PALI | tintamerah.co -, Gelombang unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati PALI, Senin (4/5/2026) yang digelar Aliansi Insan Pers Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) 2026 mendesak respons cepat dari jajaran eksekutif. Menanggapi tuntutan massa aksi terkait pernyataan kontroversial Bupati PALI Asgianto yang menyebut bisa “menjahili wartawan dengan menelepon Kapolres dan Kajari”, Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, akhirnya angkat bicara di hadapan para pemburu berita.
Dengan nada persuasif dan berupaya meredam tensi yang memanas, Iwan Tuaji mengungkapkan bahwa dirinya telah dipanggil langsung oleh Bupati Asgianto semalam sebelum aksi berlangsung guna membahas dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan media.
Klarifikasi Wabup: “Maksud Bupati Bukan Intimidasi, tapi Hubungan Koordinasi”
Di hadapan massa aksi dan tokoh jurnalis PALI seperti Efran, Iwan Tuaji mencoba meluruskan persepsi publik terkait istilah “menjahili” yang telanjur memicu amarah para kuli tinta. Menurutnya, ungkapan tersebut tidak bermaksud mereduksi kebebasan pers atau mengkriminalisasi jurnalis.
“Semalam saya dipanggil oleh Pak Bupati. Ungkapan yang dimaksud Pak Bupati itu sebenarnya adalah, kalau kita tidak memiliki kebebasan kreasi, kepala daerah ini punya wewenang koordinasi jika ingin (menggunakan jalur itu). Tapi Alhamdulillah, sampai satu tahun kepemimpinan ini, satu pun tidak ada pers yang dikriminalisasi,” ujar Iwan Tuaji mencoba meyakinkan massa.
Iwan menambahkan bahwa dinamika kritik dari media di tahun pertama kepemimpinan Asgianto-Iwan Tuaji memang sangat deras. Namun, ia menilai hal itu dari sudut pandang positif.
“Tahun pertama kita memang ‘dihajar’ oleh media dengan segala macam pemberitaan. Ada positif, ada negatifnya. Positifnya, seluruh Sumatra Selatan bahkan se-Indonesia jadi mengenal Pak Bupati PALI. Tapi negatifnya, tentu tidak mudah bagi Pak Bupati. Karena itu, Pak Bupati berpesan dan meminta tolong kepada seluruh kawan-kawan pers, mari bantu kami, back up kami melalui pemberitaan hal-hal yang positif untuk pembangunan daerah,” lanjutnya.
Soroti Efisiensi Anggaran dan Tantangan Infrastruktur PALI
Dalam penyampaiannya yang emosional, Wabup Iwan Tuaji juga membeberkan kondisi internal pemerintahan yang sedang berjuang melakukan efisiensi anggaran, termasuk pemotongan anggaran media akibat keterbatasan finansial daerah. Ia mengakui kondisi fasilitas Pemda PALI saat ini masih memprihatinkan.
“Jangan pernah bandingkan kepemimpinan Asgianto dan Iwan Tuaji dengan zaman-zaman sebelumnya. Kami baru satu tahun tiga bulan menjabat. Kalau mau jujur, Anda bisa lihat ruang kerja Wakil Bupati saja masih lebih bagus ruangan kepala sekolah. Tapi kami terus bergerak ‘ngamen’ ke Kementerian dan Pertamina untuk menarik anggaran pusat demi marwah Kabupaten PALI,” cetus Iwan.
Ia mengklaim, di tengah badai kritik pers, dalam tiga bulan terakhir Pemkab PALI telah menginisiasi tujuh program pembangunan strategis, termasuk reaktivasi Bandara dan optimalisasi pendapatan dari sektor migas (Pertamina) serta perusahaan swasta seperti PT Musi Hutan Persada (MHP) dan PT Servo Lintas Raya (SRL).
Ajak Jurnalis Berpikir Kreatif dan Tolak Berhadapan
Menutup tanggapannya, Iwan Tuaji mengajak Aliansi Insan Pers PALI, khususnya para pimpinan media lokal, untuk mengubah pola kemitraan agar tidak melulu bergantung pada anggaran advetorial rutin Pemda yang terbatas. Ia mendorong insan pers membuat produk kreatif yang bernilai ekonomi tinggi, seperti majalah pendidikan atau kerja sama korporasi dengan 39 perusahaan yang beroperasi di wilayah PALI.
“Saya sudah bilang ke Pak Efran sejak awal, buat produk, entah itu majalah atau koran, nanti kita dorong perusahaan-perusahaan di sini untuk membeli harian atau berlangganan. Jadi kita tidak perlu berhantam (berkonflik) di sini. Pers harus profesional dan ikut membantu memikirkan bagaimana menarik potensi luar demi kesejahteraan bersama,” pungkas Wabup sembari mengucapkan selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 dan berharap komunikasi antara Pemda dan pers ke depan jauh lebih sehat dan terbuka.
Keterkaitan dengan Laporan Tinta Merah Sebelumnya
Aksi unjuk rasa damai dalam momen Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 ini merupakan puncak dari rentetan kegelisahan dan luka mendalam yang dirasakan oleh insan pers di Bumi Serepat Serasan. Tuntutan massa agar Bupati mencabut pernyataan yang dinilai intimidatif tersebut sejalan dengan laporan tintamerah.co sebelumnya, di mana gelombang protes serupa telah membuat PALI Membara saat Aliansi Insan Pers menggeruduk gedung DPRD PALI. Pada aksi tersebut, pers dengan tegas menyuarakan bahwa “Kritik itu obat, bukan ancaman.”
Dukungan politik terhadap pers sebenarnya sempat mengalir kuat dari legislatif, sebagaimana diberitakan dalam rilis Pasang Badan, Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah Janji Lindungi Wartawan Jika Dikriminalisasi, yang menegaskan bahwa wakil rakyat siap berdiri di garda terdepan melindungi kemerdekaan pers.
Pernyataan bersayap Bupati Asgianto soal “menjahili wartawan lewat aparat hukum” dinilai sangat sensitif dan melukai psikologis komunitas jurnalis. Trauma kriminalisasi pers di PALI nyata adanya, seperti yang terekam memilukan dalam laporan Jeritan Hati Jurnalis PALI: Anak Saya Putus Sekolah Demi Biaya Perkara Kriminalisasi Pers serta Tangis Istri dan Mimpi Anak yang Terkubur saat Efran menyentil derita keluarga jurnalis di hadapan Pejabat Kejari PALI.
Meskipun Wabup Iwan Tuaji telah memberikan klarifikasi dan meminta pers fokus pada berita positif pembangunan, aliansi wartawan tampaknya tetap teguh pada sikap awal mereka. Perjuangan ini merupakan kelanjutan langsung dari aksi sebelumnya saat Aliansi Insan Pers menggeruduk Kantor Bupati untuk menuntut permintaan maaf secara terbuka atas intimidasi gaya baru tersebut. Pers PALI menegaskan, profesionalisme jurnalisme tidak boleh dibungkam oleh relasi kuasa ataupun dalih koordinasi institusi penegak hukum.
Penulis: Efran | Editor: tintamerah.co
