitung fluktuasi kekayaan pejabat, sementara di sudut-sudut desa, masyarakat masih berjibaku dengan akses pendidikan yang mencekik, layanan kesehatan yang sulit dijangkau, hingga sempitnya lapangan kerja.
Menggeser Kiblat Keberhasilan
Edo menantang standar penilaian publik terhadap seorang pemimpin. Menurutnya, kepatuhan administratif seperti LHKPN seharusnya menjadi standar minimum, bukan pencapaian puncak. Skor keberhasilan seorang pejabat publik tidak boleh hanya berhenti pada map laporan yang rapi di meja KPK.
“Jika pejabat memiliki kekayaan yang besar, itu bukan ukuran utama. Yang lebih penting adalah sejauh mana kekuasaan itu digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Di situlah letak esensi kepemimpinan,” tegasnya.
Pesan ini menjadi tamparan bagi diskursus publik yang sering kali terjebak pada simbol-simbol prosedural. Edo mendesak agar energi kolektif bangsa tidak habis untuk memperdebatkan naik-turunnya harta individu, melainkan dialihkan untuk menuntut kebijakan yang mampu memastikan “dapur rakyat tetap menyala.”
Catatan Bagi Sejarah
Menutup pandangannya, Edo memberikan refleksi filosofis tentang warisan kepemimpinan. Ia mengingatkan bahwa rakyat—dan sejarah—tidak akan mengingat seorang pemimpin dari angka-angka di atas kertas laporan harta.
“Sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar hadir untuk rakyat. Bukan yang paling lengkap laporannya, tetapi yang paling nyata kontribusinya dalam mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan,” pungkasnya.
Pernyataan Edo ini menjadi alarm pengingat bagi seluruh elemen bangsa: bahwa di atas segala urusan administratif, ada keadilan ekonomi yang harus ditegakkan. Transparansi memang kunci, tetapi kesejahteraan adalah tujuan akhir yang tak boleh terpinggirkan.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
