tintamerahNEWS -, Politik anggaran adalah cermin dari prioritas nurani para penguasa. Namun, apa yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, belakangan ini justru meninggalkan noda hitam yang sulit dihapus dalam catatan sejarah legislatif Bumi Serepat Serasan. Non-aktifnya 40.499 kepesertaan BPJS warga bukan sekadar masalah administratif, melainkan sebuah “tragedi kemanusiaan” yang lahir dari meja birokrasi.
Ketukan Palu yang Melukai
Sangat ironis ketika kita mendapati fakta bahwa pemangkasan anggaran BPJS Kesehatan ini bisa melenggang mulus di ruang sidang DPRD. Sebagai lembaga pengawasan, DPRD PALI seharusnya menjadi benteng terakhir yang menjaga hak dasar warga. Pertanyaannya: Bagaimana mungkin anggaran yang menyangkut nyawa puluhan ribu orang bisa lolos dari radar pengawasan saat pembahasan APBD?
Meloloskan pemangkasan anggaran jaminan kesehatan adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip salus populi suprema lex esto—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ketukan palu sidang yang menyetujui efisiensi di sektor kesehatan rakyat adalah bukti nyata bahwa kepentingan politik atau proyek fisik seringkali dianggap lebih seksi daripada memastikan seorang warga miskin bisa berobat tanpa rasa cemas.
Respons karena Tekanan, Bukan Kesadaran
Hal yang lebih memprihatinkan adalah respons yang muncul setelahnya. Keputusan untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS tersebut baru diambil setelah gelombang demonstrasi dan protes keras dari masyarakat pecah. Ribuan massa menyerbu gedung parlemen PALI mendesak eksekutif dan legislatif mengaktifkan kembali BPJS warga.
Ini menciptakan preseden buruk: Apakah kebijakan yang pro-rakyat di PALI hanya bisa lahir jika ada tekanan massa di jalanan? Jika pemerintah dan DPRD baru bergerak setelah didemo, maka fungsi representasi telah mati. Seharusnya, tanpa perlu satu pun teriakan di depan gerbang kantor, wakil rakyat sudah pasang badan ketika melihat hak kesehatan konstituennya dipangkas. Reaksi “pemadam kebakaran” seperti ini menunjukkan bahwa sensitivitas sosial para pengambil kebijakan sedang berada di titik nadir.
Kesimpulan: Pulihkan Kepercayaan, Bukan Sekadar Status BPJS
Mengaktifkan kembali 40.499 ribu kartu BPJS memang menyelesaikan masalah teknis saat ini, namun tidak menghapus noda ketidakpedulian yang sudah terlanjur terlihat. Masyarakat PALI tidak hanya butuh kartu BPJS yang aktif; mereka butuh jaminan bahwa ke depannya, para wakil rakyat mereka tidak lagi “tertidur” saat anggaran untuk rakyat kecil sedang dipreteli.
Kejadian ini harus menjadi pengingat bagi warga PALI untuk lebih kritis dalam mengawal setiap rupiah di APBD. Karena pada akhirnya, kesehatan kita terlalu berharga jika hanya digantungkan pada belas kasihan pejabat yang baru peduli saat kursi panasnya digoyang demonstran.
Oleh: Efran
